26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40146

Kadis Pertamanan Kota Semarang Jamin Penggeladahan Tak Ganggu Aktivitas

Semarang, Aktual.co — Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menjamin penggeledahan penyidik Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Semarang, tidak mengganggu aktivitas selama kegiatan hari kerja.
Meski begitu, pihaknya mengaku saat ini sedang sibuk menjelang akhir tahun, namun penggeledahan dilakukan tanpa mengganggu aktivitas para pegawai.
“Tidak mengganggu sama sekali, semuanya lancar,” kata Ulfi, di ruangan kerjanya, Selasa (23/12).
Menurut Ulfi, sebelumnya penyidik meminta izin untuk mencari dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan taman pada tahun 2012.
“Pemeriksaan khusus di ruangan Bidang Taman dan Keuangan. Beberapa berkas yang dibutuhkan dibawa oleh penyidik untuk bahan pemeriksaan,” ujar Ulfi.
Sebelumnya, Penyidik unit (Tipikor) Satuan Reskrim Polrestabes Semarang menggeledah kantor ruangan Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang di jalan Pemuda, pagi tadi.
Sejumlah penyidik ini tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, hingga siang penyidik masih melakukan penggeledahan di dalam ruangan Bidang Pertamanan.
Belum jelas kasus yang terkait dari penggeledahan ini, namun diduga kuat terkait dugaan kasus proyek pembuatan sejumlah taman anggaran tahun 2012 sebesar Rp 700 juta lebih yang melibatkan mantan Kepala Bidang Pertamanan, Sujadi.

Artikel ini ditulis oleh:

FAKTA : Ahok Memang Tidak Suka Orang Miskin Tinggal di Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menguatkan pendapatnya bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok kurang menyukai orang miskin untuk hidup di Jakarta. 
Ia beralasan, buktinya Pemprov DKI marak melakukan penggusuran terhadap warga.
“Penggusuran terus saja marak terjadi dilakukan secara paksa dan disertai kekerasan oleh aparat Pemprov di bawah kepemimpinan Ahok,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (23/12).
Tigor mengatakan setidaknya hingga saat ini sudah ada 14.000 orang miskin yang digusur dari pemukiman mereka oleh Ahok dengan alasan untuk berbagai program kerja mereka seperti perbaikan sungai dan pembukaan ruang terbuka hijau (RTH).
“Setengah dari jumlah itu, adalah anak-anak yang menjadi korban kehilangan tempat tinggalnya,” ujarnya.
Lanjutnya, jika alasan yang dikemukakan Pemprov DKI seperti itu, maka akan menjadi diskriminatif karena Pemprov DKI tidak pernah terbuka atas info titik lokasi atau pemukiman mana di Jakarta akan dijadikan RTH.
“Kalau memang berpihak pada orang miskin, Ahok harusnya kontrol betul anak buahnya saat mau menggusur agar ada proses pembicaraan persiapan secara partisipatif. Agar tahu kebutuhan dan semua mendapat tempat tinggal pengganti secara benar tanpa ada jual beli dengan oknum anak buahnya seperti selalu dikatakan Ahok pada media menyalahkan anak buahnya,” ujarnya.
Lanjutnya, Ahok juga sebaiknya melibatkan warga secara benar agar ada pengawasan baik sehingga rusun yang diberikan sebagai pengganti tidak disewakan atau dialihkan ke orang lain seperti Ahok selalu katakan pada media untuk mendiskreditkan orang miskin yg digusurnya.
“Jika masih ada kekerasan dan masalah dalam penggusuran yang dilakukan maka itui membuktikan bahwa penggusuran yang dilakukan hanya untuk menutupi kelemahan dalam  mengelola kota Jakarta,” ujarnya.
Kelemahan itu, membuktikan bahwa Ahok masih lemah dalam memimpin aparat Pemprov agar kinerjanya baik.
“Kelemahan itu juga menunjukkan Ahok kurang suka pada orang miskin sehingga dia tidak memprioritaskan perlindungan hak hidup orang miskin dalam manajemen pemerintahannya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Rotasi Dirut BUMN, Pengamat: Menteri Rini Mementingkan Kroninya

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dikabarkan menjadi kandidat kuat menggantikan posisi Nur Pamudji sebagai Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Energy Watch menilai hal itu semakin menunjukan bahwa perombakan posisi Dirut BUMN hanyalah rotasi semata tanpa memperhatikan kemampuan teknisnya.

“Kebijakan yang hanya merotasi Direksi BUMN ini merupakan bentuk ketidakpercayaan diri Menteri Rini mencari sosok baru,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12).

Ia beranggapan Rini nampaknya lebih mengutamakan kroninya untuk duduk di kursi direksi BUMN.

“Ini bahaya ke depan, Rini harus dievaluasi dalam 100 hari kerja karena ternyata tidak punya konsep jelas bagaimana membawa BUMN kita besar tanpa berfikir hutang terus,” tambahnya.

Lanjutnya, ia menilai hal ini sebagai sebuah kebijakan yang ditunggangi kepentingan kelompok yang terafiliasi dengan pihak-pihak yang merasa berjasa dalam Pilpres lalu.

“Rini tidak mampu mengimplementasikan visi misi Jokowi dalam nawa cita yang ingin besarkan BUMN. Rini sepertinya hanya ingin mencari uang yang bersumber dari hutang makanya Rini menempatkan sosok-sosok yang piawai dalam mencari utang,” ujarnya.

“Ini kesalahan besar. Artinya BUMN kita kedepan akan tergadaikan dengan besarnya utang,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penyidik Polri Geledah Kantor Dinas Pertamanan Kota Semarang

Semarang, Aktual.co — Penyidik unit (Tipikor) Satuan Reskrim Polrestabes Semarang menggeledah kantor ruangan Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang di jalan Pemuda, Selasa (23/12).
Sejumlah penyidik ini tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, hingga siang penyidik masih melakukan penggeledahan di dalam ruangan Bidang Pertamanan.
Belum jelas kasus yang terkait dari penggeledahan ini, namun diduga kuat terkait dugaan kasus proyek pembuatan sejumlah taman anggaran tahun 2012 sebesar Rp 700 juta lebih yang melibatkan mantan Kepala Bidang Pertamanan, Sujadi.
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto, membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
“Ya benar anggota kami sedang menggeledah, melengkapi berkas penyelidikan,” kata Sugiarto tanpa menyebut detail kasusnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Berencana Ganti Papan Reklame Dengan LED

Jakarta, Aktual.co — Menghadapi musim penghujan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengganti promosi iklan melalui papan reklame menjadi bentuk digital (LED).
Hal itu dikarenakan di musim penghujan ini, angin cenderung lebih kencang sehingga ditakutkan akan membuat papan reklame menjadi rubuh dan dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya.
“Di Jakarta terlalu banyak billboard, dan angin begitu ekstrim. Bahaya kalau timpa orang,” ujar Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota, Selasa (23/12).
Lanjutnya, sebagian kota-kota besar di dunia sudah tidak menggunakan papan reklame untuk iklan, melainkan dengan LED.
“Kenapa kita enggak?” ujarnya.
Ahok pun mengatakan ada oknum yang nakal karena memasang harga pemasangan iklan melalui LED lima kali lipat dari pemasangan iklan melalui papan reklame.
“Ini udah ada yg nakal,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Soal Pengganti Dirinya, Kapolri Pasrah ke Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyerahkan sepenuhnya penunjukkan kandidat kapolri baru kepada Presiden Joko Widodo.
“Itu hak prerogatif presiden, bukan pada tempatnya saya memberi komentar. Jangan mengurangi hak prerogatif presiden,” kata Sutarman di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) merilis bahwa Komjen Pol Budi Gunawan merupakan kandidat terkuat menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri pada 2015 mendatang. Hal itu karena Budi Gunawan merupakan salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).
Selain itu Budi juga dianggap paling berpeluang menjadi Kapolri berikutnya karena pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri semasa berkuasa.
Saat ini Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain