Jakarta, Aktual.co — Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal akan tiba di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Sore ini, Selasa (23/12). Mereka diterbangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dari pangkalan udara Subang, Malaysia dan diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri.
“Hari ini akan diberangkatkan dari Subang, Malaysia ke Halim (Perdanakusuma). Nanti akan diterima Bapak Menteri yang terkait kedatangan TKI,” kata Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, Kepala Staf Angkatan Udara di Mabes TNI, Selasa (23/12).
Dia menjelaskan, nantinya para TKI itu akan di tampung terlebih dahulu di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur sebelum di pulangkan ke kampung masing-masing. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Nanti akan kami masukkan dulu ke Asrama Haji, setelah itu baru dikirim pulang,” ujarnya.
Menurutnya, dari data awal TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia itu berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun yang telah berada di pangkalan udara Subang, Malaysia setelah melalui proses administrasi di Imigrasi sekitar 707 orang. 
“Tapi data itu bertambah terus,” ungkapnya.
Namun, Ida Bagus mengaku belum mengetahui secara detail berapa jumlah TKI yang dipulangkan hari ini. Namun, pesawat hercules sudah standby di pangkalan udara Pekanbaru untuk menjemput mereka secara bertahap.
“Pesawat hercules sudah tiba di Subang, hari ini akan terbang ke Halim,” ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 8 pesawat Hercules untuk menjemput para TKI ilegal tersebut.
“Kurang lebih 8 hercules yang siap diperbantukan kepada Kementerian untuk memulangkan 1.400 sekian TKI. Penggunaanya akan disesuaikan, prinsipinya TNI siap memberikan angkutan udara,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengaku, saat ini Indonesia baru memiliki dua unit kapal selam untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. 
Padahal, dengan luas wilayah perairan Indonesia idealnya, TNI harus memiliki 12 unit kapal selam untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Jumlah kapal selam ada dua. Untuk mengamankan idealnya 12 (kapal selam),” kata Marsetio di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12).
Menurut Marsetio, saat ini dua kapal selam yang dimiliki buatan tahun 1980 yang diproduksi di Jerman. Dengan demikian kapal selam yang kini dimiliki Indonesia sudah usang.
Untuk kebutuhan kapal selam sebanyak 12 unit itu pun, kebutuhan minimal setidaknya harus dimiliki untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia.
Meski begitu, kata Marsetio, TNI AL tengah menunggu pembuatan tiga unit kapal selam yang sedang dikerjakan di Korea dan Indonesia. “Pembuatan, dua di Korea dan satu di Indonesia.”
Jenderal bintang empat ini menambahkan, untuk pembuatan kapal selam kerap terkendala dengan anggaran. Pasalnya, satu unit kapal selam nominalnya sama dengan dua unit kapal perang. “Satu kapal selam bisa dapat dua kapal perang yang biasa,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memastikan Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas tidak akan menduduki jabatan Sekretaris Jenderal periode 2015-2020 dalam kongres yang direncanakan digelar Februari 2015.
“Kursi sekjen sampai sekarang belum ada pembicaraan, namun yang pasti bukan Mas Ibas lagi,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (23/12).
Pihaknya menilai tidak elok jika dalam satu partai politik besar yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sekjen dijabat oleh anaknya sendiri.
“Kalau dibandingkan dengan sekarang konteksnya berbeda, sebab SBY terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) dan posisi sekjen sudah dijabat oleh Mas Ibas,” katanya.
Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut menjelaskan, nama sekjen nantinya dipilih oleh formatur saat kongres dan disaat bersamaan juga memilih posisi wakil ketua umum.
Sementara itu, posisi dewan pembina di partai yang pada Pemilihan Umum 2014 menduduki urutan empat dengan raihan 12.728.913 suara atau 10,19 persen tersebut, akan dihilangkan.
“Jika dalam kongres mendatang SBY ketua umum maka dewan pembina tidak perlu lagi karena dijabat oleh orang yang sama,” kata Gubernur Jatim tersebut.
Terkait nama salah satu peserta konvensi calon Presiden 2014 dari Partai Demokrat, yakni Pramono Edhie Wibowo yang disebut-sebut akan maju pada kongres mendatang, Soekarwo menyatakan tidak akan terjadi dan menempatkannya pada posisi strategis, kecuali ketua umum.
Sebelumnya, nama SBY hampir dipastikan menjabat sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat periode 2015-2020 setelah 95 persen Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia menyatakan dukungannya.
“Kebetulan 30 dari 34 Ketua DPD PD sudah kumpul-kumpul informal di Surabaya pada 12 Desember lalu dan 95 persen sepakat,” kata Soekarwo.
Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan dan alasan memilih kembali SBY sebagai ketua umum, salah satunya tidak adanya ambisi untuk mencalonkan jabatan tertentu

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu menggeledah Kantor Kementrian Kehutanan. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung di Bogor, Jawa Barat, untuk tersangka Kwee Cahyadi Kumala atau Swee Teng.
Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar merasa penggeledahan tersebut menjadi suatu pelajarjaran bagi dirinya serta jajaran di Kementrian Kehutanan.
“Saya mengabil sisi positif saja dengan situasi seperti ini, tentu menjadi warning bagi saya,” kata Menteri Nurbaya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).
Pada Selasa (16/12) minggu lalu, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Kehutanan di Manggala Wanabakti tepatnya di kantor Direktorat Planologi, terkait kasus tukar lahan di Kabupaten Bogor.
Dari penggeledahan yang dilakukan hingga tengah malam tersebut, penyidik menyita dua koper besar berisi dokumen  berkaitan dengan pinjam pakai yang menjadi sasaran penyidik selama ini.
Saat dikonfirmasi apakah dokumen pinjam pakai itu mengarah kepada keterlibatan Zulkifli Hasan selaku mantan Menteri Kehutanan, Juru Bicara KPK Johan Budi menampiknya. Namun, kata dia, dari dokumen yang disita oleh penyidik bisa saja menemukan pihak lain yang ikut terlibat.
“Pengembangannya tentu ke dua hal, yang pertama apakah ada penerima lain, kedua pemberi lain. Siapapun,” ujar Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas IX Jakarta, Siswono Yudho Husodo mengatakan islah dualisme partai beringin tidak perlu diselesaikan dengan membentuk munas rekonsiliasi, seperti yang sempat diusulkan oleh politisi Golkar, Hajriyanto Tohari.
Menurut dia, munas rekonsiliasi itu hanya untuk mengakomodir pihak tertentu saja.
“Kita tidak melihat ke arah situ karena yang menyebutkan, dirinya rekonsiliasi sebetulnya yang menyatakan pihak ketiga yang menginginkan dirinya diakui secara umum,” kata Siswono kepada wartawan, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12).
Ia berpandangan, tidak perlu adanya jalan alternatif lainnya, jika dalam proses yang sedang dilakukan saat ini, dapat mempersatukan dualisme yang terjadi.
“Kalau bisa ini menjadi satu saja, ngapain ada yang ketiga lagi membuat alternatif lagi, ini kedua menjadi satu tetapi dengan semangat yang sehat,” ucapnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal siapa pihak ketiga yang dimaksud oleh mantan anggota DPR RI itu tidak mau menyebutkannya secara gamblang.
“Saya tidak tahu siapa yang menjadi pihak ketiga,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) melakukan pengeledahan kantor Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Jambi, kasus program Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran (PBAQ) di Dinas Pendiddikan Provinsi Jambi, tahun 2012.
Dalam kasus tersebut, Kejati saat ini tengah mendalami kasus dugaan korupsi senilai Rp 3,2 miliar itu, yang telah menyeret bekas Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Ernawati menjadi tersangka.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan pengeledahan sekitar pukul 08:30 WIB, setibanya di kantor Diknas Pendidikan Provinsi Jambi, penyidik langsung memasuki ruang Kepala Dinas Pendidikan, Rahmat Derita.
Pengeledahan itu dilakukan untuk mencari dokumen asli terkait kasus dugaan korupsi dana Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran (PBAQ) di Dinas Pendiddikan Provinsi Jambi yang telah terjadi kerugian negara miliaran rupiah.
Dari hasil pantauan di gedung Diknas Peovinsi Jambi, terlihat beberapa orang petugas penyidik kejaksaan terlihat membongkar beberapa lemari untuk mendapatkan dokumen yang diingin penyidik kejaksaan.
Setelah mendapatlan berkas yang diperlukan penyidik langsung membawa barang bukti dokumen yang ada untuk disita sementara agar dokumennya tidak hilang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu