Jakarta, Aktual.co —  Kinerja satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia migas yang dikepalai Faisal Basri mulai dipertanyakan. Pasalnya, Satgas ini dinilai tak memiliki rencana yang jelas dalam pemberantasan mafia tersebut.
Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, mempertanyakan mengapa Faisal Basri tak melirik soal pembentukan undang-undang yang justru kian melegalkan permainan para mafia.
 Ia mencontohkan, misalnya terkait kepemilikan sumber daya migas. Menurut dia, banyak perusahaan migas memperoleh dana dari bank dengan jaminan cadangan yang dikelola.
“Padahal, sumber kekayaan itu milik negara. Aspek itu harus ditegaskan dalam undang-undang supaya tahu bahwa pemerintah itu dalam posisi lebih tinggi daripada perusahaan,”ujar Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (23/12).
Selain itu, ia mengatakan, soal proses di bisnis migas, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis migas masih belum maksimal, sehingga pengawasan terhadap penyelewengan produk minyak di Indonesia masih lemah.    Terakhir, mindset pengelolaan migas masih salah. Menurutnya, pemerintah saat ini seringkali berpikir pragmatis. Karena itu, banyak anggaran pemerintah di sektor energi yang bocor. Dalam hal ini, dia menyoroti kebijakan subsidi BBM yang justru merugikan rakyat.       “Pemerintah sepertinya sangat mudah mengeluarkan anggaran untuk subsidi. Tapi untuk investasi energi seperti kilang sulitnya minta ampun. Ini kan mindset yang salah. Padahal, investasi energi itu sangat penting untuk jangka panjang,” kata dia
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Tren kunjungan turis Brunei ke Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun, namun peningkatan itu bisa lebih besar jika jalur penerbangan tidak hanya dilayani maskapai Royal Brunei Airways (RBA), sehingga dimungkinkan persaingan harga.

“Pada tahun 2013 jumlah wisatawan Brurei Darussalam yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 54.893 orang, yang mana hal ini menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan terus dikunjunginya Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang juga bermaksud untuk berbelanja,” kata Rudhito Widagdo, Minister Counsellor pada KBRI-Bandar Seri Begawan,  Jakarta, Selasa (23/12).

Itu peningkatan yang cukup drastis karena tahun 2012 jumlah turis Brunei ke Indonesia hanya sekitar 40.000 orang, kata Rudhito Widagdo.

Selama ini, transportasi udara dari Brunei Darussalam ke Indonesia (Jakarta, Surabaya, dan Bali) dilayani oleh maskapai penerbangan Royal Brunei Airways (RBA) yang menerbangi langsung ke kota-kota tersebut 6 kali dalam seminggu.

“Karena jembatan udara Brunei – Indonesia hanya dilayani oleh RBA maka harga penerbangannya sangat mahal. Sebagai contoh saat ini, penerbangan Brunei – Surabaya, harga tiket yang dijual sekitar 1.000 dolar AS. Padahal hanya dua jam terbang,” tambah Rudhito.

Menurut dia, harga tiket penerbangan yang mahal akibat tidak ada persaingan. Tidak ada penerbangan selain RBA yang melayani rute penerbangan Brunei ke kota-kota di Indonesia.

“Kami sudah komunikasi dan minta Air Asia Indonesia melayani rute penerbangan Surabaya – Brunei tapi hingga kini belum ada realisasinya,” tambah dia.

Sedangkan transportasi darat operator bus Damri Indonesia telah menjalankan trayek Pontianak-Bandar Seri Begawan (melalui Serawak) setiap hari.

Artikel ini ditulis oleh: