25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40154

KPAI Ajak Masyarakat Bijak Atur Rencana Liburan Anak

Jakarta, Aktual.co — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak masyarakat agar bijak dalam mengatur rencana liburan anaknya saat liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru.

“Kami mengingatkan masyarakat luas agar berhati-hati memilih objek wisata, terutama untuk anak-anak menghadapi liburan panjang ini,” kata Komisioner KPAI Susanto di Jakarta, Selasa (23/12).

Dia mengharapkan orang tua selalu memastikan anak selalu didampingi atau dipantau saat berkunjung ke area wisata. Terutama anak di bawah usia 14 tahun.

Kemudian, kata Susanto, ia mengimbau agar masyarakat menghindari tempat wisata yang berbahaya. “Pilih tempat wisata sesuai minat si kecil dan juga mempertimbangkan aspek manfaat untuk memicu tumbuh dan berkembangnya potensi anak,” ujarnya.

Menurutnya, lebih baik menghindari berlibur di area yang syarat dengan permain “game” bermuatan kekerasan, karena akan berdampak negatif bagi anak.

“Jika tempat wisata yang diinginkan si kecil, penuh atau kurang memungkinkan, bisa juga berlibur ke area yang syarat dengan nilai-nilai budaya, agar anak bermain sambil belajar,” kata dia.

Lebih lanjut, Susanto menyarankan agar memilihkan tempat yang ramah anak.

“Sebelum berangkat, pastikan mencari tempat wisata yang tidak terlalu padat karena berpotensi membuat anak lelah dan kurang bersemangat. Pilih juga akomodasi yang cocok untuk si kecil, terutama jika usianya masih dibawah 10 tahun,” kata dia.

Tidak kalah penting, Susanto mengharapkan agar anak dihindarkan dari area wisata yang sedang konflik, tingkat kriminalitasnya tinggi, dan berpotensi bencana.

“Terakhir, pilih lokasi atau daerah yang sehat, bukan endemi penyakit atau sumber datangnya penyakit menular,” katanya.

Selain itu, dia menyarankan agar anak tidak mudah membeli makanan atau jajan di area wisata yang tidak terjamin kesehatannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kiat Cerdas Pilih Tempat Liburan yang Baik untuk Anak di Bawah 14 Tahun

Jakarta, Aktual.co — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak masyarakat agar bijak dalam mengatur rencana liburan anaknya saat liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru.

“Kami mengingatkan masyarakat luas agar berhati-hati memilih objek wisata, terutama untuk anak-anak menghadapi liburan panjang ini,” kata Komisioner KPAI Susanto di Jakarta, Selasa (23/12).

Dia mengharapkan orang tua selalu memastikan anak selalu didampingi atau dipantau saat berkunjung ke area wisata. Terutama anak di bawah usia 14 tahun.

Kemudian, kata Susanto, ia mengimbau agar masyarakat menghindari tempat wisata yang berbahaya. “Pilih tempat wisata sesuai minat si kecil dan juga mempertimbangkan aspek manfaat untuk memicu tumbuh dan berkembangnya potensi anak,” ujarnya.

Menurutnya, lebih baik menghindari berlibur di area yang syarat dengan permain “game” bermuatan kekerasan, karena akan berdampak negatif bagi anak.

“Jika tempat wisata yang diinginkan si kecil, penuh atau kurang memungkinkan, bisa juga berlibur ke area yang syarat dengan nilai-nilai budaya, agar anak bermain sambil belajar,” kata dia.

Lebih lanjut, Susanto menyarankan agar memilihkan tempat yang ramah anak.

“Sebelum berangkat, pastikan mencari tempat wisata yang tidak terlalu padat karena berpotensi membuat anak lelah dan kurang bersemangat. Pilih juga akomodasi yang cocok untuk si kecil, terutama jika usianya masih dibawah 10 tahun,” kata dia.

Tidak kalah penting, Susanto mengharapkan agar anak dihindarkan dari area wisata yang sedang konflik, tingkat kriminalitasnya tinggi, dan berpotensi bencana.

“Terakhir, pilih lokasi atau daerah yang sehat, bukan endemi penyakit atau sumber datangnya penyakit menular,” katanya.

Selain itu, dia menyarankan agar anak tidak mudah membeli makanan atau jajan di area wisata yang tidak terjamin kesehatannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat Pajak: Struktur Penerimaan Pajak Harus Diubah

Jakarta, Aktual.co — Tantangan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ke depannya akan sangat rumit. Pasalnya, penerimaan pajak di Indonesia tergolong kecil. Pasalnya, Pajak Penghasilan (PPh) pribadi Amerika jauh lebih tinggi dibandingkan PPh pribadi non-karyawan Indonesia. PPh pribadi Amerika mencapai 47 persen, sedangkan PPh pribadi non-karyawan Indonesia hanya 0,4 persen.

“Untuk PPh pribadi kita itu sumbangannya hanya Rp90 triliun dari penerimaan pajak atau 9 persen dari total revenue,” ujar Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (23/12).

Lebih lanjut dikatakan dia, struktur penerimaan pajak harus dirubah. Karena menurutnya selama ini Indonesia hanya mengandalkan penerimaan pajak dari sektor PPh badan.

“Kalau ngga diubah, ini ngga akan connect sama international best practice,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

RPTC Kemensos Tangani 627 Kasus Kekerasan Perempuan

Jakarta, Aktual.co — Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial selama 2014 menangani 627 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

“Kasus kekerasan terhadap permpuan cukup tinggi,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (23/12).

Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Sosial menangani perempuan yang mengalami berbagai tindak kekerasan dengan beragam tingkatan usia.

Dirincikan berdasarkan jenis tindak kekerasan yang ditangani RPTC yaitu sebanyak 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tiga kasus korban perkosaan.

Selain itu sebanyak 11 kasus keterlantaran, 599 kasus perdagangan orang (traficking) sehingga total kasus sebanyak 627.

“Untuk jumlah klien perempuan Pekerja Migran (PM) bermasalah yang ditangani RPTC pada 2014 berjumlah 196 orang,” katanya.

Untuk itu Khofifah mengatakan, perempuan harus cerdas, berpengetahuan dan bisa menentukan dalam proses internalisasi, enkulturasi dan akulturasi pada keluarga dan lingkungan sekitar.

Kaum perempuan saat ini perlu merevitalisasi pola pengasuhan dan proses pendidikan anak dalam keluarga seiring perubahan zaman.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter, Jokowi Temui Gubernur BI

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo untuk membahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral.

“Ini adalah koordinasi formal pertama antara Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia terkait situasi rupiah, sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dengan BI,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (23/12).

Pertemuan direncanakan berlangsung di Kantor Presiden Jakarta pukul 13.00 WIB.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun. Demikian juga dengan sejumlah mata uang negara lain terhadap dolar AS.

Dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan hingga saat ini fundamental ekonomi nasional kuat dan fluktuasi tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sektor Pencegahan Jadi Alasan KPK Ngotot Buka Kantor Cabang

Jakarta, Aktual.co —  Rencana pembukaan cabang Komisi Pemberantasan Korupsi semakin diseriusi oleh lembaga antirasuah itu. Awal 2015 nanti, KPK dan DPR akan melakukan pertemuan guna membahas hal tersebut.
“Tentu kami siap, Kami memang berencana menyampaikan rencana itu (pembukaan cabang) kepada Komisi III,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada wartawan, Selasa (23/12). 
Menurut Johan, pihak KPK sangat berharap Komisi III dapat menyetujui rencana pembukaan cabang yang dinilai dapat meredam tindakan korupsi di daerah tersebut.
Menurut Deputi Pencegahan KPK itu, pembukaan cabang ini merupakan hal yang cukup penting bagi KPK. Kepentingannya, lanjut dia, yakni terkait semakin banyaknya hal yang dilakukan lembaga tersebut di daerah.
“Karena makin banyak hal yang dilakukan KPK di daerah, terutama pencegahan,” tandas Johan.
Jika tidak ada hambatan, lanjut Johan, pertemuan akan dilakukan pada 2015 mendatang, kelak, jika Komisi III menyetujui rencana pembukaan cabang tersebut maka pada 2016 satu cabang KPK di Sumatera tepatnya di Kota Medan, akan segera dibuka.
Sebelumnya, Wakil ketua Komisi III, Desmond J Mahesa mewakili Komisi III DPR mempertanyakan alasan KPK untuk membuka kantor cabang tersebut.
Menurut Desmond, KPK harus menjelaskan rencanapembukaan kantor cabang secara rinci. Pasalnya, untuk membuka kantor cabang, membutuhkan tambahan tim dan anggaran.
“Kami belum pernah ketemu KPK pada masa sidang kemarin. Jadi, kami belum tau masalah urgensinya. Tapi, ini harus jelas, argumentasinya. Kenapa harus ada kantor cabang. Akan ada penambahan orang dikantor. Ini lah yang akan kami tanyakan ke KPK,” tandas Desmond.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain