Jakarta, Aktual.co —Kepolisian Republik Indonesia siap menerjunkan 80.560 personel dalam operasi lilin 2014, guna mengamankan perayaan hari raya Natal dan tahun baru 2015. Dari 80.560 personel, terdiri dari 696 personel dari Mabes Polri dan 79.862 personel Polda.
Selain itu, polisi juga melibatkan TNI dalam lakukan pengamanan. “Pemerintah juga akan dibantu TNI,” kata Kapolri Jenderal Sutarman, di lapangan ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).
Kapolri memaparkan anggota personel TNI yang dilibatkan sebanyak 19.581. “Serta 56 ribu lebih dari instansi terkait lainnya,” katana.
Menurut Sutarman, pos pengamanan juga diperketat keamannya sejumlah 1.767. Sementara untuk pos pelayanan, terdapat 603 pos. Dan penyebaran CCTV dipantau sebanyak 895.
Dalam operasi tersebut, Polri membagi dalam dua segmen pengamanan yakni Prioritas 1 dan Prioritas 2 berdasarkan wilayah.
Prioritas 1 merupakan seluruh Polda yang ada di Pulau Jawa, ditambah Polda Sumut, Bali, Papua, Sulteng, Sulut dan Maluku. Sedangkan, polda di Indonesia yang tidak termasuk dalam Prioritas 1 masuk ke Prioritas 2.
Mantan Kabareskrim itu menambahkan, target sasaran operasi Lilin ialah rumah ibadah, tempat rekreasi, jalur wisata, hiburan, serta rumah warga yang ditinggal mudik saat Natal dan tahun baru.  “Rumah ibadah, rumah yang mudik, itu menjadi target pengamanan,” jelas Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kasus Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuturkan, jika saat ini kasus tersebut masih terus diselidiki, dan kemungkinan akan dipanggil para obligor yang mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia pada 1998 lalu.
“Semua proses sedang jalan, tapi bahwa kalau nanti ujungnya harus manggil seseorang, kita akan lakukan,” kata Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Menurut Bambang hingga saat ini, KPK masih fokus pada penyelidikan terhadap obligor Sjamsul Nursalim, namun lantaran kasusnya masih terus ditelaah dan dikembangkan, besar kemungkinan obligor lain pun akan turut dipanggil.
“Kita masih menyelidiki soal SKL, jadi masih terbuka peluang yang lain, tetapi kita fokus dengan apa yang sedang dikaji dan memang itu kan nggak boleh terlalu dibuka,” ujar Bambang.
Terkait penyelidikan Sjamsul KPK, beberapa waktu lalu pernah memanggil Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.
Laks diperiksa oleh penyidik KPK sekitar delapan jam lamanya, dimulai dari pukul 10.15 WIB hingga keluar dari Gedung KPK pukul 18.20 WIB. Dalam pemeriksaan, Laks mengaku dimintai keterangan untuk melengkap informasi masalah SKL, selain itu dirinya dicecar soal obligor Sjamsul Nursalim.
“Dimintai keterangan masalah pemberian surat keterangan lunas (SKL) BLBI dan saya juga diminta melengkapi informasi masalah SKL nya dan juga obligor Sjamsul Nursalim,” jelas Laks.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Hak interpelasi akan terus digulirkan sebagian besar anggota DPR terrkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diluar angka kewajaran. 
“Ini (akan) terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM,” kata Ketua Komisi VI Hafidz Thohir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).
Menurutnya, forum interpelasi akan menjadi forum yang pas bagi pemerintah sebagai ajang untuk menjelaskan alasan-alasan kenapa BBM harus naik sebesar Rp2.000 kepada DPR. 
Alasan ini pula yang disebutnya mendasari rekan-rekannya di parlemen mengajukan hak interpelasi.
Dalam keyakinan Hafidz, hak interpelasi yang akan diajukan DPR nantinya harus dijawab pemerintah. 
Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, peruntukan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa dan sebagainya.
“Kami berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan kawan-kawan DPR,” katanya.
Politisi PAN itu menambahkan, saat ini seluruh anggota tengah mengumpulkan fakta-fakta dilapangan sejalan dengan masa reses hingga awal Januari 2015 mendatang. Yakni untuk melihat langsung respon masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. 
Komisi VI, lanjutnya, mendapati banyak gabungan masyarakat yang menolak kenaikkan harga BBM. Rakyat miskin tidak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup atas akibat subsidi BBM naik 2000 rupiah / liter. 
Akibat yang terjadi dilapangan tidak sebanding dengan keuntungan arus fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.
“Dapat dikatakan bahwa pemerintah mendapat perolehan fiskal ± 100 triliun dgn cara ‘mencabut’ sedikit kemewahan (2000/liter) dari pundak rakyat miskin,” demikian Hafidz.

Artikel ini ditulis oleh: