Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Silmy Karim menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero).

Pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-270/MBU/12/2014 yang disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani.

Silmy pun menyambut baik penunjukan dirinya sebagai Dirut Pindad. Kepada awak media ia menegaskan sikapnya untuk menguatkan kemandirian industri pertahanan yang telah menjadi tugas pokok Pindad.

“Saya sedang pelajari, dan kami yakin dengan dukungan pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, TNI dan Polri, maka Pindad mampu untuk merancang program peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar domestik,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/12).

Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi ini sejalan dengan tekad manajemen untuk menjawab tantangan membangun kemandirian industri pertahanan. Dalam catatannya, manajemen Pindad akan fokus pada produksi peluru berbagai kaliber, termasuk kaliber besar seperti 20mm dan 105mm yang diperlukan TNI, juga kendaraan tempur yang telah dirintis dengan hadirnya panser Anoa, kendaraan taktis Komodo hingga panser kanon 90mm yang diberi nama Badak.

“Di persenjataan pun kami akan lebih mengasah kemampuan dengan melahirkan produk unggulan seperti yang telah dirintis rekan-rekan dengan hadirnya senapan serbu 7,62mm hingga senapan penembak runduk (SPR2) yang mampu menjangkau sasaran efektif 2 kilometer dengan peluru 12,7mm,” terangnya.

Di samping peningkatan kapasitas produksi, lanjut dia, strategi lain yang akan dipertajam adalah dengan menggandeng mitra strategis dari manca negara yang telah memiliki reputasi dan jaringan pemasaran alutsista global.

“Pindad telah merintis berbagai program kemitraan strategis yang dapat membantu terjadinya alih teknologi dan pembukaan pasar baru,” imbuhnya.

Ia mencontohkan upaya kerjasama dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) yang juga berinduk ke Rheinmetall di Jerman untuk membangun pabrik amunisi kaliber besar yang berlokasi di Turen, Malang. Dikatakannya, hal itu merupakan bagian dari upaya strategis untuk peningkatan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi bagi para karyawan Pindad untuk memenuhi kebutuhan domestik bagi TNI.

“Lebih dari itu sekaligus kami menekankan pula pada kerjasama ini mesti mencakup upaya memenuhi permintaan pasar amunisi kaliber besar di dunia yang merupakan bagian dari supply chain global yang harus kita kuasai kelak,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri tetap meletakkan fokus kinerjanya pada Pertamina khususnya Petral.

Sektor minyak bagian hilir terus menerus dicecar tanpa melihat bahwa banyak celah di bagian hulu yang menjadi pintu masuk para mafia migas.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf berpendapat bahwa memang seharusnya tugas yang diemban Tim RTKM itu cukup ditangani oleh Kementerian ESDM saja tanpa perlu ada tim adhoc.

“Begini, pertama, saya melihat itu Mungkin seharusnya menjadi tugas dari kementerian saja. Dan tidak perlu harus membentuk tim tersendiri lagi,” kata Sonny saat ditemui di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta, Senin (22/12).

Ia menilai, hal-hal yang dipermasalahkan di Petral hanyalah persoalan hilir. Di mana selama ini yang dibicarakan hanya soal migas yang berkaitan dengan Petral. Padahal, permasalahan Petral itu kan bisa punya jangkauan yang lebih luas misalnya, penyelesaiannya adalah soal pembangunan kilang.

“Saya pikir itu salah satu yang memecahkan problem. Soal jenis bensin yang kita gunakan itu juga salah satu yang bisa mengatasi problem ketergantungan kita pada Petral. Dan apakah pemerintah harus membeli langsung G to G atau tidak, dan mekanismenya seperti apa, jadi salah satu problem kita selama ini adalah soal ketergantungan kita pada BBM yang fosil ini. Jadi yang selalu fokus disoroti adalah Petral,” terangnya.

Padahal, kata dia, problem yang lebih luas juga adalah terkait supply energi yang lain yaitu gas. Misalnya gas, salah satu problem yang muncul adalah PGN dalam kaitannya transportasi gas, tapi ada juga Petragas.

“Ini yang belum pernah dibahas RTKM. Saya tidak tahu bagaimana itu, tapi saya pikir itu hanya perlu diurus di dalam kementerian ESDM saja tidak perlu badan adwork,” ujarnya.

Perlu diketahui, banyak permasalahan yang menjadi celah di sektor hulu Migas. Di mana salah satunya adalah mengenai cost and recovery.

“Dan juga ada cost and recovery yang ada di sektor hulu yang harus segera dibenahi. Nah menurut saya mungkin itu harus di urus di kementerian ESDM. Tidak perlu ada tim khusus menurut saya. Walaupun RTKM ada di bawah kementerian ESDM, itu tidak perlu menurut saya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: