Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyatakan siap mengantisipasi dan menangani bencana banjir yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Ibukota pada Januari 2015 mendatang.
“Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), banjir akan melanda sejumlah wilayah di Kota Jakarta. Kita sudah siapkan semuanya dari sekarang,” kata Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Menurut dia, saat ini personel Satpol PP telah menguasai kemampuan Save and Rescue (SAR). Selain itu, para personel tersebut juga telah disebar secara merata di lima wilayah DKI Jakarta.
“Sebanyak 50 personel Satpol PP yang memiliki kemampuan SAR sudah kita sebar di lima wilayah. Kami akan siap siaga dan siap terlibat dalam penanggulangan banjir,” ujar Kukuh.
Dia menuturkan keahlian yang dimiliki oleh sejumlah personel terkait SAR tersebut, yakni kemampuan menyelam yang berguna apabila sewaktu-waktu ada korban yang hilang tenggelam saat terjadi banjir.
“Kalau ada korban banjir yang hilang tenggelam, maka kami siap mengerahkan para personel Satpol PP tersebut untuk melakukan pencarian,” tutur Kukuh.
Disamping kemampuan, dia mengungkapkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan evakuasi korban banjir, diantaranya sebanyak 50 perahu karet.
“Sebanyak 50 perahu karet itu kita sebar secara merata di lima wilayah Jakarta, dan sudah kita pastikan dalam kondisi siap untuk digunakan sewaktu-waktu banjir menggenangi pemukiman warga,” ungkap Kukuh.
Dia menambahkan Satpol PP DKI juga memiliki sebanyak 425 unit kendaraan yang dapat dioperasikan saat bencana itu melanda, diantaranya kendaraan untuk mendistribusikan bantuan dan logistik, untuk dijadikan sebagai dapur umum sekaligus posko.
“Untuk kendaraan logistik sudah kita tempatkan sekitar 15 sampai 20 unit di masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kendaraan dapur umum kita tempatkan dua unit di setiap wilayah,” tambah Kukuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Juniato (33) yang ditemukan tewas bersimbah darah saat ditemukan dalam rumahnya di kawasan Tamansari, Jakarta Barat diketahui merupakan karyawan PT KAI. Rohani yang merupakan tetangga korban mengetahui bahwa penjaga loket Commuterline di Stasiun Kota.
“Dia (Junianto) kerja di Statiun Kota, dia petugas loket,” katanya, Senin (22/12). 
Dikatakan Rohina kalau korban merupakan sosok yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Sehingga kepergiannya sangat disayangkan. 
“Orangnya baik, enggak sombong ama orang,” katanya.
“Terakhir saya ngeliat dia hari Sabtu pas mau dia berangkat kerja, terus gak ketemu lagi. Dia ditemukan terngkurep didalam kamarnya,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajak segenap Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI, terutama kaum perempuan, untuk memaknai peringatan Hari Ibu.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung ketika memimpin apel peringatan Hari Ibu ke-86 yang jatuh pada 22 Desember di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
“Kepada para PNS DKI, termasuk juga para istri PNS DKI, saya berharap agar Hari Ibu ini dimaknai sebagai pergerakan dan perjuangan,” kata Djarot, Senin (22/12).
Selain memaknai peringatan Hari Ibu sebagai pergerakan dan perjuangan, dia juga mengajak seluruh pegawai untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Karena reformasi birokrasi juga merupakan salah satu bentuk pergerakan dan perjuangan. Maka dari itu, dengan semangat peringatan Hari Ibu, reformasi birokrasi harus kita wujudkan,” ujar Djarot.
Dia menuturkan reformasi birokrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memajukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Sekarang Pemprov DKI sudah memiliki BPTSP, jadi ini waktunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Segala urusan harus dipermudah, jangan dipersulit,” tutur Djarot.
Lebih lanjut, dia berharap melalui BPTSP, tidak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di kalangan para PNS DKI terhadap warga yang hendak mengurus perizinan atau surat-surat administrasi lainnya.
“Jangan sampai lagi ada pungutan liar, setor-menyetor, korupsi dan praktik-praktik tidak terpuji lainnya. Jangan lagi mempersulit warga,” ungkap Djarot. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid