Jakarta, Aktual.co —Tak selamanya menduduki jabatan menteri itu menyenangkan. Hal itulah yang dirasakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Baru sekitar 2,5 bulan menduduki kursi menteri, berat badan Tjahjo menurun. “Jadi hasil yang saya dapat, 4,5 kilogram berkurang berat badan,” katanya sembari bercanda di sela jumpa pers di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Politikus PDIP tersebut mengakui, pekerjaannya sebagai Mendagri cukup menguras tenaga. Dalam kesehariannya, ia harus menjalani rapat bersama banyak lembaga. Tak hanya itu, untuk menghindari munculnya masalah di kemudian hari, Tjahjo mempelajari dengan rinci semua surat dan berkas yang masuk. “Karena waktu habis, hampir 50 surat masuk setiap hari. Saya harus baca. Soal anggaran harus baca. Kalau sempat meleng (kelewatan), bisa terjerat nanti,” tuturnya.

Jakarta, Aktual.co — CEO Binakarya Propertindo Group dan juga CEO PT Agung Sedayu Propertindo, Hengky Setiawan merampungkan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (1/6).
Dia menjalani pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pelaksanaan proyek PT DGI dan TPPU Pembelian Saham PT Garuda.
Dia diperiksa sejak pukul 10.00 WIB dan terlihat sudah meninggalkan Gedung KPK pada sekitar pukul 13.00 WIB. Namun, saat dikonfirmasi terkait materi pemerikdaan Hengky memilih tutup mulut ldan bergegas masuk mobil yang telah menunggunya di samping lobi Gedung KPK.
Hengky merupakan salah satu saksi yang dipanggil dalam penyidikan kasus dengan tersangka Muhammad Nazaruddin ini. Bersamaan dengan Hengky, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap bos perusahaan properti lainnya yakni, Budianto Halim. Budianto merupakan Direktur Utama PT Satwika Permai Indah.
Sebelumnya, KPK mengisyaratkan akan memprioritaskan penyelesaian kasus pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin di tahun 2015 mendatang.
“Yang menarik kasus nazar yang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) menjadi prioritas segera semester pertama tahun depan untuk diselesaikan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
Bambang mengungkapkan, kasus pencucian uang Nazar termasuk salah satu dalam 5 kasus yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan KPK di tahun depan. Namun, Bambang tidak menyebut 4 kasus lainnya yang dia maksud. “Ada lima objek yang akan jadi prioritas. Kita akan konsentrasi,” ujar Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah akan merampungkan pemilihan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pertengahan Januari. Saat ini, proses pemilihan anggota Wantimpres masih berlangsung. “Sudah dimulai, tapi belum final karena masih ada beberapa, belum difinalisasi,” kata Pratikno di Istana Negara, Selasa, (6/1).

Sesuai Undang-Undang Dasar, anggota Wantimpres terdiri dari sembilan orang. Praktikno mengatakan dari sembilan orang tersebut, belum semuanya terisi penuh. Pratikno mengatakan anggota Wantimpres akan terdiri dari gabungan tokoh masyarakat, tokoh partai, dan pimpinan organisasi sosial. Tapi, Pratikno enggan menyebut siapa saja kandidat Wantimpres. “Belum bisa saya sampaikan,” katanya.

Wantimpres, ujar Pratikno, tidak akan tumpang tindih dengan Kantor Kepresidenan pimpinan Luhut Binsar Panjaitan karena, berdasarkan aturan, kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi berbeda. Menurut dia, Kantor Kepresidenan merupakan pembantu presiden yang sehari-hari bekerja bersama kepala negara. Sedangkan Wantimpres, katanya, bekerja secara periodik.

“Kalau Wantinpres itu kan perintah UUD. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden tapi tidak sehari-hari bekerja dengan presiden. Bukan instrumen pendukung secara langsung presiden. Kalau unit kepala staf presiden kan betul-betul pembantunya presiden,” katanya.

Jakarta, Aktual.co — Keputusan kementerian Perhubungan untuk membekukan sementara jalur penerbangan maskapai AirAsia dengan rute Surabaya-Singapura terus menuai pro-kontra, namun Mabes Polri harus menyelidiki terhadap izin terbang pesawat AirAsia QZ 8501.
“Mabes Polri harus melakukan penyelidikan terhadap izin terbang pesawat AirAsia QZ 8501 agar ada kejelasan,” kata pakar hukum pidana dari Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Kris Laga Kleden, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
Namun, dirinya memiliki pandangan lain, bahwa otoritas bandara dan Kemenhub justru yang harus bertanggung jawab.
“Kalau Kemenhub menyatakan AirAsia tidak memiliki izin terbang, kenapa waktu itu bisa terbang. Berarti inikan pihak Bandara mengizinkan terbang,” kata Kleden.
Menurut dia, otoritas bandara dan Kemenhub punya keterkaitan dalam urusan penerbangan. Kalau pesawat Air Asia diizinkan terbang oleh otoritas bandara ataupun Kemenhub maka bisa disebut sebagai kelalaian karena mengakibatkan kematian.
Disalahkan Sementara untuk pihak AirAsia sendiri, kata Kleden, jika memang terbukti tidak ada rute Surabaya-Singapura pada hari Minggu (28/12) itu tetap bisa disalahkan. Namun, dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Kemenhub dan otoritas bandara yang membiarkan pesawat AirAsia OZ8501 itu terbang.
“Oleh sebab itu, Mabes Polri harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I, Trikora Harjo, mengatakan bahwa Bandara Juanda tidak ada kewenangan memberikan izin terbang. Pihak bandara hanya sebatas memberikan fasilitas tempat. Mengenai pemberian izin, menurut Trikora, adalah wewenang dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengaku belum menerima perintah pergantian Kepala Kepolisian RI yang kini dijabat Jenderal (Pol) Sutarman oleh Presiden Joko Widodo. Tedjo mengatakan, tugas Sutarman masih panjang hingga masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang.

“Enggak ada (pembahasan pergantian dipercepat), masih panjang (Sutarman) kok tugas beliau sehingga belum ada perintah penggantian,” kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/1). Meski demikian, menurut Tedjo, terbuka kemungkinan jika Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri. Pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. “Itu tergantung pimpinan ya, Pak Presiden kalau beliau menghendaki segera, bisa, akan sampai pensiun juga bisa, terserah beliau, penggunanya kan beliau,” sambung Tedjo.

Sebelumnya, Tedjo menyatakan bahwa calon kapolri haruslah bersih dari kasus korupsi, termasuk indikasi kepemilikan rekening gendut yang tidak wajar. Tedjo pun mengisyaratkan jika dalam proses pemilihan calon kapolri mendatang, Presiden membuka kemungkinan untuk meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat kepolisian, Muhammad Harris, sebelumnya meminta perubahan kepemimpinan di lembaga kepolisian. Menurut dia, Sutarman sudah tidak layak menjabat karena kinerja kepolisian telah mendapat rapor merah dari Indonesian Police Watch.