Jakarta, Aktual.co — Deputi Kepala Perwakilan BI Bandung Nita Yosita mengatakan bahwa penurunan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) yang berlaku 1 Januari 2015 tidak otomatis diikuti penurunan tarif angkutan dalam kota dan kebutuhan bahan pokok.

“Penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak serta merta menurunkan ongkos angkutan kota dan kebutuhan pokok, itu perlu menjadi perhatian untuk menjaga inflasi tetap terkendali,” kata Nita Yosita di Bandung, Selasa (6/1).

Menurut Nita, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mencermati faktor risiko inflasi 2015 dengan melakukan koordinasi intensif da komunikasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Koordinasi perlu ditingkatkan untuk menjaga inflasi tetap pada angka sasaran 4 plus minus satu persen,” katanya.

Selain itu, fenomena yang perlu dicermati lainnya pada awal 2015 adalah kenaikan harga gas LPG 12 Kg sebesar Rp1.500 per kilogram. Selain itu antisipasi gangguan kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan.

Selain itu perkuatan komunikasi dengan masyarakat perlu dimaksimalkan untuk menjaga ekspektasi masyarakat kenaikan harga di waktu yang akan datang terjaga.

“Masyarakat juga perlu menjaga konsumsi secara bijak,” katanya.

Sementara itu hingga akhir tahun 2014, tingkat inflasi Jabar berada di bawah inflasi nasional. Inflasi tahunan Jabar pada Desember 2014 tercatat 7,41 persen (yoy) sementara inflasi nasional tercatat sebesar 8,36 persen.

Inflasi di provinsi itu pada Desember 2014 masih mengalami tekanan yang cukup tinggi seiring dampai lanjutan dari adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM pada 18 November 2014 dan adanya ekspektasi kenaikan harga oleh sebagian besar konsumen di Jabar.

“Berbagai upaya pengendalian inflasi untuk meredam tekanan administered price maupun peningkatan harga pada beberapa komoditas pangan seperti cabe merah dan beras dapat dikatakan berjalan efektif,” kata Maya Yosita menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan quickwins (program percepatan) transformasi kelembagaan yang merupakan program unggulannya. Salah satu inisiatif dalam quickwins tersebut adalah layanan peningkatan kapasitas pajak, yang diberi nama Kring Pajak.

“Program ini memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan agent call kami dalam hal pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (6/1).

Lebih lanjut dikatakan Mardiasmo, terdapat tiga pengembangan utama dalam inisiatif tersebut, diantaranya penambahan jumlah agent call center, standarisasi alur interaksi, serta penambahan fitur Interactive Voice Response (IVR). Dalam pengembangan IVR, penelpon akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang telah memiliki NPWP.

“Ini untuk memudahkan klasifikasi penelpon dan memberikan informasi yang tepat sasaran bagi wajib pajak sesuai dengan hak dan kewajibannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, layanan Kring Pajak bisa dihubungi melalui telepon di nomor (021) 500-200 pada hari dan jam kerja, Senin-Minggu pukul 08.00-16.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka