Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyerahkan sepenuhnya penunjukkan kandidat kapolri baru kepada Presiden Joko Widodo.
“Itu hak prerogatif presiden, bukan pada tempatnya saya memberi komentar. Jangan mengurangi hak prerogatif presiden,” kata Sutarman di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) merilis bahwa Komjen Pol Budi Gunawan merupakan kandidat terkuat menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri pada 2015 mendatang. Hal itu karena Budi Gunawan merupakan salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen).
Selain itu Budi juga dianggap paling berpeluang menjadi Kapolri berikutnya karena pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri semasa berkuasa.
Saat ini Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka suap jual beli gas untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, saat ini lembaganya, tengah mempertimbangkan mantan Bupati Bangkalan tersebut akan dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kita sedang mempelajari kemungkinan apakah memang ada indikasi untuk narik kasus ini ke TPPU,” kata Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/12).
Bambang mengatakan, pihak KPK tengah membuat kajian untuk menambahkan pasal TPPU kepada Fuad. Bambang menambahkan, tindak pidana korupsi (TPK) sebagai penyelenggara negara dalam hal ini Ketua DPRD, dimana dia diduga menerima suap jual beli gas dari Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko (ABD).
“Itu sudah ada sprindiknya, dan dari situ kita tarik ke 2006, karena jadi kepala daerahnya tahun 2006,” ujar dia.
Untuk sprindik sebagai kepala daerah dalah hal ini Bupati Bangkalan, kata Bambang, juga sudah terbit, “kemudian apakah memang perlu lagi ditambah sprindik baru TPPU akan kita kaji lagi,” tandas dia.
Fuad Amin diduga menerima suap dari Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS, sejak dari tahun 2007.
Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut diduga tidak pernah sampai ke PLTG itu. Pembangkit listrik diduga tak pernah mendapat aliran gas, tetapi PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian.
KPK sebelumnya resmi menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf serta Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko dan Anggota TNI AL berpangkat Kpral Satu, Darmono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan.
Fuad dan Rauf diduga sebagai pihak penerima suap. Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementara Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap. Dia disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Andi Matalatta, selaku juru runding dari kubu Agung Laksono ini mengatakan bahwa rekonsiliasi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
“Sebaiknya islah visi dulu, baru islah struktural dan personel. Islah visi itu samakan dulu visinya,” ucap Andi jelang pertemuan,di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12).
Dikatakan dia,  visi misi yang harus disamakan, antara lain adalah visi mengenai pilkada dan pilpres. Saat ini, pihaknya ingin agar pilkada dan pilpres tetap dipilih secara langsung.
“Karena saya dulu penanggung jawab Golkar di amandemen 1945. Golkar lah yang memperjuangkan utama pemilhan presiden secara langsung,  jangan dibalik-balik lagi ke MPR,” bebernya.
Lebih lanjut, sambung dia,  harus ada persamaan visi soal pengolahan partai secara terbuka dan demokratis.
“Kalau visi itu sama, baru lah kita cari persamaan struktur, mekanismenya bagaimana, apakah islah langsung sesama pengurus, atau munas kembali, atau bagaimana. Soal tahap kedua.”
“Tahap pertama itu visi dulu. Kalau kita langsung islah personel kesannya kita rebutan kekuasaan, kalau yang membuat kita berbeda kan visi,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal akan tiba di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Sore ini, Selasa (23/12). Mereka diterbangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dari pangkalan udara Subang, Malaysia dan diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri.
“Hari ini akan diberangkatkan dari Subang, Malaysia ke Halim (Perdanakusuma). Nanti akan diterima Bapak Menteri yang terkait kedatangan TKI,” kata Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, Kepala Staf Angkatan Udara di Mabes TNI, Selasa (23/12).
Dia menjelaskan, nantinya para TKI itu akan di tampung terlebih dahulu di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur sebelum di pulangkan ke kampung masing-masing. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Surabaya, Jawa Timur untuk kembali ke rumah masing-masing.
“Nanti akan kami masukkan dulu ke Asrama Haji, setelah itu baru dikirim pulang,” ujarnya.
Menurutnya, dari data awal TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia itu berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun yang telah berada di pangkalan udara Subang, Malaysia setelah melalui proses administrasi di Imigrasi sekitar 707 orang. 
“Tapi data itu bertambah terus,” ungkapnya.
Namun, Ida Bagus mengaku belum mengetahui secara detail berapa jumlah TKI yang dipulangkan hari ini. Namun, pesawat hercules sudah standby di pangkalan udara Pekanbaru untuk menjemput mereka secara bertahap.
“Pesawat hercules sudah tiba di Subang, hari ini akan terbang ke Halim,” ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 8 pesawat Hercules untuk menjemput para TKI ilegal tersebut.
“Kurang lebih 8 hercules yang siap diperbantukan kepada Kementerian untuk memulangkan 1.400 sekian TKI. Penggunaanya akan disesuaikan, prinsipinya TNI siap memberikan angkutan udara,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby