Jakarta, Aktual.co — Setelah kurang lebih tiga jam melakukan pertemuan antar dua juru runding terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar, setidaknya sudah menemukan sejumlah kesepakatan awal dalam rangka menuju rekonsiliasi partai.
Juru runding kubu Aburizal Bakrie (ARB), Theo L Samboaga mengatakan bahwa dalam kesepakatan itu kedua kubu melakukan ‘cooling down’ terlebih dahulu dengan menghentikan kegiatan bersama untuk tidak mengeluarkan pernyataan pers yang dinilai dapat memperuncing suasana yang dapat dianggap memprovokasi.
“Justru kita mendorong langkah-langkah kegiatan yang dapat mendekatkan diantara kita. Kita juga menjaga dualisme ini tidak memperlebar sampai ke daerah,” ucap Theo usai menggelar pertemuan tahap awal rekonsilisasi partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12).
Selain itu, sambung Theo, kedua belah pihak sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang substansi yang tadi banyak dimunculkan dipertemuan hari ini. Salah satunya, persoalan sikap partai untuk mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum versi Munas IX Bali itu membeberkan bahwa kedua belah pihak sepaakat terkait hubungan dengan pemerintah, akan terus mendukung program maupun policy maupun kegiatan pemerintah yang bermuara bedasarkan pada pro rakyat.
“Dan disaat yang sama kita akan mengkritsi (sebagai penyeimbang) soal kebijakan atau program yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
“Kita sepakat juga untuk melakukan pertemuan formal seperti ini pada 8 Januari 2015 yang akan datang, namun dalam jelang pertemuan itu kita tetap akan melakukan komunikasi secara informal, dan kita akan membicarakan soal islah atau rekonsiliasi ini secara struktural,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa penuntut umum KPK menyiapkan 80 saksi dalam sidang pemeriksaan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan isterinya Nurlatifah, di Pengadilan Tipikor Jabar, Bandung.
Saksi yang akan dihadirkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah saksi kasus tersebut yang ada dalam berita acara pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 135 orang.
“Jumlah saksi sebenarnya ada 135 orang. Tetapi yang akan dihadirkan sebagai saksi 80 orang,” kata koordinator jaksa penuntut umum KPK, Yudi Kristiana dalam persidangan lanjutan dengan agenda putusan sela, di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (23/12).
Dalam persidangan itu, jaksa KPK juga menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pamolango, agar sidang kasus Ade Swara dan Nurlatifah digelar selama dua kali dalam sepekan, yakni Selasa dan Rabu.
Hal tersebut disampaikan karena cukup banyak saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang itu.
Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, rencananya jaksa KPK akan menghadirkan empat sampai lima orang saksi setiap hari.
Saksi-saksi itu dihadirkan untuk mempekuat pembuktian KPK dalam menjerat Ade Swara dan istrinya dengan pasal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.
Informasi di lapangan, puluhan saksi yang akan dihadirkan tersebut berasal dari kalangan pengusaha dan birokrat. Termasuk juga dari kalangan masyarakat yang mengetahui seputar kasus yang melibatkan bupati dan isterinya itu.
Mengenai permohonan Penuntut Umum KPK tentang jadwal sidang yang digelar selama dua kali dalam sepekan, majelis hakim belum bisa menentukannya. Sebab, jadwal sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung cukup padat.
Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamolango menyatakan, jadwal sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jabar itu sebenarnya sudah ditetapkan, yakni setiap Senin dan Rabu. Hanya sidang dugaan korupsi Ade Swara dan isterinya yang digelar pada Selasa.
“Setiap Senin dan Rabu, majelis hakim mempunyai jadwal sidang. Karena itu, nanti permohonan Penuntut Umum akan pertimbangkan. Untuk sementara, sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa depan,” katanya.
Sementara itu, majelis hakim Tipikor Bandung menolak eksepsi terdakwa Ade Swara dan istrinya Nurlatifah dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Selasa (23/12).
“Majelis berpendapat dakwaan jaksa sudah cermat dan lengkap,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Juru runding dari kubu Aburizal Bakrie (ARB) Sharif Cicip Soetardjo mengatakan bahwa kepengurusan pimpinan pusat partai beringin saat ini diambil alih oleh kepengurusan hasil Munas 2009 lalu.
Hal itu menyusul terjadinya dualisme kepengurusan pasca dilakukannya musyawarah nasional (Munas) Golkar ke IX, antara kubu ARB dengan kubu Agung Laksono.
“Demisioner itu artinya pengurus itu tidak boleh ambil keputusan yang strategis tapi pengurus harus tetap kerja, sekteratiat,” kata Tjitip kepada wartawan, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12).
Ketika disinggung soal kepengurusan Munas 2009 yang tidak akui oleh kubu Agung Laksono, lantaran kepengurusan sudah berstatus demisioner?, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu menegaskan tidak boleh sebuah organisasi terjadi kevakuman kepengurusan.
“Partai kan kalau dua-duanya deadlock  kan partai bubar. Itu pengertian dasar. Tidak boleh ada kevakuman. Sehingga pengurus demisioner artinya tidak diperboleh memutuskan keputusan strategis. Kedepan harus diliat kembali pada pengurusan lama,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang