Jakarta, Aktual.co — Aktivis tani Eva Bande berharap agar pemerintahan Joko Widodo membebaskan 140 aktivis lain yang saat ini masih berada di dalam tahanan.
“Harapan saya ada langkah yang dilakukan untuk bebaskan kawan kami,” kata Eva di Jakarta, Minggu (21/12).
Ketika menyampaikan permohonan grasi, Eva juga menyertakan permohonan grasi untuk dua orang kawannya (aktivis) yang bernasib sama. Keduanya divonis 3 tahun 6 bulan.
Dirinya ditangkap bersama 23 orang lainnya,yang semuanya petani, pada bulan Mei 2010. Semuanya dibebaskan kecuali dua orang tadi yang masih mendekam di tahanan.
“Mudah-mudahan kasus agraria ‎di tempat-tempat lain segera terselesaikan dan tidak terulang lagi,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK meyakini kualitas menteri dari kalangan profesional non parpol.
Hal ini menanggapi pernyataan pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk yang menyebut pengangkatan menteri dari kalangan profesional non-parpol merupakan hal yang tidak ideal.
“Yakin saja lah mereka mampu mengatasi permasalahan di sini,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia menambahkan, terlalu dini jika dasar itu dijadikan alasan untuk mereshuffle kabinet. “Baru dua bulan menjabat, masih belum kelihatan kinerjanya,” ujarnya.
Sebelumnya, pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan pengangkatan profesional non parpol sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidaklah ideal.
“Menteri itu adalah perpanjangan tangan dari parpol yang nantinya akan diuji kemampuan politiknya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/12).
Untuk itu, sebaiknya harus berasal dari parpol karena telah teruji memiliki kemampuan dalam berpolitik. “Political skillnya teruji,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK meyakini kualitas menteri dari kalangan profesional non parpol.
Hal ini menanggapi pernyataan pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk yang menyebut pengangkatan menteri dari kalangan profesional non-parpol merupakan hal yang tidak ideal.
“Yakin saja lah mereka mampu mengatasi permasalahan di sini,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia menambahkan, terlalu dini jika dasar itu dijadikan alasan untuk mereshuffle kabinet. “Baru dua bulan menjabat, masih belum kelihatan kinerjanya,” ujarnya.
Sebelumnya, pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan pengangkatan profesional non parpol sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidaklah ideal.
“Menteri itu adalah perpanjangan tangan dari parpol yang nantinya akan diuji kemampuan politiknya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/12).
Untuk itu, sebaiknya harus berasal dari parpol karena telah teruji memiliki kemampuan dalam berpolitik. “Political skillnya teruji,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mauarar Sirait membantah wacana pengusulan nama Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDIP. 
Menurut dia, jika ada usulan tersebut maka akan menimbulkan permasalahan dalam pemerintahan.
“Tidak boleh, karena nantinya akan ada kepentingan partai di setiap kebijakannya. Yang penting sekarang dia kerja saja, menjadi pemimpin yang bersih dan membawa manfaat bagi masyarakat di setiap kebijakannya,” kata Maruarar di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia menambahkan, sebagai Presiden RI, Jokowi tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PDIP. “Masa dia sendiri yang memerintahkan bawahannya untuk tidak rangkap jabatan, tetapi dia malah seperti itu, jelas tidak,” ujarnya.
Saat ini, seluruh kader PDI-P masih mempercayakan Megawati Soekarnoputri untuk memegang jabatan sebagai ketua umum. 
“Jokowi mendapat dukungan publik saja itu sudah bagus, karena dia ramah, santun, pandai berkomunikasi dengan rakyat. Asal dia (Jokowi) kerjanya bersih dan manfaatnya terasa oleh rakyat ya pasti ga ada hambatan dengan elit.”

Artikel ini ditulis oleh: