Jakarta, Aktual.co — Pengamat Psikologi Politik Hamdi Muluk menyebut, pengangkatan kalangan profesional atau non partai politik sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidaklah ideal.
“Menteri itu adalah perpanjangan tangan dari parpol yang nantinya akan diuji kemampuan politiknya,” kata dia di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia mengatakan, sebaiknya pengangkatan menteri itu harus berasal dari parpol karena telah teruji memiliki kemampuan dalam berpolitik. “Political skillnya teruji,” ujarnya.
Dia pun meragukan pengangkatan kalangan profesional seperti CEO untuk menjadi menteri. “Saya ragu karena CEO itu kan otaknya mau untung terus, saya ragu bagaimana menyesuaikan dengan ideologi yang harusnya pro rakyat, kesejahteraan,” ujarnya.
Dengan itu, maka saat ini akan terjadi menteri yang ‘gagap politik’ karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang itu.
Hamdi mengatakan kemungkinan Jokowi mengambil kalangan profesional adalah karena orang-orang di kalangan parpol hanya sedikit yang mumpuni. Untuk itu, dia juga menyarankan agar parpol segera melakukan perombakan untuk menghasilkan kader yang berkualitas.
“Reformasi total. Orang baik kalau mau masuk parpol jangan dipersulit. Selama ini orang baik masuknya ke sektor privat, tidak ke sektor publik karena suka dipersulit oleh parpol,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Psikologi Politik Hamdi Muluk menyebut, pengangkatan kalangan profesional atau non partai politik sebagai menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidaklah ideal.
“Menteri itu adalah perpanjangan tangan dari parpol yang nantinya akan diuji kemampuan politiknya,” kata dia di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia mengatakan, sebaiknya pengangkatan menteri itu harus berasal dari parpol karena telah teruji memiliki kemampuan dalam berpolitik. “Political skillnya teruji,” ujarnya.
Dia pun meragukan pengangkatan kalangan profesional seperti CEO untuk menjadi menteri. “Saya ragu karena CEO itu kan otaknya mau untung terus, saya ragu bagaimana menyesuaikan dengan ideologi yang harusnya pro rakyat, kesejahteraan,” ujarnya.
Dengan itu, maka saat ini akan terjadi menteri yang ‘gagap politik’ karena tidak memiliki pengalaman dalam bidang itu.
Hamdi mengatakan kemungkinan Jokowi mengambil kalangan profesional adalah karena orang-orang di kalangan parpol hanya sedikit yang mumpuni. Untuk itu, dia juga menyarankan agar parpol segera melakukan perombakan untuk menghasilkan kader yang berkualitas.
“Reformasi total. Orang baik kalau mau masuk parpol jangan dipersulit. Selama ini orang baik masuknya ke sektor privat, tidak ke sektor publik karena suka dipersulit oleh parpol,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum memastikan, Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2015, dan tidak adanya pengunduran jadwal Pilkada ke tahun 2016.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, pihaknya sudah siap dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015. Dalam arti, pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan di 2015.
Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan bahwa pemungutan suara di 2016 itu adalah putaran kedua jika ada.
Menurut dia, jika hasil masih ada sengketa, maka penetapannya baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2016. Karena KPU mengaku masih sulit menyelenggarakan pemungutan suara putaran kedua pada 2015 sebagai akibat perolehan suara yang tidak mutlak ataupun sengketa.
Ada 204 pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak satu hari pada tahun 2015, yaitu 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. ‎Saat ini sejumlah peraturan terkait Pilkada itu masih diselesaikan oleh KPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu