Jakarta, Aktual.co — Sejumlah polisi wanita (Polwan) Kepolisian Daerah Bali dengan mengenakan kebaya membagikan bunga kepada sejumlah pengendara memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2014.

“Kami berikan bunga pengendara dalam rangka Hari Ibu,” kata seorang polisi wanita Polda Bali, Komisaris Ni Putu Artini di Denpasar, Senin (22/12).

Dengan penampilan unik yakni dengan berkebaya khas Bali dan tata rambut disanggul mereka membagikan bunga mawar yang digelar di depan Markas Polda Bali di Jalan WR Supratman, Denpasar.

Tak hanya kepada pengendara sepeda motor, polisi wanita juga memberikan bunga kepada pengemudi kendaraan roda empat yang saat itu melintas.

Selain membagikan bunga, Polwan tersebut juga membagikan beberapa helm kepada sejumlah pengendara yang saat itu tidak menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia (SNI).

Polisi wanita itu juga memberikan brosur keselamatan berkendara kepada para pengendara yang saat melintas di jalan raya.
 
Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Polda Bali itu menambahkan bahwa dengan memberikan bunga, helm dan brosur keselamatan berkendara, pihaknya ingin memberikan kesadaran bagi pengendara di dalam mendukung ketertiban lalu lintas.

“Kami intinya ingin mewujudkan partisipasi masyarakat dalam tertib lalu lintas. Kami juga ingin memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender yakni wanita bisa berperan untuk sejumlah posisi yang selama ini hanya diemban oleh pria,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jenderal (Pur) Luhut Panjaitan mendatangi Istana Negara secara tiba-tiba. Namun dalam agenda resmi Presiden Joko Widodo, tidak terjadwal pertemuan Luhut dengan Presiden.
Luhut dengan menumpang mobil Lexus bernopol B 2702 L, tiba sekitar pukul 15.45 Wib. Ketika ditanya awak media maksud kedatanganya di Istana, Luhut enggan berkomentar panjang.
“Mau ketemu orang,” jawab Luhut Singkat. 
Sementara itu, informasi yang diperoleh Aktual.co, Luhut Panjaitan telah digadang-gadang untuk masuk kabinet kerja Jokowi-JK sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sembilan dari 12 warga negara Indonesia (WNI) yang hendak bertolak ke Suriah sudah dipulangkan dari Mako Brimob Kepala Dua Depok, ke Bekasi, dan Jawa Timur. Sehingga saat ini masih tersisa tiga lagi WNI yang diperiksa oleh kepolisian.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Agus Rianto, mengatakan satu diantara tiga WNI itu ialah mantan napi perampokan CIMB Niaga, Medan.
“Sisanya tiga orang masih dikembangkan, dan masih pendalaman. Salah satunya yang terlibat teror di aceh,” kata Agus di Mabes Polri, Senin (22/12).
Agus menjelaskan, hari ini merupakan hari terakhir ketiga WNI itu diperiksa. Pasalnya mereka sudah tujuh hari diperiksa di Mako Brimob sesuai standr pemeriksaan terduga teroris.
“Batas waktunya kan tujuh hari. Kita tunggu apakah statusnya ditingkatkan atau tidak memenuhi unsur pelanggaran. Teman-teman penyidik masih dalami, hari ini waktu terakhir,” tutur Agus.
Diketahui, 12 WNI yang terdiri dari tiga laki-laki dewasa, empat wanita dewasa dan lima lainnya masih anak-anak diamankan di Bandara Malaysia pada 2 Desember 2014 yang hendak bertolak ke Suriah.  Mereka diduga hendak menuju Suriah untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam atau disebut Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
Sebelum dipulangkan ke Indonesia mereka sempat diperiksa oleh Polisi Malaysia selama 12 hari. Lalu pada Senin (15/12) malam, rombongan WNI ini dideportasi ke Indonesia dan digiring ke Mako Brimob Depok. Selanjutnya mereka diperiksa hingga satu minggu ke depan, sesuai dengan pemeriksaan terduga teroris yakni 7×24 jam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia era presiden Abdurahman Wahid, dicecar soal penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh penyidik dalam pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (22/12).
“Soal SKL yang dikeluarkan pada jaman Presiden Megawati, ditanya macam-macam,” kata Rizal kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Senin (22/12).
Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar lima jam tersebut, ia juga turut membeberkan mengenai begitu banyaknya konglomerat penerima SKL namun pada kenyataannya sekarang keadaannya kaya raya.
“Saya esensinya mengimbau, karena memang ada sejumlah pengusaha atau konglomerat yang belum memenuhi kewajibannya tapi sudah diberikan SKL. Banyak dari pengusaha-pengusaha itu sekarang masih sangat kaya raya,” ujar Rizal.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal menyesalkan masih banyaknya konglomerat yang menerima pinjaman tidak sadar diri dengan mengembalikan jumlah hutang meskipun telah mendapat SKL.
“Jadi walaupun sudah dapat SKL, tapi belum memenuhi kewajibannyua, saya menghimbau kepada konglomerat yang bersangkutan untuk segera memenuhi kewajibannya, kecuali bangkrut,” tandas dia.
Diketahui, sebelum Rizal, KPK telah terlebih dahulu memanggil mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, serta Menko Erekonomian era Megawati, Dorodjatun Kuntjarajakti.
Keterangan dari mereka dibutuhkan lantaran disinyalir Laksamana dan Dorodjatun merupakan salah satu orang yang memberikan masukan kepada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri untuk penerbitan SKL. Dalam mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002.
Pada kasus BLBI, surat keterangan lunas tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satunya adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.
Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas lainnya, seperti The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus “release and discharge” dari pemerintah
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby