Jakarta, Aktual.co —  Masyarakat di Provinsi Papua Barat sepakat dan mendukung pembentukan Komando Daerah (Kodam) di Provinsi tersebut.
“Masyarakat sangat mendukung pembentukan Kodam Papua Barat, sebab itu adalah kebutuhan daerah dalam menjaga keutuhan negara serta memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat,” kata Tokoh Pemuda Papua Barat Yanuarius Dowansiba di Manokwari, Sabtu (20/12).
Dia menyampaikan, Papua Barat adalah Provinsi yang telah berdiri sendiri pisah dari Provinsi Papua pada 2006 lalu, sehingga pelayanan TNI kepada Masyarakat di Provinsi tersebut bukan lagi tingkat Korem tetapi harus Kodam Papua Barat.
Oleh sebab itu, katanya, pemerintah dan masyarakat yang ada di Papua Barat sangat mendukung pembentukan Kodam Papua Barat yang direncanakan pada 2015.
Komandan Kodim 1703 Manokwari Letkol Inf. Stevanus Satrio Aribowo yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pembentukan Kodam Papua Barat merupakan aspirasi masyarakat.
Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan semua komponen masyarakat yang ada di Papua Barat menginginkan adanya Kodam Papua Barat agar jarak pelayanan kepada masyarakat semakin dekat.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tentang Pembentukan Kodam Papua Barat kepada pimpinan di atas dan mudah-mudahan terwujud di tahun 2015,” katanya.
Dandim lebih jauh mengatakan, pembentukan Kodam Papua Barat selain untuk kebutuhan sistem pemerintahan juga memperpendek pelayanan TNI kepada masyarakat sebab wilayah Provinsi Papua Barat sangat luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 87 desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades secara serentak pada Juni 2015.
“Meski digelar secara serentak, prosesi Pilkades nanti akan cepat selesai,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Sabtu.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama DPRD setempat kini sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak di 87 desa tersebut.
Diantara persiapan yang tengah dilakukan ialah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, sebagai bentuk penyesuaian Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Bupati Dedi Mulyadi mengatakan, keluarnya undang undang tentang desa yang baru itu tidak hanya mengubah peta anggaran yang masuk ke desa. Tetapi juga perlu penyesuaian terkait mekanisme pemilihan.
Mekanisme pemilihan kepala desa nantinya akan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu bisa terjadi karena pada Pilkades sesuai dengan ketentuan yang baru, tempat pemungutan suara akan disebar di banyak titik.
Sedangkan pada Pilkades sebelumnya, lokasi pemungutan suara atau tempat pemungutan suara tidak disebar, dan hanya berada di satu titik.
Sesuai dengan peraturan yang baru itu, seorang kepala desa boleh mencalonkan diri hingga tiga kali masa jabatan, dengan hitungan lama masa jabatan enam tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 87 desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades secara serentak pada Juni 2015.
“Meski digelar secara serentak, prosesi Pilkades nanti akan cepat selesai,” kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Sabtu.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama DPRD setempat kini sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak di 87 desa tersebut.
Diantara persiapan yang tengah dilakukan ialah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, sebagai bentuk penyesuaian Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Bupati Dedi Mulyadi mengatakan, keluarnya undang undang tentang desa yang baru itu tidak hanya mengubah peta anggaran yang masuk ke desa. Tetapi juga perlu penyesuaian terkait mekanisme pemilihan.
Mekanisme pemilihan kepala desa nantinya akan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu bisa terjadi karena pada Pilkades sesuai dengan ketentuan yang baru, tempat pemungutan suara akan disebar di banyak titik.
Sedangkan pada Pilkades sebelumnya, lokasi pemungutan suara atau tempat pemungutan suara tidak disebar, dan hanya berada di satu titik.
Sesuai dengan peraturan yang baru itu, seorang kepala desa boleh mencalonkan diri hingga tiga kali masa jabatan, dengan hitungan lama masa jabatan enam tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby