Dari Intervensi Hingga Terikat FIFA Jadi Alasan PSSI Tolak Tim 9

20 Desember 2014, 18:28

Jakarta, Aktual.co — Eksekutif (Exco) PSSI, Djamil Aziz menilai pemerintah dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tak perlu membentuk ‘Tim Sembilan’ dalam rangka mengevaluasi PSSI.
Sebaliknya, menurut dia, pemerintah hanya cukup duduk bersama dengan PSSI.
“Kita siap bertemu dengan menpora, duduk kita sama-sama, karena representatif pemerintah ya kemenpora. Ngapain orang lain lagi (tim 9) itu,” ucap dia, dalam acara diskusi bertajuk ‘Sepakbola Adalah Kita’, di Jakarta, Sabtu (20/12).
Ia menyatakan, penolakan itu bukan lantaran PSSI takut untuk dilakukan audit. Melainkan, supaya tidak disusupi oleh intervensi kewenangan yang bukan menjadi tupoksinya.
“No, kita tidak pernah takut, kta terbuka, evaluasi monggo, orang mau evaluasi silahkan,” ujar dia.
Kendati demikian, masih kata dia, Tim sembilan yang sudah digembor-gemborkan itu masih dalam bentuk wacana, sehingga belum lahir dan belum dapat ditanggapi.
“Kalau itu (tim sembilan) sudah lahir,baru kita tau siapa orangnya track recordnya. Lalu kalau dibilang bentuk intervensi, intervensi yang bagaimana?. Karena kita itu (PSSI) rule of the game nya diatur oleh FIFA, jadi sangat sulit,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Warga Perbatasan: Jokowi Pilih Kasih

20 Desember 2014, 18:12

Jakarta, Aktual.co — Warga perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur kecewa daerahnya yang berbatasan dengan Oecusse enclave Timor Leste tidak disinggahi rombongan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana.
“Semua persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden RI ke-7 itu sejak sepekan terakhir mulai dari penerimaan secara adat dan modern, keamanan dan protokoler hingga pembuatan ‘helipat’ dan persiapan lainnya di desa Napan, Kecamatan Miomaffo Timur, namun semua itu sia-sia,” kata tokoh masyarakat warga eks Timtim Moko Zoares, ketika dihubungi dari Kupang, Sabtu, terkait batalnya kunjungan Presiden ke daerah itu.
Menurut mantan pimpinan pejuang Otonomi Khusus itu, ribuan warga perbatasan di daerah itu berharap Presiden yang akrab disapa dengan Jokowi itu, berkesempatan melihat langsung kondisi pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan itu.
“Semestinya Pak Jokowi mengunjungi saja salah satu titik wilayah yang paling terisolir di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, dan belum banyak tersentuh pembangunan seperti daerah lain yang serba terbatas,” katanya.
Karena serba terbatas itu, katanya, maka sering saja tindakan melawan hukum seperti penyelundupan bahan bakar minyak dan bahan kebutuhan pokok dari Indonesia ke Timor Leste yang berdampak terhadap Kamtibmas dan kriminalitas.
“Warga kedua negara tetangga itu sering kali muncul ketegangan karena persoalan tapal batas yang belum jelas, sehingga acap kali ada pelanggaran terhadap teritorial masing-masing wilayah dan berujung pada konflik horisontal dan cukup menggangu ketenangan beraktivitas,” katanya.
Ia mengatakan, apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka bukan tidak mungkin mereka memilih kembali ke Timor Leste, atau memiliki dua kewarganegaraan karena situasi keamanan dan desakan ekonomi yang melilit warga perbatasan itu.
“Memang meskipun secara adat istiadat dan budaya warga kedua negara ini masih memiliki hubungan darah karena pertalian kawin-mawin, namun untuk persoalan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi tanggungjawab masing-masing,” katanya.
Sehingga lanjut dia momentum kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriani serta rombongan ke NTT harusnya dimanfaatkan untuk menyinggahi, dan menyapa mereka sebagai salah satu cara memberi keteduhan dan kekuatan baru untuk tetap mencintai NKRI sampai kapan pun.
“Harusnya tidak perlu diagendakan terlebih dahulu, kalau memang tidak ada kesempatan untuk menyinggahi warga perbatasan di daerah itu, sehingga tidak menyimpan harapan dan persiapan bagi warga untuk bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu,” katanya.
Apalagi kata dia, hanya sempat berkunjung ke Mata’ain di Kabupaten Belu yang semakin menimbulkan perasaan kecawa karena terkesan pilih kasih dalam kunjungan itu, karena kedua wilayah itu sama disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi bersama ibu negara dan rombongan.
Sebelumnya sesuai agenda kunjungan Presiden Jokowi, telah terbesit kabar akan berkunjung ke perbatasan. Hanya apakah di Kabupaten TTU atau Belu belum dipastikan. Setelah merayakan HUT NTT ke-56 di Aula rumah jabatan gubernur NTT, Presiden Jokowi memutuskan untuk hanya berkunjung ke Motaain gerbang utama perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Sekda Kabupaten Belu Petrus Bere juga mengakui bahwa apakah Presiden Jokowi dan Ibu Negara serta rombongan berkunjung ke Belu atau TTU, sifatnya masih tentatif.
Meskipun demikian kami telah siap menyambut kedatangan Presiden yang baru terpilih dua bulan terhitung 20 Oktober 2014 itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Warga Perbatasan: Jokowi Pilih Kasih

20 Desember 2014, 18:12

Jakarta, Aktual.co — Warga perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur kecewa daerahnya yang berbatasan dengan Oecusse enclave Timor Leste tidak disinggahi rombongan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana.
“Semua persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden RI ke-7 itu sejak sepekan terakhir mulai dari penerimaan secara adat dan modern, keamanan dan protokoler hingga pembuatan ‘helipat’ dan persiapan lainnya di desa Napan, Kecamatan Miomaffo Timur, namun semua itu sia-sia,” kata tokoh masyarakat warga eks Timtim Moko Zoares, ketika dihubungi dari Kupang, Sabtu, terkait batalnya kunjungan Presiden ke daerah itu.
Menurut mantan pimpinan pejuang Otonomi Khusus itu, ribuan warga perbatasan di daerah itu berharap Presiden yang akrab disapa dengan Jokowi itu, berkesempatan melihat langsung kondisi pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan itu.
“Semestinya Pak Jokowi mengunjungi saja salah satu titik wilayah yang paling terisolir di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, dan belum banyak tersentuh pembangunan seperti daerah lain yang serba terbatas,” katanya.
Karena serba terbatas itu, katanya, maka sering saja tindakan melawan hukum seperti penyelundupan bahan bakar minyak dan bahan kebutuhan pokok dari Indonesia ke Timor Leste yang berdampak terhadap Kamtibmas dan kriminalitas.
“Warga kedua negara tetangga itu sering kali muncul ketegangan karena persoalan tapal batas yang belum jelas, sehingga acap kali ada pelanggaran terhadap teritorial masing-masing wilayah dan berujung pada konflik horisontal dan cukup menggangu ketenangan beraktivitas,” katanya.
Ia mengatakan, apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka bukan tidak mungkin mereka memilih kembali ke Timor Leste, atau memiliki dua kewarganegaraan karena situasi keamanan dan desakan ekonomi yang melilit warga perbatasan itu.
“Memang meskipun secara adat istiadat dan budaya warga kedua negara ini masih memiliki hubungan darah karena pertalian kawin-mawin, namun untuk persoalan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi tanggungjawab masing-masing,” katanya.
Sehingga lanjut dia momentum kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriani serta rombongan ke NTT harusnya dimanfaatkan untuk menyinggahi, dan menyapa mereka sebagai salah satu cara memberi keteduhan dan kekuatan baru untuk tetap mencintai NKRI sampai kapan pun.
“Harusnya tidak perlu diagendakan terlebih dahulu, kalau memang tidak ada kesempatan untuk menyinggahi warga perbatasan di daerah itu, sehingga tidak menyimpan harapan dan persiapan bagi warga untuk bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu,” katanya.
Apalagi kata dia, hanya sempat berkunjung ke Mata’ain di Kabupaten Belu yang semakin menimbulkan perasaan kecawa karena terkesan pilih kasih dalam kunjungan itu, karena kedua wilayah itu sama disiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi bersama ibu negara dan rombongan.
Sebelumnya sesuai agenda kunjungan Presiden Jokowi, telah terbesit kabar akan berkunjung ke perbatasan. Hanya apakah di Kabupaten TTU atau Belu belum dipastikan. Setelah merayakan HUT NTT ke-56 di Aula rumah jabatan gubernur NTT, Presiden Jokowi memutuskan untuk hanya berkunjung ke Motaain gerbang utama perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Sekda Kabupaten Belu Petrus Bere juga mengakui bahwa apakah Presiden Jokowi dan Ibu Negara serta rombongan berkunjung ke Belu atau TTU, sifatnya masih tentatif.
Meskipun demikian kami telah siap menyambut kedatangan Presiden yang baru terpilih dua bulan terhitung 20 Oktober 2014 itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pengamat: KPK Sengaja Menunda Pengusutan Kasus BCA

20 Desember 2014, 18:00

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat masih menangani kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA). Semenjak mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum terlihat perkembangan lanjutan.

Pengamat Hukum dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, ada indikasi kesengajaan pihak KPK menunda untuk pengusutan kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp375 miliar itu.

“Jabatan mereka (Pimpinan KPK) kan tinggal setahun lagi, menunggu sampe mereka selesai jabatannya biar urusannya diurus komisioner setelahnya, kan namanya nakal itu, lepas tangan,” kata Boyamin kepada Aktual.co, Jumat (20/12).

Boyamin mengatakan, alasan para pimpinan KPK yang kini hanya tersisa empat pimpinan itu menunda menuntaskan kasus BCA adalah karena sebelumnya KPK telah kebablasan menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka.

“Kalau kasus Hadi Poernomo itu kan bahwasannya beberapa pakar ikut menyayangkan KPK telah kebablasan dalam urusan Hadi Poernomo, karena itu kasus pajak, pajak itu ada pengadilan pajak,” kata Boyamin.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Centra Asia (BCA) yang menjerat Mantan Ketua Badan Keuangan (BPK) Hadi Poernomo tidak akan selesai dalam waktu dekat.

“Sepertinya masih lama proses penyidikannya, masih dalam pengembangan, kasus HP kan belum lama,” kata Johan Budi melalui pesan singkat kepada Aktual.co, Sabtu (20/12).

Diketahui dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp 5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan Hadi Poernomo berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda paling banyak.

Kasus bermula ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut. Dia diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dari pajak yang tidak dibayarkan BCA.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka