Jakarta, Aktual.co —Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat ada peningkatan hingga tiga kali lipat masyarakat pengguna program Jamkesnas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Desember 2014.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Yasni Rufaida mengatakan melonjaknya pengguna Jamkesnas disebabkan adanya migrasi besaran-besaran masyarakat setempat.
Dari awalnya menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibiayai Pemprov Jabar serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai pemerintah pusat.
“Sejak 2014, pemerintah melalui keputusan presiden meresmikan BPJS per Januari 2014 hingga 2019. Semua masyarakat saat ini masuk dalam sistem itu,” kata dia, di Bekasi, Jumat (19/12).
Yasni mengaku telah melakukan antisipasi lonjakan itu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta 31 Puskesmas setempat pada 2015 mendatang.
“Saat ini seluruh Puskesma dan kurang lebih 500 klinik di Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan pasien BPJS,” katanya.
Yasni yakin pihaknya sanggup menangani pasien dengan fasilitas Jamkesnas di tahun 2015. Pelayanan yang paling diantisipasi adalah fasilitas Intensive Care Unit (ICU) yang banyak dibutuhkan pasien.
“RSUD kita sudah punya 10 fasilitas ICU, namun yang aktif saat ini baru lima di antaranya, sisanya sedang dalam persiapan,” ujar dia.
Pihaknya juga menjamin kesiapan pelayanan dasar klinik mandiri atau utama di Kota Bekasi. Dengan jumlah klinik di Kota Bekasi ada 500 lebih.
“Dokter praktik juga cukup banyak. Rasio pelayanan dasar dengan jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,7 jiwa sudah terpenuhi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Menanyakan latar belakang munculnya peraturan yang melarang roda dua melintasi jalan protokol MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, DPRD DKI akan panggil Dinas Perhubungan DKI, Senin (22/12) pekan depan, pukul 10.00Wib.
Ketua Komisi B, Ahmad Zaerofi, mengatakan pemanggilan dilakukan guna mengevaluasi kebijakan pelarangan itu. Mulai dari segi penerapan teknis dan payung hukum, hingga munculnya peraturan tersebut. 
“Kita mau pertanyakan ke Dishub DKI implikasi dari pelarangan itu seperti apa. Mereka pasti punya data awal,” kata Zaerofi kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Politisi PKS itu mengaku belum tahu mengenai dugaan bahwa pelarangan dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan dilatarbelakangi kepentingan binis semata. Yakni terkait penerapan proyek Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar bagi pengendara mobil di jalan protokol.
“Belum tau kita soal itu. Makanya dengan adanya pemanggilan nanti kita bisa mendengar penjelasan Dishub. Sehingga bisa melihat apa-apa saja yang harus dievaluasi. Apakah sudah ada hitungan-hitungannya, lalu seperti apa dampaknya. Pokoknya perlu ada kajiannya dulu,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Menanyakan latar belakang munculnya peraturan yang melarang roda dua melintasi jalan protokol MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, DPRD DKI akan panggil Dinas Perhubungan DKI, Senin (22/12) pekan depan, pukul 10.00Wib.
Ketua Komisi B, Ahmad Zaerofi, mengatakan pemanggilan dilakukan guna mengevaluasi kebijakan pelarangan itu. Mulai dari segi penerapan teknis dan payung hukum, hingga munculnya peraturan tersebut. 
“Kita mau pertanyakan ke Dishub DKI implikasi dari pelarangan itu seperti apa. Mereka pasti punya data awal,” kata Zaerofi kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Politisi PKS itu mengaku belum tahu mengenai dugaan bahwa pelarangan dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan dilatarbelakangi kepentingan binis semata. Yakni terkait penerapan proyek Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar bagi pengendara mobil di jalan protokol.
“Belum tau kita soal itu. Makanya dengan adanya pemanggilan nanti kita bisa mendengar penjelasan Dishub. Sehingga bisa melihat apa-apa saja yang harus dievaluasi. Apakah sudah ada hitungan-hitungannya, lalu seperti apa dampaknya. Pokoknya perlu ada kajiannya dulu,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: