25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40302

Polisi Jerat Penganiaya PRT di Medan dengan Pasal Pembunuhan

Medan, Aktual.co — Kepolisian Resort Medan menjerat enam dari tujuh tersangka penganiaya Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Jalan Beo, Medan, dengan pasal pembunuhan.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan Ajun Komisaris Victor Ziliwu, di Medan, Jumat (19/12).
“Pasangan suami istri Syamsul Anwar dan Bibi Radika serta anak dan keponakannya diancam dengan pasal berlapis. Termasuk pasal pembunuhan,” kata Ziliwu.
Menurut Ziliwu, pihaknya menjerat para tersangka berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi selama proses pemeriksaan di Polresta Medan terkait penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga Hemin Ruswidyawati dan Yanti yang ditemukan tewas di tempat terpisah.
Pencantuman pasal pembunuhan dalam berita acara pemeriksaan keenam tersangka karena para tersangka setidaknya mengetahui kekerasan berujung kematian kepada Hermin dan Yanti. Selain itu, didukung keterangan saksi termasuk pekerja dan sopir yang membuang jasad Hermin ke Karo.
Dia menambahkan, dari tujuh tersangka, pasal pembunuhan tidak dicantumkan dalam berita pemeriksaan Kiki Andika. Menurutnya, Kiki saat penyiksaan Hermin dan Yanti tidak berada ditempat.
“Sehingga penyidik berkesimpulan Kiki tidak terlibat penganiayaan dan pembunuhan,” jelasnya.
Selain Syamsul dan Bibi Randika, tersangka lainnya yakni anaknya Muhammad Thariq, Muhammad Hanafi Basri, ponakannya Jakir. Kemudian dua pekerja CV Maju Jaya yaitu Kiki Andika dan seorang sopir bernama Fery.

Artikel ini ditulis oleh:

La Nyalla: PSSI Bisa Kapan Saja Berdialog dengan Kemenpora

Jakarta, Aktual.co — Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar pertemuan dengan PSSI, ditanggapi oleh Wakil Ketua Umumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu berharap, pertemuan yang digagas oleh Kemenpora, jangan hanya sebagai ajang silaturahmi saja.

“PSSI bisa kapan saja berdialog dengan Menpora. Dialog intens, bukan sekedar silaturahmi,” kata La Nyalla di Jakarta, Jumat (19/12).

Belum diketahui maksud dari Kemenpora untuk menggelar pertemuan dengan PSSI. Tapi jika dilihat dari perkembangan pemberitaan yang hangat saat ini, kemungkinan pertemuan itu akan membahas terkait dengan rencana Kemenpora untuk membentuk Tim Sembilan.

Dan La Nyalla berkomentar jika pertemuan tersebut membahas terkait dengan rencana pembentukan Tim Sembilan.

“Soal Tim Sembilan, saya mempertanyakan apa tugasnya dan untuk apa?. Menurut saya tidak perlu Tim Sembilan. Kenapa? Karena siapa yang duduk di Tim Sembilan kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Kemenpora melalui Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengungkapkan berencana untuk menggelar pertemuan dengan PSSI pada akhir Desember ini.

“Pertemuan tersebut akan digelar dalam waktu dekat ini, paling lambat akhir Desember,” ungkap Gatot S. Dewa Broto, di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/12).

Artikel ini ditulis oleh:

La Nyalla: PSSI Bisa Kapan Saja Berdialog dengan Kemenpora

Jakarta, Aktual.co — Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar pertemuan dengan PSSI, ditanggapi oleh Wakil Ketua Umumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu berharap, pertemuan yang digagas oleh Kemenpora, jangan hanya sebagai ajang silaturahmi saja.

“PSSI bisa kapan saja berdialog dengan Menpora. Dialog intens, bukan sekedar silaturahmi,” kata La Nyalla di Jakarta, Jumat (19/12).

Belum diketahui maksud dari Kemenpora untuk menggelar pertemuan dengan PSSI. Tapi jika dilihat dari perkembangan pemberitaan yang hangat saat ini, kemungkinan pertemuan itu akan membahas terkait dengan rencana Kemenpora untuk membentuk Tim Sembilan.

Dan La Nyalla berkomentar jika pertemuan tersebut membahas terkait dengan rencana pembentukan Tim Sembilan.

“Soal Tim Sembilan, saya mempertanyakan apa tugasnya dan untuk apa?. Menurut saya tidak perlu Tim Sembilan. Kenapa? Karena siapa yang duduk di Tim Sembilan kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Kemenpora melalui Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengungkapkan berencana untuk menggelar pertemuan dengan PSSI pada akhir Desember ini.

“Pertemuan tersebut akan digelar dalam waktu dekat ini, paling lambat akhir Desember,” ungkap Gatot S. Dewa Broto, di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Riau, bersama Pertamina dan Hiswanamigas telah melakukan pembatasan penggunaan biosolar di wilayahnya dengan memberlakukan kartu kendali.
“Kami sudah berlakukan kartu kendali bagi pemilik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, itu sejak November,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Jumat (19/12).
Menurut dia, tujuan pemberlakuan kartu kendali ini pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayahnya untuk mengontrol pemakaian BBM bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan. Selain juga membatasi penggunaan BBM bersubsidi ini di kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik.
Diyakini cara ini juga efektif untuk membatasi penyalah gunaan BBM bersubsidi oleh oknum dengan memperjualbelikannya kepada industri.
“Batam saja sudah sukses, kami pasti bisa,” katanya.
Meskipun belum menyeluruh tetapi pihaknya bersama Pertamina dan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) sudah sepakat untuk menerapkan kartu kendali biosolar.
Cara kerja kartu kendali ini adalah setiap kendaraan baik pribadi maupun umum yang menggunakan biosolar wajib didaftar oleh SPBU sesuai dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di miliki.
Kartu ini akan ditunjukkan saat pemilik kendaraan mengisi BBM,. sehingga petugas akan memberi tanda lubang pada kartu sesuai tanggal isian.
“Perharinya pemilik kartu biosolar hanya boleh melakukan pengisian dua kali penuh (full), tidak boleh lebih karena tidak akan dilayani.”
Dengan adanya kartu ini bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah biosolar yang di gunakan oleh kendaraan di Pekanbaru. Jika ada selisih nantinya akan diketahui kemana perginya barang yang disubsidi ini dengan menyesuaikan pembelian dan pasokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Riau, bersama Pertamina dan Hiswanamigas telah melakukan pembatasan penggunaan biosolar di wilayahnya dengan memberlakukan kartu kendali.
“Kami sudah berlakukan kartu kendali bagi pemilik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, itu sejak November,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Jumat (19/12).
Menurut dia, tujuan pemberlakuan kartu kendali ini pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayahnya untuk mengontrol pemakaian BBM bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan. Selain juga membatasi penggunaan BBM bersubsidi ini di kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik.
Diyakini cara ini juga efektif untuk membatasi penyalah gunaan BBM bersubsidi oleh oknum dengan memperjualbelikannya kepada industri.
“Batam saja sudah sukses, kami pasti bisa,” katanya.
Meskipun belum menyeluruh tetapi pihaknya bersama Pertamina dan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) sudah sepakat untuk menerapkan kartu kendali biosolar.
Cara kerja kartu kendali ini adalah setiap kendaraan baik pribadi maupun umum yang menggunakan biosolar wajib didaftar oleh SPBU sesuai dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di miliki.
Kartu ini akan ditunjukkan saat pemilik kendaraan mengisi BBM,. sehingga petugas akan memberi tanda lubang pada kartu sesuai tanggal isian.
“Perharinya pemilik kartu biosolar hanya boleh melakukan pengisian dua kali penuh (full), tidak boleh lebih karena tidak akan dilayani.”
Dengan adanya kartu ini bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah biosolar yang di gunakan oleh kendaraan di Pekanbaru. Jika ada selisih nantinya akan diketahui kemana perginya barang yang disubsidi ini dengan menyesuaikan pembelian dan pasokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Beberapa Alasan Banggar Tolak Anggaran LRT Masuk APBD 2015

Jakarta, Aktual.co —Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI belum setuju anggaran proyek angkutan massal Light Rapid Transit (LRT) masuk di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2015.
Alasannya, proyek yang biayanya diperkirakan lebih dari Rp7 triliun itu dianggap masih belum punya kajian jelas. 
“Belum ada pengkajiannya, jumlah anggarannya juga belum jelas. Kita butuh pengkajiannya dulu, jadi belum diputuskan (Banggar),” kata Prabowo Sunirman, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, dalam rapat di DPRD DKI, Kamis (18/12).
Pendapat senada juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, yang mempertanyakan hasil kajian rencana proyek tersebut.
“Belum ada kajiannya. Padahal kita kan mau tau. Karena ini juga terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga. Jangan sampai nanti setelah dibangun ada masyarakat yang mengeluh,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan kabar yang menyebutkan proyek ini akan dibiayai oleh swasta. “Mana ada pihak swasta mau biayai yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar 39 tahun lagi.”
Mendapat kritik soal pembiayaan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi, Sutanto Suhodo, mengatakan swasta tidak bisa sepenuhnya membiayai proyek LRT.
Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk anggaran pembangunan LRT ditunda hingga ada kajian, DED, Amdal dan PSO.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain