La Nyalla: PSSI Bisa Kapan Saja Berdialog dengan Kemenpora

19 Desember 2014, 22:10

Jakarta, Aktual.co — Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar pertemuan dengan PSSI, ditanggapi oleh Wakil Ketua Umumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu berharap, pertemuan yang digagas oleh Kemenpora, jangan hanya sebagai ajang silaturahmi saja.

“PSSI bisa kapan saja berdialog dengan Menpora. Dialog intens, bukan sekedar silaturahmi,” kata La Nyalla di Jakarta, Jumat (19/12).

Belum diketahui maksud dari Kemenpora untuk menggelar pertemuan dengan PSSI. Tapi jika dilihat dari perkembangan pemberitaan yang hangat saat ini, kemungkinan pertemuan itu akan membahas terkait dengan rencana Kemenpora untuk membentuk Tim Sembilan.

Dan La Nyalla berkomentar jika pertemuan tersebut membahas terkait dengan rencana pembentukan Tim Sembilan.

“Soal Tim Sembilan, saya mempertanyakan apa tugasnya dan untuk apa?. Menurut saya tidak perlu Tim Sembilan. Kenapa? Karena siapa yang duduk di Tim Sembilan kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Kemenpora melalui Deputi V Bidang Keharmonisan dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengungkapkan berencana untuk menggelar pertemuan dengan PSSI pada akhir Desember ini.

“Pertemuan tersebut akan digelar dalam waktu dekat ini, paling lambat akhir Desember,” ungkap Gatot S. Dewa Broto, di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

19 Desember 2014, 22:03

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Riau, bersama Pertamina dan Hiswanamigas telah melakukan pembatasan penggunaan biosolar di wilayahnya dengan memberlakukan kartu kendali.
“Kami sudah berlakukan kartu kendali bagi pemilik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, itu sejak November,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Jumat (19/12).
Menurut dia, tujuan pemberlakuan kartu kendali ini pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayahnya untuk mengontrol pemakaian BBM bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan. Selain juga membatasi penggunaan BBM bersubsidi ini di kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik.
Diyakini cara ini juga efektif untuk membatasi penyalah gunaan BBM bersubsidi oleh oknum dengan memperjualbelikannya kepada industri.
“Batam saja sudah sukses, kami pasti bisa,” katanya.
Meskipun belum menyeluruh tetapi pihaknya bersama Pertamina dan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) sudah sepakat untuk menerapkan kartu kendali biosolar.
Cara kerja kartu kendali ini adalah setiap kendaraan baik pribadi maupun umum yang menggunakan biosolar wajib didaftar oleh SPBU sesuai dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di miliki.
Kartu ini akan ditunjukkan saat pemilik kendaraan mengisi BBM,. sehingga petugas akan memberi tanda lubang pada kartu sesuai tanggal isian.
“Perharinya pemilik kartu biosolar hanya boleh melakukan pengisian dua kali penuh (full), tidak boleh lebih karena tidak akan dilayani.”
Dengan adanya kartu ini bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah biosolar yang di gunakan oleh kendaraan di Pekanbaru. Jika ada selisih nantinya akan diketahui kemana perginya barang yang disubsidi ini dengan menyesuaikan pembelian dan pasokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

19 Desember 2014, 22:03

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Riau, bersama Pertamina dan Hiswanamigas telah melakukan pembatasan penggunaan biosolar di wilayahnya dengan memberlakukan kartu kendali.
“Kami sudah berlakukan kartu kendali bagi pemilik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, itu sejak November,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Jumat (19/12).
Menurut dia, tujuan pemberlakuan kartu kendali ini pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayahnya untuk mengontrol pemakaian BBM bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan. Selain juga membatasi penggunaan BBM bersubsidi ini di kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi baik.
Diyakini cara ini juga efektif untuk membatasi penyalah gunaan BBM bersubsidi oleh oknum dengan memperjualbelikannya kepada industri.
“Batam saja sudah sukses, kami pasti bisa,” katanya.
Meskipun belum menyeluruh tetapi pihaknya bersama Pertamina dan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswanamigas) sudah sepakat untuk menerapkan kartu kendali biosolar.
Cara kerja kartu kendali ini adalah setiap kendaraan baik pribadi maupun umum yang menggunakan biosolar wajib didaftar oleh SPBU sesuai dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di miliki.
Kartu ini akan ditunjukkan saat pemilik kendaraan mengisi BBM,. sehingga petugas akan memberi tanda lubang pada kartu sesuai tanggal isian.
“Perharinya pemilik kartu biosolar hanya boleh melakukan pengisian dua kali penuh (full), tidak boleh lebih karena tidak akan dilayani.”
Dengan adanya kartu ini bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah biosolar yang di gunakan oleh kendaraan di Pekanbaru. Jika ada selisih nantinya akan diketahui kemana perginya barang yang disubsidi ini dengan menyesuaikan pembelian dan pasokan.

Artikel ini ditulis oleh:

Beberapa Alasan Banggar Tolak Anggaran LRT Masuk APBD 2015

19 Desember 2014, 21:55

Jakarta, Aktual.co —Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI belum setuju anggaran proyek angkutan massal Light Rapid Transit (LRT) masuk di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2015.
Alasannya, proyek yang biayanya diperkirakan lebih dari Rp7 triliun itu dianggap masih belum punya kajian jelas.
“Belum ada pengkajiannya, jumlah anggarannya juga belum jelas. Kita butuh pengkajiannya dulu, jadi belum diputuskan (Banggar),” kata Prabowo Sunirman, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, dalam rapat di DPRD DKI, Kamis (18/12).
Pendapat senada juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, yang mempertanyakan hasil kajian rencana proyek tersebut.
“Belum ada kajiannya. Padahal kita kan mau tau. Karena ini juga terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga. Jangan sampai nanti setelah dibangun ada masyarakat yang mengeluh,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan kabar yang menyebutkan proyek ini akan dibiayai oleh swasta. “Mana ada pihak swasta mau biayai yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar 39 tahun lagi.”
Mendapat kritik soal pembiayaan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi, Sutanto Suhodo, mengatakan swasta tidak bisa sepenuhnya membiayai proyek LRT.
Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk anggaran pembangunan LRT ditunda hingga ada kajian, DED, Amdal dan PSO.

Artikel ini ditulis oleh:

Beberapa Alasan Banggar Tolak Anggaran LRT Masuk APBD 2015

19 Desember 2014, 21:55

Jakarta, Aktual.co —Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI belum setuju anggaran proyek angkutan massal Light Rapid Transit (LRT) masuk di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2015.
Alasannya, proyek yang biayanya diperkirakan lebih dari Rp7 triliun itu dianggap masih belum punya kajian jelas.
“Belum ada pengkajiannya, jumlah anggarannya juga belum jelas. Kita butuh pengkajiannya dulu, jadi belum diputuskan (Banggar),” kata Prabowo Sunirman, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, dalam rapat di DPRD DKI, Kamis (18/12).
Pendapat senada juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, yang mempertanyakan hasil kajian rencana proyek tersebut.
“Belum ada kajiannya. Padahal kita kan mau tau. Karena ini juga terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga. Jangan sampai nanti setelah dibangun ada masyarakat yang mengeluh,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan kabar yang menyebutkan proyek ini akan dibiayai oleh swasta. “Mana ada pihak swasta mau biayai yang hasilnya baru bisa dinikmati sekitar 39 tahun lagi.”
Mendapat kritik soal pembiayaan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi, Sutanto Suhodo, mengatakan swasta tidak bisa sepenuhnya membiayai proyek LRT.
Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk anggaran pembangunan LRT ditunda hingga ada kajian, DED, Amdal dan PSO.

Artikel ini ditulis oleh:

Arab Saudi: Jatuhnya Harga Minyak Bersifat Sementara

19 Desember 2014, 21:50

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali Al-Naimi mengatakan bahwa turunnya harga minyak baru-baru ini hanya bersifat sementara.
Menurut dia, fluktuasi harga komoditas akan sementara dan berharap kedepannya (harga minyak) membaik.
“Hal itu sulit atau bahkan tak mungkin untuk Arab Saudi atau OPEC melakukan setiap tindakan yang akan mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan peningkatan dari orang lain,” kata Ali, dilansir dari BBC News.
Harga minyak telah turun setengahnya sejak Juni. Pada hari Kamis waktu setempat, harga minyak mentah Brent dibawah $63 per barel, sementara minyak mentah AS mendekati $58.
Harga minyak yang jauh dari $100 per barel pada musim panas, turun karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Artikel ini ditulis oleh:

Aktual.com

La Nyalla: PSSI Bisa Kapan Saja Berdialog dengan Kemenpora

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

Pengguna Biosolar di Pekanbaru Dibatasi dengan Kartu Kendali

Beberapa Alasan Banggar Tolak Anggaran LRT Masuk APBD 2015

Beberapa Alasan Banggar Tolak Anggaran LRT Masuk APBD 2015

Arab Saudi: Jatuhnya Harga Minyak Bersifat Sementara

Berita Lain

Pesan Natal Menag: Dari Rumah yang Utuh Lahir Indonesia yang Rukun

Kado Natal dari Negara, Ribuan Warga Binaan Dapat Potongan Hukuman

Penguasaan Kembali 893 Ribu Hektare Hutan, Satgas PKH Kembalikan Kerugian Negara...

Indonesia Emas 2026: Menghentikan Siklus Bangsa yang Terus Tertipu

Tolak Pembayaran Tunai, Saleh Daulay Minta Menkeu dan Gubernur BI Turun...