Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende meminta kelompok sipil bersenjata (KSB) yang berniat menyerahkan diri, mengembalikan senjata api (senpi) yang dirampas dari aparat kepolisian maupun TNI.
“Bila berniat menyerahkan diri dan kembali bergabung dengan sanak keluarga, hendaknya mengembalikan senpi yang dirampas,” kata Irjen Mende, di Jayapura, Kamis (1/1).
Hanya saja, kata Mende, jika ada diantara kelompok sipil bersenjata itu yang terlibat tindak pidana, maka proses hukum harus tetap ditegakkan.
Proses hukum terhadap anggota kelompok tersebut tetap dilaksanakan, terutama yang teridentifikasi terlibat sejumlah aksi yang menewaskan warga sipil maupun aparat keamanan.
Irjen Mende mengapresiasi rencana Gubernur Papua Lukas Enembe yang ingin mengajak KSB untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri serta kembali ke kampung halamannya masing-masing.
“Namun bila mereka terlibat tindak kriminal tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Desakan agar KSB menyerahkan senpi rampasan itu, dipandang penting mengingat sangat berbahaya bila tetap berada di tangan warga yang tidak berhak menggunakannya.
Mende menyebut selama 2014 tercatat 20 pucuk senpi milik polri dirampas kelompok sipil bersenjata yang beraksi di pedalaman Papua.
Ia pun mengakui, hingga kini beberapa daerah di Papua masih dikategorikan rawan gangguan kamtibmas, terkait keberadaan kelompok bersenjata yang perlu diwaspadai, seperti di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.
“Kami prediksi KSB masih akan melakukan gangguan terhadap warga sipil dan aparat keamanan sehingga pihaknya senantiasa meminta anggota di lapangan untuk siaga,” ujar Yotje Mende.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah Jokowi-JK menurunkan harga BBM bersubsidi. Langkah ini diapresiasi ekonom Rizal Ramli.
“Penurunan Harga BBM Premium, saya ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, yang menyambut keinginan rakyat dan anjloknya harga minyak mentah di dunia  USD 55/barel, dengan menurunkan harga BBM Premium dari Rp 8500 menjadi Rp 7600,” kata ekonom Rizal Ramli melalui akun twitternya @ramlirizal, Kamis (1/1).
Menurut mantan menteri Perekonomian era Gus Dur ini menilai keputusan ini sudah tepat mengingat harga minyak saat ini sedang anjlok. Keputusan Jokowi yang dulu menaikkan harga BBM di awal pemerintahannya adalah langkah terburu-buru.
“Kenaikan harga BBM Rp2000 yang lalu sangat ‘kesusu’ dengan argumen asal-asalan karena ‘Pejabat Asal Jeplak’ (PAJ) dan ‘pokoke BBM naik’. Jokowi terlalu percaya dengan saran PAJ itu,” sambungnya.
Ia mengatakan sebenarnya dengan harga BBM subsidi Rp 7600 pemerintah sudah bisa mengambil untung Rp 200 hingga Rp 300. Pemerintah pun diminta lebih memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Golongan menengah bawah secara tidak langsung subsidi pemerintah dan infrastruktur. Seharusnya konsumen menengah atas, pertamax dan pertamax plus harus ikut membayar lebih mahal melalui pajak BBM,” terangnya.
“Artinya beban ekonomi ditanggung bersama sesuai kemampuan, yang lebih mampu membayar lebih mahal, yang tidak mampu dilindungi atau membayar lebih sedikit,” pungkas Rizal.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Upaya pemerintah untuk melakukan skema subsidi tetap terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nasional oleh pemerintah Jokowi-JK terus menuai polemik. Pasalnya, skema itu pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu, sementara sisanya mengikuti harga pasar.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) menilai indikator kebijakan Indonesia sudah terkonfirmasi bahwa pemerintah Jokowi-JK sudah terjun bebas menjadi negara yang sangat liberal.
“Negara tak boleh terlalu intervensi mengurus sektor ekonomi dan semua berdasarkan mekanisme pasar,” kata Ipang ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (1/1).
Pencabutan subsidi oleh pemerintah, kata dia, tentu menujukkan sebuah kemenangan dari penerapan sistem neoliberlisme. Dimana, sambung dia, pemerintah yang neolib salah satunya, sudah menepikan cita-cita negara untuk menjadi bangsa yang merdeka, negara yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.
“Negara seperti antara ada dan tiada, seperti negara penjaga malam, lepas tangan untuk membantu masyarakatnya seperti mencabut subsidi. Negara tidak lagi untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Poin ini yang tak lagi tercapai,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat Center for People Studies and Advocation (CEPSA) menginginkan publik benar-benar memantau kinerja yang dilakukan anggota DPR RI yang saat ini sedang melakukan reses yang berakhir pada 11 Januari 2015.
“Pada masa reses ini, CEPSA mengajak seluruh elemen masyarakat dan media massa untuk bersama-sama mengawal dan memantau masa reses anggota DPR,” kata Direktur Kajian dan Program CEPSA Fredy Umbu Bewa Guty dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/1).
Menurut dia, publik dapat mengawal dan memantau kinerja anggota legislatif baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok lewat komisi yang turun menjumpai rakyat di daerah-daerah pemilihan.
Ia mengemukakan bahwa proses pengawalan dan pemantauan reses oleh publik ini selanjutnya disebut sebagai “Gerakan #PantauReses DPR”.
“Gerakan #PantauReses DPR harapannya dapat dilakukan secara rutin setiap masa reses. Di akhir reses, CEPSA akan memberikan laporan monitoring #PantauReses* melalui situs CEPSA dan konferensi pers,” katanya.
Fredy menjelaskan inisiatif Gerakan #PantauReses DPR ini dimaksudkan agar pembangunan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi pascapemilu dapat terus diupayakan dalam kerangka penguatan demokrasi yang lebih substantif.
Dengan demikian, ujar dia, rakyat tidak lagi menganggap bahwa proses demokrasi hanya sebatas ikut dalam pemilu atau pilkada melainkan lebih dari itu, konsekuasi logis demokrasi adalah pengawalan rakyat terhadap proses pasca pemilu.
“Inilah bentuk dari tanggung-jawab warga dalam demokrasi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa bentuk partisipasi seluruh elemen kemasyarakatan pada gerakan tersebut terdiri atas mengikuti kegiatan reses yang dilaksanakan oleh para anggota DPR di daerah masing-masing, mendokumentasikan proses kegiatan reses anggota DPR di daerah masing-masing.
Hasil dokumentasi baik secara langsung maupun hasil liputan media juga diharapkan dapat dipublikasikan pada media sosial dan diselipkan tanda pagar #PantauReses, sebagai bentuk dari penyatuan gerakan.
Selain itu, lanjutnya, partisipasi lainnya dapat juga dilakukan dengan mendorong anggota dewan dan rakyat agar melakukan reses yang substantif sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni menyerap dan menghimpun aspirasi rakyat dan penyampaian laporan pertanggungjawaban moral dan politik anggota DPR kepada rakyat, dalam kegiatan reses tersebut.
“Ajak setiap media massa (cetak, televisi maupun media massa online) untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan reses anggota DPR di daerah masing-masing,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh: