Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan dan talangan dalam menyelesaikan sisa pembayaran korban lumpur lapindo dinilai sudah tepat.

Namun, kebijakan lainnya dengan menjadikan ribuan hektar tanah yang tertimbun lumpur sebagai jaminan  yang diberi nilai sebesar Rp3,8 triliun menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahaean menilai jika jaminan ribuan hektar tanah oleh Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil adalah tidak benar.

“Bagi kami itu adalah pembusukan pada Presiden Jokowi. Jaminan yang dambil pemerintah dalam hal ini adalah ribuan hektar tanah yang sudah tertimbun lumpur dan daerah yang terdampak. Ini tidak benar, masa Menko Perekonomian Sofyan Djalil mau mengambil masalah menjadi jaminan atas talangan tersebut. Ini tidak benar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (20/12).

“Tanah yang tertimbun lumpur itu tidak ada nilainya, darimana dan bagaimana perhitungan Sofyan Djalil hingga bisa menetapkan nilai tanah tersebut sebesar Rp3.8 Triliun. jangan main-main dengan uang rakyat,” imbuhnya.

Ia berpandang, seharusnya pemerintah menyita aset group bakrie yang lebih bernilai ketimbang menjadikan tanah bencana sebagai jaminan.

“EWI dalam hal ini meminta kepada presiden Jokowi agar memerintahkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil untuk menyita aset group Bakrie yang lebih bernilai, jangan ambil masalah sebagai jaminan, jangan tipu bangsa ini karena adanya kepentingan kroni,” ucapnya.

“Lumpur lapindo yang terjadi sebagai akibat kesalahan, jangan digeser opininya jadi bencana, ini tidak boleh. Bakrie hrs bertanggung jawab penuh dalam hal ini, jangan ada kongkalikong antara pemerintah dan Bakrie dalam hal ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan dan talangan dalam menyelesaikan sisa pembayaran korban lumpur lapindo dinilai sudah tepat.

Namun, kebijakan lainnya dengan menjadikan ribuan hektar tanah yang tertimbun lumpur sebagai jaminan  yang diberi nilai sebesar Rp3,8 triliun menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahaean menilai jika jaminan ribuan hektar tanah oleh Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil adalah tidak benar.

“Bagi kami itu adalah pembusukan pada Presiden Jokowi. Jaminan yang dambil pemerintah dalam hal ini adalah ribuan hektar tanah yang sudah tertimbun lumpur dan daerah yang terdampak. Ini tidak benar, masa Menko Perekonomian Sofyan Djalil mau mengambil masalah menjadi jaminan atas talangan tersebut. Ini tidak benar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (20/12).

“Tanah yang tertimbun lumpur itu tidak ada nilainya, darimana dan bagaimana perhitungan Sofyan Djalil hingga bisa menetapkan nilai tanah tersebut sebesar Rp3.8 Triliun. jangan main-main dengan uang rakyat,” imbuhnya.

Ia berpandang, seharusnya pemerintah menyita aset group bakrie yang lebih bernilai ketimbang menjadikan tanah bencana sebagai jaminan.

“EWI dalam hal ini meminta kepada presiden Jokowi agar memerintahkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil untuk menyita aset group Bakrie yang lebih bernilai, jangan ambil masalah sebagai jaminan, jangan tipu bangsa ini karena adanya kepentingan kroni,” ucapnya.

“Lumpur lapindo yang terjadi sebagai akibat kesalahan, jangan digeser opininya jadi bencana, ini tidak boleh. Bakrie hrs bertanggung jawab penuh dalam hal ini, jangan ada kongkalikong antara pemerintah dan Bakrie dalam hal ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co —  Gejolak anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan masih akan terjadi di semester pertama 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Bank Permata Joshua Pardede.

Ia memperkirakan rupiah pada akhir tahun ini diprediksi bergerak pada range Rp12.000-Rp12.500 per USD.

“Kondisi dari pasar keuangan masih voletile karena kepemilikan asing di pasar obligasi masih besar,” kata Joshua saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu  (20/12).

Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari lalu bersifat temporer. Sementara untuk  semester kedua 2015, ia memperkirakan rupiah akan menguat di level Rp11.900.

“Di mana dua tiga hari lalu market masih khawatir menantikan hasil Federal Open Market Committee (FOMC),” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, pada 18 Desember, hasilnya sudah diketahui, sehingga ada kejelasan dan kepastian suku bunga The Fed pada 2015. Sementara terkait waktu kenaikan suku bunga The Fed, kata kuncinya ada pada sustainable pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang akan dibicarakan lagi pada rapat FOMC April 2015 mendatang.

“Kapan, itu kata kunci menantikan data apakah sustainable. Saya pikir akan terjadi pembicaraan lagi di meeting bulan April. Berapa besarnya atau prospek ke depan,” terangnya.

Joshua menambahkan, penguatan akan tergantung seberapa cepat pemerintah meningkatkan reformasi struktural, percepatan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan current account (transaksi berjalan), serta kenaikan rating dari lembaga internasional.

“Potensi growth masih besar mencapai 6-7 persen. Ketertarikan investor masih besar sehingga mendorong level current account lebih baik,” ucapnya.

“Dari sisi BI, harus mengelola cadangan devisa. Saya pikir cadangan devisa Desember turun akibat intervensi kemarin,”

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Gejolak anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan masih akan terjadi di semester pertama 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Bank Permata Joshua Pardede.

Ia memperkirakan rupiah pada akhir tahun ini diprediksi bergerak pada range Rp12.000-Rp12.500 per USD.

“Kondisi dari pasar keuangan masih voletile karena kepemilikan asing di pasar obligasi masih besar,” kata Joshua saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu  (20/12).

Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari lalu bersifat temporer. Sementara untuk  semester kedua 2015, ia memperkirakan rupiah akan menguat di level Rp11.900.

“Di mana dua tiga hari lalu market masih khawatir menantikan hasil Federal Open Market Committee (FOMC),” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, pada 18 Desember, hasilnya sudah diketahui, sehingga ada kejelasan dan kepastian suku bunga The Fed pada 2015. Sementara terkait waktu kenaikan suku bunga The Fed, kata kuncinya ada pada sustainable pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang akan dibicarakan lagi pada rapat FOMC April 2015 mendatang.

“Kapan, itu kata kunci menantikan data apakah sustainable. Saya pikir akan terjadi pembicaraan lagi di meeting bulan April. Berapa besarnya atau prospek ke depan,” terangnya.

Joshua menambahkan, penguatan akan tergantung seberapa cepat pemerintah meningkatkan reformasi struktural, percepatan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan current account (transaksi berjalan), serta kenaikan rating dari lembaga internasional.

“Potensi growth masih besar mencapai 6-7 persen. Ketertarikan investor masih besar sehingga mendorong level current account lebih baik,” ucapnya.

“Dari sisi BI, harus mengelola cadangan devisa. Saya pikir cadangan devisa Desember turun akibat intervensi kemarin,”

Artikel ini ditulis oleh:

Eka