Sinyal DKI Hentikan Proyek Monorel Mencuat di Rapat Banggar

19 Desember 2014, 21:15

Jakarta, Aktual.co —Sinyal bakal dihentikannya proyek monorel di Pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencuat di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Kamis (18/12) kemarin.
Dalam rapat di kebon Sirih, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Sutanto Suhodo ‘curhat’ mengenai banyaknya kendala untuk melanjutkan proyek yang jadi ‘dagangan’ pasangan Joko Widodo-Ahok saat kampanye Pemilu Gubernur DKI tahun 2012 lalu itu.
Proyek yang digadang-gadang bakal jadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta itu dianggap sangat sulit direalisasikan.
Alasannya, konsorsium di proyek itu, yakni PT Adhi Karya, mengajukan persyaratan yang sangat sulit. Yakni meminta stasiun monorel dibangun di beberapa titik yang tak bisa disetujui Pemprov DKI.
“Stasiun dia (konsorsium) minta dibangun di Tanah Abang. Kami menolak. Ini sama sekali tidak bisa diberikan. Menurut kami kalau itu dilakukan, tersisa beban untuk mengembalikan ruang jalan yang semestinya,” dalih Sutanto, dalam rapat anggaran dengan Banggar DPRD DKI, Kamis (16/12).
Masalah lain yang dikeluhkannya di rapat Banggar adalah soal pembebasan lahan.
Mengibarkan ‘bendera putih’ untuk selesaikan monorel, Sutanto justru menyodorkan proyek pengganti ke dewan. Yakni pembangunan Light Rapid Transit (LRT).
Bukannya dapat ‘angin’, curhatan Sutanto soal monorel malah dapat tanggapan sinis dari Wakil Ketua Banggar DPRD, M Taufik. Politisi Gerindra itu menilai curhatan Sutanto terkesan sengaja disampaikan agar dewan setuju proyek monorel dihentikan, dan menyetujui proyek LRT.
Taufik justru mendorong Pemprov DKI mengupayakan kelanjutan monorel pada pihak swasta, agar tidak membebani APBD DKI. Dia juga mempersoalkan soal surat rekomendasi dari Gubernur Jokowi sewaktu mengatakan ingin melanjutkan proyek monorel.
“Tolong ditanyakan dulu kan ada surat Gubernur (Jokowi) ke PT Jakarta Monorel perihal tindak lanjutnya. Coba ini bapak (Jokowi) dikasih tahu dulu setuju nggak monorel dihentikan?” ujar Taufik ke Sutanto.
Pemprov DKI pun diminta Taufik agar mempertimbangkan keberadaan surat rekomendasi Jokowi itu. “Tolong surat gubernur ini harus menjadi perhatian kita.”
Namun dalam rapat Banggar kemarin pihak DPRD belum memutuskan nasib monorel, apakah setuju dihentikan atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Sinyal DKI Hentikan Proyek Monorel Mencuat di Rapat Banggar

19 Desember 2014, 21:15

Jakarta, Aktual.co —Sinyal bakal dihentikannya proyek monorel di Pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencuat di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Kamis (18/12) kemarin.
Dalam rapat di kebon Sirih, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Sutanto Suhodo ‘curhat’ mengenai banyaknya kendala untuk melanjutkan proyek yang jadi ‘dagangan’ pasangan Joko Widodo-Ahok saat kampanye Pemilu Gubernur DKI tahun 2012 lalu itu.
Proyek yang digadang-gadang bakal jadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta itu dianggap sangat sulit direalisasikan.
Alasannya, konsorsium di proyek itu, yakni PT Adhi Karya, mengajukan persyaratan yang sangat sulit. Yakni meminta stasiun monorel dibangun di beberapa titik yang tak bisa disetujui Pemprov DKI.
“Stasiun dia (konsorsium) minta dibangun di Tanah Abang. Kami menolak. Ini sama sekali tidak bisa diberikan. Menurut kami kalau itu dilakukan, tersisa beban untuk mengembalikan ruang jalan yang semestinya,” dalih Sutanto, dalam rapat anggaran dengan Banggar DPRD DKI, Kamis (16/12).
Masalah lain yang dikeluhkannya di rapat Banggar adalah soal pembebasan lahan.
Mengibarkan ‘bendera putih’ untuk selesaikan monorel, Sutanto justru menyodorkan proyek pengganti ke dewan. Yakni pembangunan Light Rapid Transit (LRT).
Bukannya dapat ‘angin’, curhatan Sutanto soal monorel malah dapat tanggapan sinis dari Wakil Ketua Banggar DPRD, M Taufik. Politisi Gerindra itu menilai curhatan Sutanto terkesan sengaja disampaikan agar dewan setuju proyek monorel dihentikan, dan menyetujui proyek LRT.
Taufik justru mendorong Pemprov DKI mengupayakan kelanjutan monorel pada pihak swasta, agar tidak membebani APBD DKI. Dia juga mempersoalkan soal surat rekomendasi dari Gubernur Jokowi sewaktu mengatakan ingin melanjutkan proyek monorel.
“Tolong ditanyakan dulu kan ada surat Gubernur (Jokowi) ke PT Jakarta Monorel perihal tindak lanjutnya. Coba ini bapak (Jokowi) dikasih tahu dulu setuju nggak monorel dihentikan?” ujar Taufik ke Sutanto.
Pemprov DKI pun diminta Taufik agar mempertimbangkan keberadaan surat rekomendasi Jokowi itu. “Tolong surat gubernur ini harus menjadi perhatian kita.”
Namun dalam rapat Banggar kemarin pihak DPRD belum memutuskan nasib monorel, apakah setuju dihentikan atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Rangking Timnas Turun, La Nyalla Salah Prediksi

19 Desember 2014, 21:10

Jakarta, Aktual.co — Indonesia mengalami penurunan peringkat, Jumat (19/12), dalam peringkat FIFA. Ini disebabkan, Timnas gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2014.

Pada November kemarin, peringkat Indonesia berada di posisi 157, dengan mengumpulkan 129 poin.

Namun pada Desember ini, peringkat Indonesia merosot dua peringkat ke posisi 159 dunia, dengan mengumpulkan 123 poin.

Pada pertandingan Piala AFF 2014 kemarin, Indonesia gagal lolos dari fase grup, karena kalah bersaing dengan tuan rumah Vietnam.

Dipertandingan kedua, Indonesia dipermalukan oleh Filipina dengan skor 0-4. Dan inilah yang menyebabkan merosotnya peringkat Indonesia.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan dari Wakil Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu menargetkan peringkat Indonesia terus naik hingga target pada 2015 mendatang. Tapi buktinya, belum berganti tahun, Indonesia telah turun peringkatnya.

“Sekarang Alhamdulillah sudah mencapai 157 dari target kita sampai akhir 2015 nanti, Insha Allah bisa ke ranking 130-an,” kata La Nyalla.

Berikut Rangking ASIA FIFA bulan Desember 2014:
130 Filipina (220)
135 Tajikistan (215)
137 Vietnam (211)
141 Myanmar (200)
142 Thailand (194)
143 Afghanistan (190)
147 Turkmenistan (166)
150 Korea Selatan (156)
151 Syria (154)
152 Kyrgystan (146)
154 Malaysia (138)
156 Hong Kong (134)
157 Singapura (131)
159 Indonesia (123)
160 Laos (121)