Surabaya, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana bakal membentuk Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgasus Tipikor). 
Namun, institusi yang dikomandoi oleh HM Prasetyo itu memastikan satuan tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Jaksa Agung Muda pada Pidana Khusus (Jampidsus) yang selama ini menangani kasus-kasus korupsi.
“Tidak ada yang tumpang tindih di Kejaksaan Agung. Kejagung itu satu,” kata Jaksa Agung Muda pada Pidana Khusus Widyo Pramono di Kejagung, Jumat, (19/12).
Widyo mengatakan, pembentukan Satgasus ini bertujuan memperkuat penanganan kasus korupsi di Kejagung. Satgasus akan memberikan pertanggungjawaban kepada Jampidsus. “Dibuat untuk memperkuat penanganan kasus Jampidsus yang menjadi perhatian masyarakat.”
Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, Kejaksaan Agung berencana menarik jaksa-jaksa di daerah yang sebelumnya pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk meningkatkan kinerja kami khususnya untuk pemberantasan perkara korupsi,” kata Prasetyo.
Dia menyebut, para jaksa akan ditempatkan dalam tim yang difokuskan untuk melakukan penindakan tindak pidana korupsi, yaitu Satgasus Tipikor. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Surabaya, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana bakal membentuk Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgasus Tipikor). 
Namun, institusi yang dikomandoi oleh HM Prasetyo itu memastikan satuan tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Jaksa Agung Muda pada Pidana Khusus (Jampidsus) yang selama ini menangani kasus-kasus korupsi.
“Tidak ada yang tumpang tindih di Kejaksaan Agung. Kejagung itu satu,” kata Jaksa Agung Muda pada Pidana Khusus Widyo Pramono di Kejagung, Jumat, (19/12).
Widyo mengatakan, pembentukan Satgasus ini bertujuan memperkuat penanganan kasus korupsi di Kejagung. Satgasus akan memberikan pertanggungjawaban kepada Jampidsus. “Dibuat untuk memperkuat penanganan kasus Jampidsus yang menjadi perhatian masyarakat.”
Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan, Kejaksaan Agung berencana menarik jaksa-jaksa di daerah yang sebelumnya pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk meningkatkan kinerja kami khususnya untuk pemberantasan perkara korupsi,” kata Prasetyo.
Dia menyebut, para jaksa akan ditempatkan dalam tim yang difokuskan untuk melakukan penindakan tindak pidana korupsi, yaitu Satgasus Tipikor. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan media tanaman rambat atau pergola tahun 2013.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Azwar menyebutkan, ketiga orang yang sejak 12 Desember 2014 ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing bernisial ISO, SR, dan H.
“Setelah penyidikan hampir delapan bulan sejak April 2014, dan dari alat bukti serta fakta hukum dapat kami simpulkan tiga tersangka,” kata dia di Yogyakarta, Jumat (19/12).
Azwar menjelaskan, tersangka pertama yakni ISO merupakan kuasa pengguna anggaran pengadaan pergola dan tersangka SR merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, tersangka berinisial H merupakan pihak swasta sebagai rekanan BLH Yogyakarta dalam pengerjaan proyek pergola yang mengakibatkan kerugian negara Rp700 juta itu.
Menurut Azwar setelah dilakukan penelitan dan pengamatan bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, Kejati DIY mendapatkan kesimpulan bahwa hasil pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen yang tertera dalam proyek.
Dalam perkara itu, dia mengungkapkan, ISO sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyetujui serta terkesan memerintahkan pembayaran terhadap para rekanan, padahal pengerjaan proyek pergola belum selesai.
“Artinya telah terjadi pembayaran secara penuh, padahal pengerjaannya belum mencapai 100 persen. Sehingga timbul kerugian negara,” kata dia.
Sementara itu, tersangka H, kata dia, merupakan peminjam sejumlah nama CV atau PT yang belakangan diketahui fiktif. Sejumlah CV atau PT tersebut terdaftar dalam pengadaan pergola, namun tidak ikut mengerjakan.
” H adalah makelar yang meminjam bendera beberapa CV,” kata dia.
Proyek Pergola merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) BLH Kota Yogyakarta tahun 2013. Dalam pengadaan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan dana sebesar Rp 5,3 miliar yang bersumber dari APBD setempat.
Ada 36 titik pergola yang dipasang di 45 kelurahan di Kota Jogja. Tiap titik terdapat 58 unit pergola. Sementara, dalam proyek senilai Rp5,3 miliar itu, kata dia, belakangan terdapat temuan bahwa yang diproses lelang ternyata hanya Rp1,3 miliar. Meskipun temuan itu akan didalami lebih lanjut oleh Kejati DIY.
Meski demikian, Azwar mengharapkan perkara yang telah bergulir sejak April 2013 tersebut berkasnya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Januari 2015. “Menjelang akhir Januari tahun depan mudah-mudahan bisa kami limpahkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan media tanaman rambat atau pergola tahun 2013.
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Azwar menyebutkan, ketiga orang yang sejak 12 Desember 2014 ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing bernisial ISO, SR, dan H.
“Setelah penyidikan hampir delapan bulan sejak April 2014, dan dari alat bukti serta fakta hukum dapat kami simpulkan tiga tersangka,” kata dia di Yogyakarta, Jumat (19/12).
Azwar menjelaskan, tersangka pertama yakni ISO merupakan kuasa pengguna anggaran pengadaan pergola dan tersangka SR merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, tersangka berinisial H merupakan pihak swasta sebagai rekanan BLH Yogyakarta dalam pengerjaan proyek pergola yang mengakibatkan kerugian negara Rp700 juta itu.
Menurut Azwar setelah dilakukan penelitan dan pengamatan bersama pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, Kejati DIY mendapatkan kesimpulan bahwa hasil pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen yang tertera dalam proyek.
Dalam perkara itu, dia mengungkapkan, ISO sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyetujui serta terkesan memerintahkan pembayaran terhadap para rekanan, padahal pengerjaan proyek pergola belum selesai.
“Artinya telah terjadi pembayaran secara penuh, padahal pengerjaannya belum mencapai 100 persen. Sehingga timbul kerugian negara,” kata dia.
Sementara itu, tersangka H, kata dia, merupakan peminjam sejumlah nama CV atau PT yang belakangan diketahui fiktif. Sejumlah CV atau PT tersebut terdaftar dalam pengadaan pergola, namun tidak ikut mengerjakan.
” H adalah makelar yang meminjam bendera beberapa CV,” kata dia.
Proyek Pergola merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) BLH Kota Yogyakarta tahun 2013. Dalam pengadaan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan dana sebesar Rp 5,3 miliar yang bersumber dari APBD setempat.
Ada 36 titik pergola yang dipasang di 45 kelurahan di Kota Jogja. Tiap titik terdapat 58 unit pergola. Sementara, dalam proyek senilai Rp5,3 miliar itu, kata dia, belakangan terdapat temuan bahwa yang diproses lelang ternyata hanya Rp1,3 miliar. Meskipun temuan itu akan didalami lebih lanjut oleh Kejati DIY.
Meski demikian, Azwar mengharapkan perkara yang telah bergulir sejak April 2013 tersebut berkasnya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Januari 2015. “Menjelang akhir Januari tahun depan mudah-mudahan bisa kami limpahkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu