Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, rekening gendut yang diduga dimiliki kepala daerah belum tentu disebabkan korupsi. Sehingga dalam penyidikan harus hati-hati dalam menetapkan keputusannya.
“Tergantung gendutnya karena apa. Kalau gendut karena korupsi, tentu salah. Akan tetapi, ada juga kepala daerah yang pengusaha sehingga dia memang banyak uang,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12).
Hal tersebut disampaikan menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti pengusutan rekening gendut milik delapan kepala daerah itu.
Kepemilikan rekening gendut yang diduga dimiliki oleh kepala daerah itu merupakan hasil penelusuran (tracking) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, di antaranya kasus pejabat di Bengkalis, Riau, yang penyidikannya masih terus berlangsung.
Wapres mengatakan, rekening gendut kepala daerah bisa juga mungkin istrinya bekerja. “Jadi, gendut karena apa dulu. Kita tidak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut, tetapi anak saya pengusaha, masa salah?”
Mengenai mantan kepala daerah yang juga memiliki rekening gendut, JK pun menjawab santai. “Tergantung. Jangan berpretensi semua yang punya uang itu penjahat.” 
Mengenai perlu tidaknya diperiksa oleh PPATK, Jusuf Kalla menilai tidak seharusnya dilakukan hal itu karena justru akan membahayakan. “Tidak dong. Bahaya itu. Anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, rekening gendut yang diduga dimiliki kepala daerah belum tentu disebabkan korupsi. Sehingga dalam penyidikan harus hati-hati dalam menetapkan keputusannya.
“Tergantung gendutnya karena apa. Kalau gendut karena korupsi, tentu salah. Akan tetapi, ada juga kepala daerah yang pengusaha sehingga dia memang banyak uang,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12).
Hal tersebut disampaikan menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti pengusutan rekening gendut milik delapan kepala daerah itu.
Kepemilikan rekening gendut yang diduga dimiliki oleh kepala daerah itu merupakan hasil penelusuran (tracking) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, di antaranya kasus pejabat di Bengkalis, Riau, yang penyidikannya masih terus berlangsung.
Wapres mengatakan, rekening gendut kepala daerah bisa juga mungkin istrinya bekerja. “Jadi, gendut karena apa dulu. Kita tidak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut, tetapi anak saya pengusaha, masa salah?”
Mengenai mantan kepala daerah yang juga memiliki rekening gendut, JK pun menjawab santai. “Tergantung. Jangan berpretensi semua yang punya uang itu penjahat.” 
Mengenai perlu tidaknya diperiksa oleh PPATK, Jusuf Kalla menilai tidak seharusnya dilakukan hal itu karena justru akan membahayakan. “Tidak dong. Bahaya itu. Anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Banten bakal mengerahkan 1.250 personel polisi untuk pengamanan Natal 2014 dan pergantian tahun baru 2015.
“Kami siagakan sekitar 1.250 personel mulai 23 Desember sampai 5 Januari 2015,” kata Kapolda Banten Brigjen Pol M Zulkarnaen di Serang, Jumat (19/12).
Dia mengatakan, konsentrasi pengamanan dipusat-pusat konsentrasi masa seperti di Pelabuhan Merak dan di objek wisata Anyer.
“Kami akan konsentrasi di pusat-pusat kemacetan seperti Merak dan Pantai Anyer karena biasanya di dua tenpat itu terjadi kemacetan.”
Dia mengatakan, gelar pasukan pengamanan natal dan tahun baru di jajaran Polda Banten akan dilaksanakan mulai 23 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. “Kita siapkan petugas di titik kemacetan itu.”
Dia mengatakan, kemacetan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan saat hari-hari tertentu seperti pada libur tahun baru. Tingginya volume kendaraan belum sebanding dengan infrastrukur jalan di Banten, sehingga terjadi kemacetan.
“Kami upayakan nanti untuk mengurai kemacetan seperti menyiapkan pagar betis berupa personel yang bersiaga disetiap tikungan dan pasar.”
Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan berlibur, untuk memeriksa dan mengamankan fasilitas yang ada di rumahnya supaya tidak menjadi sasaran perampok dan juga mengantisipasi kebakaran atau gangguan lainnya.
Dia juga menghimbau masyarakat yang ingin melakukan aktifitas wisatanya di libur akhir tahun, agar tetap menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan macet maupun kecelakaan saat berkendaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Banten bakal mengerahkan 1.250 personel polisi untuk pengamanan Natal 2014 dan pergantian tahun baru 2015.
“Kami siagakan sekitar 1.250 personel mulai 23 Desember sampai 5 Januari 2015,” kata Kapolda Banten Brigjen Pol M Zulkarnaen di Serang, Jumat (19/12).
Dia mengatakan, konsentrasi pengamanan dipusat-pusat konsentrasi masa seperti di Pelabuhan Merak dan di objek wisata Anyer.
“Kami akan konsentrasi di pusat-pusat kemacetan seperti Merak dan Pantai Anyer karena biasanya di dua tenpat itu terjadi kemacetan.”
Dia mengatakan, gelar pasukan pengamanan natal dan tahun baru di jajaran Polda Banten akan dilaksanakan mulai 23 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. “Kita siapkan petugas di titik kemacetan itu.”
Dia mengatakan, kemacetan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan saat hari-hari tertentu seperti pada libur tahun baru. Tingginya volume kendaraan belum sebanding dengan infrastrukur jalan di Banten, sehingga terjadi kemacetan.
“Kami upayakan nanti untuk mengurai kemacetan seperti menyiapkan pagar betis berupa personel yang bersiaga disetiap tikungan dan pasar.”
Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan berlibur, untuk memeriksa dan mengamankan fasilitas yang ada di rumahnya supaya tidak menjadi sasaran perampok dan juga mengantisipasi kebakaran atau gangguan lainnya.
Dia juga menghimbau masyarakat yang ingin melakukan aktifitas wisatanya di libur akhir tahun, agar tetap menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan macet maupun kecelakaan saat berkendaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menyatakan, pihaknya telah menerjunkan dua tim untuk melakukan investigasi, terkait dugaan penggelembungan harga modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013.
“Surat tugas untuk kedua tim sudah ada sejak kemarin. Kami akan melakukan investigasi secara menyeluruh,” kata Haryono Umar dihubungi di Jakarta, Jumat (19/12).
Haryono mengatakan, laporan ICW mengenai penggelembungan harga pengadaan modul di Malang, merupakan informasi yang berharga. Informasi tersebut akan menjadi sampel dalam melakukan investigasi menyeluruh dengan menggunakan metode uji petik.
Menurut Haryono, tim pertama akan melakukan investigasi terhadap pelatihan guru pengawas, sedangkan tim yang lain akan melakukan investigasi terkait pengadaan modul pelatihan yang oleh ICW diduga ada penggelembungan harga.
“Selain dari ICW, kami juga mengumpulkan data-data terkait pelatihan dan pengadaan modulnya. Data-data itu akan diuji untuk membuktikan apakah ada penyimpangan atau tidak,” ucapnya.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan, Haryono mengatakan Kemdikbud sudah memiliki prosedur tetap dalam setiap program pelatihan dan pengadaan.
Apabila dalam investigasi ditemukan adanya selisih harga dengan biaya produksi, maka akan ditelusuri terlebih dahulu apakah hal itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.
“Sanksi yang dijatuhkan sudah pasti sesuai dengan bukti dan fakta perbuatan yang dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.
“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.
Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.
Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.
“Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan,” jelasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby