Jakarta, Aktual.co — Polda Banten bakal mengerahkan 1.250 personel polisi untuk pengamanan Natal 2014 dan pergantian tahun baru 2015.
“Kami siagakan sekitar 1.250 personel mulai 23 Desember sampai 5 Januari 2015,” kata Kapolda Banten Brigjen Pol M Zulkarnaen di Serang, Jumat (19/12).
Dia mengatakan, konsentrasi pengamanan dipusat-pusat konsentrasi masa seperti di Pelabuhan Merak dan di objek wisata Anyer.
“Kami akan konsentrasi di pusat-pusat kemacetan seperti Merak dan Pantai Anyer karena biasanya di dua tenpat itu terjadi kemacetan.”
Dia mengatakan, gelar pasukan pengamanan natal dan tahun baru di jajaran Polda Banten akan dilaksanakan mulai 23 Desember 2014 sampai 5 Januari 2015. “Kita siapkan petugas di titik kemacetan itu.”
Dia mengatakan, kemacetan tersebut disebabkan tingginya volume kendaraan saat hari-hari tertentu seperti pada libur tahun baru. Tingginya volume kendaraan belum sebanding dengan infrastrukur jalan di Banten, sehingga terjadi kemacetan.
“Kami upayakan nanti untuk mengurai kemacetan seperti menyiapkan pagar betis berupa personel yang bersiaga disetiap tikungan dan pasar.”
Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan berlibur, untuk memeriksa dan mengamankan fasilitas yang ada di rumahnya supaya tidak menjadi sasaran perampok dan juga mengantisipasi kebakaran atau gangguan lainnya.
Dia juga menghimbau masyarakat yang ingin melakukan aktifitas wisatanya di libur akhir tahun, agar tetap menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan macet maupun kecelakaan saat berkendaraan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menyatakan, pihaknya telah menerjunkan dua tim untuk melakukan investigasi, terkait dugaan penggelembungan harga modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013.
“Surat tugas untuk kedua tim sudah ada sejak kemarin. Kami akan melakukan investigasi secara menyeluruh,” kata Haryono Umar dihubungi di Jakarta, Jumat (19/12).
Haryono mengatakan, laporan ICW mengenai penggelembungan harga pengadaan modul di Malang, merupakan informasi yang berharga. Informasi tersebut akan menjadi sampel dalam melakukan investigasi menyeluruh dengan menggunakan metode uji petik.
Menurut Haryono, tim pertama akan melakukan investigasi terhadap pelatihan guru pengawas, sedangkan tim yang lain akan melakukan investigasi terkait pengadaan modul pelatihan yang oleh ICW diduga ada penggelembungan harga.
“Selain dari ICW, kami juga mengumpulkan data-data terkait pelatihan dan pengadaan modulnya. Data-data itu akan diuji untuk membuktikan apakah ada penyimpangan atau tidak,” ucapnya.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan, Haryono mengatakan Kemdikbud sudah memiliki prosedur tetap dalam setiap program pelatihan dan pengadaan.
Apabila dalam investigasi ditemukan adanya selisih harga dengan biaya produksi, maka akan ditelusuri terlebih dahulu apakah hal itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.
“Sanksi yang dijatuhkan sudah pasti sesuai dengan bukti dan fakta perbuatan yang dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.
“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.
Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.
Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.
“Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan,” jelasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menyatakan, pihaknya telah menerjunkan dua tim untuk melakukan investigasi, terkait dugaan penggelembungan harga modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013.
“Surat tugas untuk kedua tim sudah ada sejak kemarin. Kami akan melakukan investigasi secara menyeluruh,” kata Haryono Umar dihubungi di Jakarta, Jumat (19/12).
Haryono mengatakan, laporan ICW mengenai penggelembungan harga pengadaan modul di Malang, merupakan informasi yang berharga. Informasi tersebut akan menjadi sampel dalam melakukan investigasi menyeluruh dengan menggunakan metode uji petik.
Menurut Haryono, tim pertama akan melakukan investigasi terhadap pelatihan guru pengawas, sedangkan tim yang lain akan melakukan investigasi terkait pengadaan modul pelatihan yang oleh ICW diduga ada penggelembungan harga.
“Selain dari ICW, kami juga mengumpulkan data-data terkait pelatihan dan pengadaan modulnya. Data-data itu akan diuji untuk membuktikan apakah ada penyimpangan atau tidak,” ucapnya.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan, Haryono mengatakan Kemdikbud sudah memiliki prosedur tetap dalam setiap program pelatihan dan pengadaan.
Apabila dalam investigasi ditemukan adanya selisih harga dengan biaya produksi, maka akan ditelusuri terlebih dahulu apakah hal itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.
“Sanksi yang dijatuhkan sudah pasti sesuai dengan bukti dan fakta perbuatan yang dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.
“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.
Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.
Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.
“Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan,” jelasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) isyaratkan memanggil Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang diduga memiliki rekening gendut berdasarkan Laporan Hasil Analisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kan sudah dipanggil dua kali, tidak menutup kemungkinan akan menindaklanjut,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyo Pramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/12).
Widyo menegaskan, semua laporan transaksi mencurigakan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik oleh Kejaksaan Agung. “Tanya sama pak Dirdik semua semua ditindaklanjut dengan baik,” jelasnya.
Namun, lanjut Widyo, pihaknya perlu mengetahui bahwa nama-nama yang dilaporkan PPATK tidak seluruhnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. “Tidak semua diitangani oleh kejaksaan, ada di 2 nama di kepolisian dan pidana umum (kejagung), pidana umum ada 2 terkait dengan Asian Agri dan ada 6 itu Benkalis dan 1 nama di Bali,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi proses perkembangan Nur Alam, Widyo mengaku pihaknya tidak akan kesulitan untuk memproses seluruh rekening mencurigakan tersebut. “Ya tunggu dulu, semua masih diproses penyidik semua yang kerjakan,” tandasnya.
Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung mengatakan beberapa waktu lalu Kepala PPATK M Yusuf menyerahkan transaksi mencurigakan kepala daerah ke Kejaksaan Agung. “Mengkaji ada delapan orang kepala daerah baik yang aktif maupun sudah mantan,” katanya di Kejaksaan Agung.
Disinggung soal nama kedelapan kepala daerah tersebut, Tony masih enggan memberitahukan nama kedelapan kepala daerah tersebut yang mempuyai transaksi mencurigakan. “2 mantan Gubernur, 1 Gubernur aktif, 5 bupati dan mantan Bupati, 1 mantan sudah dilakukan penyelidikan, 1 telaah. Gubernur aktif telaah. 1 tahap penuntutan. 4 telaah,” pungkasnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebelumnya mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) masuk  dalam daftar kepala daerah yang miliki rekening gendut yang dilaporkan oleh PPATK kepada KPK “Iya dia (Foke) ada,”kantanya di Jakarta.
Selain nama Foke, kata Abraham juga ada juga nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang masuk dalam daftar rekening gendut itu.”Iya, ada juga Gubernur Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke Jaksa Agung HM Prasteyo. LHA yang diserahkan merupakan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan salah satu orang hebat di Indonesia. Namun, PPATK enggan membocorkan siapa orang yang dimaksud.
Dia menegaskan total LHA yang diserahkan ada 10. Dari laporan tersebut diduga akan menghasilkan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. PPATK juga pernah meLaporkan hasil analisis 10 kepala daerah terdiri atas gubernur dan bupati itu disetorkan  ke Kejaksaan pada akhir 2012. ?Dari informasi yang beredar salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) isyaratkan memanggil Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang diduga memiliki rekening gendut berdasarkan Laporan Hasil Analisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kan sudah dipanggil dua kali, tidak menutup kemungkinan akan menindaklanjut,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyo Pramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/12).
Widyo menegaskan, semua laporan transaksi mencurigakan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik oleh Kejaksaan Agung. “Tanya sama pak Dirdik semua semua ditindaklanjut dengan baik,” jelasnya.
Namun, lanjut Widyo, pihaknya perlu mengetahui bahwa nama-nama yang dilaporkan PPATK tidak seluruhnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. “Tidak semua diitangani oleh kejaksaan, ada di 2 nama di kepolisian dan pidana umum (kejagung), pidana umum ada 2 terkait dengan Asian Agri dan ada 6 itu Benkalis dan 1 nama di Bali,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi proses perkembangan Nur Alam, Widyo mengaku pihaknya tidak akan kesulitan untuk memproses seluruh rekening mencurigakan tersebut. “Ya tunggu dulu, semua masih diproses penyidik semua yang kerjakan,” tandasnya.
Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung mengatakan beberapa waktu lalu Kepala PPATK M Yusuf menyerahkan transaksi mencurigakan kepala daerah ke Kejaksaan Agung. “Mengkaji ada delapan orang kepala daerah baik yang aktif maupun sudah mantan,” katanya di Kejaksaan Agung.
Disinggung soal nama kedelapan kepala daerah tersebut, Tony masih enggan memberitahukan nama kedelapan kepala daerah tersebut yang mempuyai transaksi mencurigakan. “2 mantan Gubernur, 1 Gubernur aktif, 5 bupati dan mantan Bupati, 1 mantan sudah dilakukan penyelidikan, 1 telaah. Gubernur aktif telaah. 1 tahap penuntutan. 4 telaah,” pungkasnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebelumnya mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) masuk  dalam daftar kepala daerah yang miliki rekening gendut yang dilaporkan oleh PPATK kepada KPK “Iya dia (Foke) ada,”kantanya di Jakarta.
Selain nama Foke, kata Abraham juga ada juga nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang masuk dalam daftar rekening gendut itu.”Iya, ada juga Gubernur Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke Jaksa Agung HM Prasteyo. LHA yang diserahkan merupakan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan salah satu orang hebat di Indonesia. Namun, PPATK enggan membocorkan siapa orang yang dimaksud.
Dia menegaskan total LHA yang diserahkan ada 10. Dari laporan tersebut diduga akan menghasilkan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. PPATK juga pernah meLaporkan hasil analisis 10 kepala daerah terdiri atas gubernur dan bupati itu disetorkan  ke Kejaksaan pada akhir 2012. ?Dari informasi yang beredar salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dipastikan akan menghadiri perayaan Hari Raya Natal, di Papua pada 27 Desember 2014 pekan depan. Presiden ke 7 itu akan mengunjungi 3 lokasi yakni Wamena, Jayapura dan Sorong.
Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan pengamanan untuk Presiden Jokowi yang akan merayakan Natal itu sudah disiapkan. “Ring 1, 2, 3 ring melekat,” kata dia di Mall Central Park, Jakarta Barat, Jumat (19/12).
Sutarman menjamin pengamanan untuk Presiden dilakukan dengan ketat. Pasalnya, sejumlah kelompok masyarakat di Papua sempat menyatakan penolakan kehadiran bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
Kendati demikian, pihaknya akan bekerja sama dengan Polda dan Kodam setempat untuk menguatkan pengamanan. “Kita back up sepenuhnya pengamanan pak Presiden untuk seluruhnya. Pasti beres,” tegas Sutarman.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama rombongan akan tiba di Jayapura pada 26 Desember 2014. Kemudian berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kembali ke Jayapura pada 27 Desember 2014, guna peresmian sejumlah pasar di daerah itu. Lalu malamnya menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan Lanud Jayapura, Kabupaten Jayapura.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu