Jakarta, Aktual.co —Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah setempat meninjau ulang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah. Karena belum ada ketentuan jelas mengenai hal tersebut.
Ketua Komisi B DPRD setempat Danu Hamidi menilai dari empat BUMD di Karawang, hanya PDAM Tirta Tarum yang layak dan berhak untuk diberi kucuran PMP. 
Sejak beberapa tahun terakhir hingga kini, aturan atau ketentuan yang ada hanya dimaksudkan untuk penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum.
Sedangkan penyertaan untuk tiga BUMD lainnya seperti Perusda Petrogas, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD Cilamaya, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas.
Atas hal tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah daerah setempat tidak memaksakan kehendak untuk memberikan penyertaan modal ke tiga BUMD tersebut pada 2015.
Menurut dia, setiap penyertaan modal untuk BUMD wajib didasari dengan aturan atau ketentuan yang jelas, yakni melalui peraturan daerah.
“Selama belum ada ketentuan tentang penyertaan modal untuk Petrogas, PDPK serta BPR BKPD Cilamaya, pemda jangan memaksakan kehendak melakukan penyertaan modal pada APBD 2015,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah setempat meninjau ulang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah. Karena belum ada ketentuan jelas mengenai hal tersebut.
Ketua Komisi B DPRD setempat Danu Hamidi menilai dari empat BUMD di Karawang, hanya PDAM Tirta Tarum yang layak dan berhak untuk diberi kucuran PMP. 
Sejak beberapa tahun terakhir hingga kini, aturan atau ketentuan yang ada hanya dimaksudkan untuk penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum.
Sedangkan penyertaan untuk tiga BUMD lainnya seperti Perusda Petrogas, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD Cilamaya, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas.
Atas hal tersebut, ia mengingatkan agar pemerintah daerah setempat tidak memaksakan kehendak untuk memberikan penyertaan modal ke tiga BUMD tersebut pada 2015.
Menurut dia, setiap penyertaan modal untuk BUMD wajib didasari dengan aturan atau ketentuan yang jelas, yakni melalui peraturan daerah.
“Selama belum ada ketentuan tentang penyertaan modal untuk Petrogas, PDPK serta BPR BKPD Cilamaya, pemda jangan memaksakan kehendak melakukan penyertaan modal pada APBD 2015,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat ada peningkatan hingga tiga kali lipat masyarakat pengguna program Jamkesnas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Desember 2014.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Yasni Rufaida mengatakan melonjaknya pengguna Jamkesnas disebabkan adanya migrasi besaran-besaran masyarakat setempat.
Dari awalnya menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibiayai Pemprov Jabar serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai pemerintah pusat.
“Sejak 2014, pemerintah melalui keputusan presiden meresmikan BPJS per Januari 2014 hingga 2019. Semua masyarakat saat ini masuk dalam sistem itu,” kata dia, di Bekasi, Jumat (19/12).
Yasni mengaku telah melakukan antisipasi lonjakan itu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta 31 Puskesmas setempat pada 2015 mendatang.
“Saat ini seluruh Puskesma dan kurang lebih 500 klinik di Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan pasien BPJS,” katanya.
Yasni yakin pihaknya sanggup menangani pasien dengan fasilitas Jamkesnas di tahun 2015. Pelayanan yang paling diantisipasi adalah fasilitas Intensive Care Unit (ICU) yang banyak dibutuhkan pasien.
“RSUD kita sudah punya 10 fasilitas ICU, namun yang aktif saat ini baru lima di antaranya, sisanya sedang dalam persiapan,” ujar dia.
Pihaknya juga menjamin kesiapan pelayanan dasar klinik mandiri atau utama di Kota Bekasi. Dengan jumlah klinik di Kota Bekasi ada 500 lebih.
“Dokter praktik juga cukup banyak. Rasio pelayanan dasar dengan jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,7 jiwa sudah terpenuhi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat ada peningkatan hingga tiga kali lipat masyarakat pengguna program Jamkesnas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Desember 2014.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Yasni Rufaida mengatakan melonjaknya pengguna Jamkesnas disebabkan adanya migrasi besaran-besaran masyarakat setempat.
Dari awalnya menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibiayai Pemprov Jabar serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai pemerintah pusat.
“Sejak 2014, pemerintah melalui keputusan presiden meresmikan BPJS per Januari 2014 hingga 2019. Semua masyarakat saat ini masuk dalam sistem itu,” kata dia, di Bekasi, Jumat (19/12).
Yasni mengaku telah melakukan antisipasi lonjakan itu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta 31 Puskesmas setempat pada 2015 mendatang.
“Saat ini seluruh Puskesma dan kurang lebih 500 klinik di Kota Bekasi sudah bekerja sama dengan pasien BPJS,” katanya.
Yasni yakin pihaknya sanggup menangani pasien dengan fasilitas Jamkesnas di tahun 2015. Pelayanan yang paling diantisipasi adalah fasilitas Intensive Care Unit (ICU) yang banyak dibutuhkan pasien.
“RSUD kita sudah punya 10 fasilitas ICU, namun yang aktif saat ini baru lima di antaranya, sisanya sedang dalam persiapan,” ujar dia.
Pihaknya juga menjamin kesiapan pelayanan dasar klinik mandiri atau utama di Kota Bekasi. Dengan jumlah klinik di Kota Bekasi ada 500 lebih.
“Dokter praktik juga cukup banyak. Rasio pelayanan dasar dengan jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,7 jiwa sudah terpenuhi.”

Artikel ini ditulis oleh: