Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dirinya akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menambah dua slot jajaran direksi Perum Bulog guna mendukung program pemerintah terkait swasembada pangan.

“Sekarang jumlah direksi masih sama lima, kita akan minta agar jadi tujuh,” kata Rini saat bincang-bincang di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12).

Alasan penambahan tersebut lantaran tugas Perum Bulog ke depan semakin besar. Mengingat tidak hanya sebagai pembeli produk para petani Indonesia, melainkan menjadi stabilitor harga pangan nasional.

“Tapi tentu kita mengusulkan, mengingat program ke depan akan lebih besar, dan maksimal itu tujuh,” tutupnya.

Untuk diketahui, di penghujung tahun 2014, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi menunjuk Direktur Pengendalian Risiko Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Lenny Sugihat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso yang mengundurkan diri karena telah pensiun.

“Tadi telah diputuskan Direksi Bulog, Presiden Direktur yang baru itu Ibu Lenny yang datang dari BRI, sebelumnya menjabat sebagai Direktur. Mulai 2 Januari menjabat di Perum Bulog,” ujar Menteri Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku telah mengurungkan niatnya untuk menjual gedung kementerian BUMN ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Padahal itu kan jelas bahwa ini kan ring satu, kalau saya menawarkan ke Ahok (Gubernur DKI), karena tidak bisa kemana-mana, hanya boleh dimiliki pemerintah, karena ini DKI ya ini ke Jakarta,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (31/12).

Ia menuturkan bahwa pihaknya hanya akan menyewakan gedung 22 lantai tersebut kepada lembaga-lembaga negara. Dikatakannya, saat ini SKK Migas telah melirik untuk menyewa gedung tersebut.

“Kelembagaan dan negara juga banyak yang tertarik. Contoh SKK Migas, sekarang kan di gedung Wisma Mulia, sewanya sudah habis. Jadi kenapa enggak kesini. Uang sewanya bisa digunakan untuk renovasi gedung,” tutur Rini.

Rini berdalih, wacana yang dilontarkannya beberapa waktu lalu lantaran melihat fungsi gedung tersebut tidak efisien.

“Tujuannya betapa inefisiennya gedung ini 22 lantai. Kementerian BUMN hanya butuh 5-6 lantai. Sistemnya masih sistem lama, jadi kalau AC satu ruangan dinyalakan maka satu gedung akan hidup,” imbuhnya.

“Saya berbicara ke Menteri Keuangan, sehingga lantai per lantai punya kontrol listrik sendiri. Kita tekankan BUMN harus efisien, masa kementeriannya sendiri tidak efisien,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) melakukan ekspansi bisnis di sektor energi dan properti karena besarnya potensi usaha di kedua bidang usaha tersebut pada tahun 2015.

“Kini kami tak lagi hanya bergerak dalam bidang layanan jasa kepelabuhanan. Tapi, kami juga membentuk unit usaha baru pada bidang properti dan energi,” kata Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, di Surabaya, ditulis Kamis (1/1).

Menurut dia, pembentukan unit usaha baru tersebut dilakukan di Auditorium Bromo lantai V Kantor Pusat Pelindo III. Pada kesempatan itu pihaknya mengukuhkan tiga General Manager yaitu Onny Djayus sebagai GM Pelabuhan Gresik menggantikan Mahmud Syamsudin yang dipromosikan menjadi Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PEL) unit usaha baru Pelindo III yang bergerak dalam bidang jasa energi.

Ia menambahkan, Prasetyo ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang merupakan unit usaha baru Pelindo III dalam bidang properti.

“Kemudian, Agus Pudjotomo sebagai Assistant Senior Manager (ASM) Pemanduan dan Penundaan, dan Adi Setiawan sebagai ASM Kinerja dan Administrasi SDM,” katanya.

Ia mengimbau, melalui serah terima jabatan tersebut maka mereka dapat mengembangkan karirnya secara profesional melalui kompetisi sesuai kinerja dan pola karir yang telah ditetapkan perusahaan.

“Kami yakin penempatan saudara sekalian pada posisi yang baru akan semakin memberikan nilai tambah bagi peningkatan dan kemajuan perusahaan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) mencatat kepemilikan asing di pasar surat berharga nasional (SBN) domestik mengalami peningkatan sebesar 42 persen selama tahun 2014 menjadi Rp460,1 triliun dari Rp323,8 triliun di akhir 2013.

“Meski kondisi Pasar obligasi di Indonesia pada tahun 2014 banyak dipengaruhi faktor ekonomi global dan iklim sosial politik di Indonesia, kepemilikan asing meningkat yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih positif,” kata Direktur IBPA Wahyu Trenggono dalam siaran pers akhir tahun di Jakarta, ditulis Kamis (1/1).

Wahyu Trenggono mengemukakan bahwa selama 2014, “capital outflow” tampak terjadi di bulan Desember yang mungkin disebabkan adanya ekspektasi lebih cepatnya kenaikan suku bunga AS (Fed Rate) dibandingkan rencana awal.

Secara spesifik, lanjut dia, kinerja obligasi pemerintah yang tercermin dari Indonesia Bond Indexes (INDOBeX) composites mencatatkan kinerja paling bagus dengan imbal hasil tahun berjalan sekitar 12,9 persen dari level 154,6633 ke level 174,6143.

Sedangkan kinerja total imbal hasil obligasi korporasi tahun berjalan sebesar 10,9 persen dari 161,2475 menjadi 178,8612.

Tahun 2014, ia juga mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menerbitkan dana sebesar Rp428,13 triliun dimana Rp274,39 triliun merupakan utang baru. Jumlah penerbitan utang baru (net issuance) itu naik 16,37 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk penerbitan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun 2014, tercatat sebesar Rp45,07triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,87 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah seri baru sebanyak 88 seri.

“Penerbitan SUN meningkat, sementara surat utang korporasi menurun. SUN masih dinilai lebih baik oleh investor,” katanya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, IBPA telah melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar atas 491 seri jenis instrumen Efek bersifat utang dan Sukuk, dengan total jumlah outstanding mencapai Rp1.851,873 triliun.

Dalam persentase, IBPA telah melakukan valuasi atas 98,13 persen surat utang yang diterbitkan pemerintah dan 98,88 persen obligasi dan sukuk korporasi dan 100 persen KIK-EBA yang diperdagangan di pasar sekunder obligasi dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka