Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengimbau agar masyarakat tidak merayakan malam pergantian tahun secara berlebihan. Hal tersebut dikarenakan Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami musibah.
“Indonesia sedang berduka dengan adanya musibah kecelakaan pesawat Air Asia. Untuk itu saya imbau masyarakat agar tidak terlalu berhura-hura merayakan malam tahun baru. Saya kira itu lebih bijak,” kata Sutarman, di Jakarta, Rabu (31/12).
Dia berharap masyarakat bisa bertoleransi terkait dengan adanya musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501, Minggu (28/12) di Selat Karimata, Kalimantan Barat.
Saat ini, lanjut Sutarman, tim DVI sudah mengambil data antemortem 90 anggota keluarga dari 155 penumpang dan 7 awak pesawat Air Asia QZ8501. Selanjutnya data antemortem itu akan diidentifikasi dengan data postmortem jasad penumpang dan awak pesawat QZ8501 yang ditemukan.
“Data antemortem sudah disiapkan dari keluarga yang menunggu. Setelah jenazah sampai diidentifikasi. 90 orang (keluarga korban) yang sudah kita data, baik pengambilan DNA maupun ciri-ciri. Data ante mortem akan disesuaikan dengan data post mortem,” kata dia.
Sutarman menambahkan, untuk membantu penyisiran korban, Polri yang dalam hal ini dibawah kendali Basarnas akan mengumpulkan berbagai informasi secara komprehensif, baik melalui penelusuran sinyal telepon seluler yang sempat terdeteksi hingga keterangan nelayan.
Kapolri meyakinkan bahwa Polri telah memiliki pengalaman untuk mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat, bahkan yang tubuhnya telah hancur. “Bahkan yang sudah hancur kita identifikasi. DNA bisa diambil dari rambut, kuku dan lainnya.”
Meski saat ini masih terfokus dengan pencarian korban, namun untuk pengungkapan penyebab kecelakaan pesawat tersebut, Polri akan mendukung pihak KNKT untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawaat naas tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Lasonna Laoly menyadari jika pemberian remisi hari natal untuk beberapa koruptor menuai kontroversi. Dia pun mengaku dilema untuk memutuskan hal itu.
Hal yang membuat dia dilema untuk memberikan remisi, kata Yosanna pihak Kemenkumham berpegang pada prinsip jika para tahanan berhak mendapatkan remisi sesuai dengan Undang-undang, namun disisi lain yang akan mendapatkan remisi adalah tahanan koruptor.
“Secara filosofi, prinsip bahwa mereka berhak memenuhi UU nomor 12/99 ini dilema saya sekarang, dilema kami,” kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Rabu (31/12).
Yasonna mengaku tidak sembarangan memberikan remisi terhadap tahanan koruptor dan tahanan untuk kasus lain,  “Kalau menurut kita orang-orang itu baik, tentu kita bedakan dulu ya, bahwa untuk koruptor, teroris, bandar narkoba beda, pengetatannya ada. Tapi tidak boleh kita tutup celah mereka gak berhak untuk itu,” tandas dia.
Selain itu, kader PDIP itu menegaskan, Kemnetrinya memutuskan untuk memberikan remisi karena murni berdasarkan pertimbangan kelakauan terpidana selama di dalam tahanan. Bukan karena ada main antara petugasnya dengan napi.
“Kami harus hati-hati, ya, bahwa kalau ada yang main-main dengan remisi dengan uang dan lain-lain, maka dia akan berhadapan dengan saya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Liga Mahasiswa Nasionalis Demokrat (LMND) menilai bahwa saah ini ada upaya pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada mekanisme pasar bebas.
Ketua Umum LMND, Lamen Hendra Saputra pun mengatakan pemerintah harus tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) UU Migas 2001.
“Artinya, dengan di batalkannya pasal tersebut dalam UU Migas, maka secara praktis aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan jika ada upaya-upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas, maka pemerintah sudah tidak lagi mengindahkan keputusan MK tersebut,” ucap dia, di Jakarta, Rabu (31/12).
Hal itu menyusul beredar kabar  berkembang bahwa kemungkinan besar malam nanti (31/12), ikhwal pemerintah akan mengumumkan turunnya harga BBM bersubsidi, dan akan menerapkan skema subsidi tetap. Dimana, dalam skema subsidi tetap ini pula pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu, sementara sisanya mengikuti harga pasar.
Lamen pun mengatakan, dengan ada skemaa tetap menjadi salah satu faktor akan terjadinya kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat, meski harga bbm bersubsidi diturunkan.
“Pasalnya, jika harga minyak dunia kembali naik, harganya akan ikut naik juga bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih tinggi dari harga BBM hari ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang