Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12).
Luhut B Pandjaitan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keppres nomor 148 P 2014 yang ditandatangani Presiden pada 31 Desember 2014.
Jenderal (Purn) Luhut B Pandjaitan lahir di Simargala, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Dalam karir militernya, lulusan Akabri tahun 1970 itu pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kopassus, Komadan Pusat Kesenjataan Infantri, Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat.
Luhut juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu 2000-2001.
Hadir dalam pelantikan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Sutarman mengimbau, agar masyarakat tidak berhura-hura dalam perayaan malam pergantian tahun 2014 ke 2015. Hal tersebut, karena Indonesia tengah berduka dengan adanya kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501.
“Saya imbau Indonesia lagi berduka dengan adanya kecelakaan QZ8501 agar masyarakat tidak terlalu berhura-hura dalam malam tahun baru. Saya kira itu lebih bijak,” kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selata, Rabu (31/12).
Dia berharap, dalam perayaan malam tahun baru agar dilakukan dengan cara-cara yang menghormati pihak yang terkena musibah. “Juga dilakukan dalam cara-cara yang menghormati saudara-saudara kita yang mengalami musibah.”
Mantan Kabareskrim Polri ini pun akan bersiaga guna mengamankan malam pergantian tahun.  Sejauh ini, Sutarman menjelaskan, dalam surveilance Polri belum ada ancaman-ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. (Baca juga: Kapolri Minta Masyarakat Tak Rayakan Pergantian Tahun Secara Berlebihan)
“Tapi, Polri tetap meningkatkan kewaspaan terhadap sel-sel teroris yang mungkin akan lakukan aksinya pada malam tahun baru,” kata dia. 
Menurutnya, aksi itu bisa saja dilakukan sel-sel teroris terhadap anggota Polri di lapangan, pos-pos polisi, termasuk kantor-kantor, pos pelayanan, tempat ibadah yang digunakan saat pergantian malam tahun baru. “Itu kita tingkatkan penjagaan,” kata Sutarman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sepanjang tahun 2014 ada 119 polisi bermasalah yang dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) alias dipecat. Angka itu lebih sedikit dari 2013, yakni 208 anggota. 
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, dari catatan tersebut tidak ada nama bekas Kakorlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang merupakan terpidana korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri dan pencucian uang periode 2003-2010 serta 2010-2012.
Menurut Sutarman, sidang menentukan nasib Djoko di kepolisian akan segera digelar dengan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.
“Karena Pak Djoko juga mengajukan pengunduran diri. Jadi nanti dalam sidang itu akan diputuskan apakah pengunduran dirinya diterima atau apakah di PDTH,” kata Sutarman usai acara Korp Rapor Pamen Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri, Rabu (31/12).
Dia menyebut, peluang pemberhentian secara tidak hormat terhadap Djoko Susilo masih terbuka. Namun keputusan itu masih menunggu hasil sidang nantinya. “Untuk bisa dipecat itu minimal harus kena pidana enam bulan. Tunggu saja keputusan sidangnya nanti.”
Djoko terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2010 dan 2011, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003-2010 dan 2010-2012.
Bersama-sama dengan Brigjen Pol Didik Purnomo (mantan wakakorlantas), Teddy Rusmawan (ketua panitia pengadaan), Sukotjo Sastonegoro Bambang, dan terdakwa Budi Susanto. Ia terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 121, 380 miliar.
Sementara dalam TPPU, Irjen Djoko juga disebutkan melakukan pidananya bersama-sama dengan Erick Maliangkay, Lam Anton Rambli, Mudjihardjo, Sudiyono, Djoko Waskito, Hari Ichlas, dan Eddy Budi Susanto.
Atas perbuatannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar. Putusan itu pun diperkuat Mahkamah Agung yang menolak kasasi mantan Kakorlantas tersebut.
Sementara itu, selain dipecat dan dipidana selama 2014 ada 9.892 polisi yang dikenai sanksi disiplin dan 444 polisi menerima sanksi kode etik. Namun, di tahun yang sama ada 35.119 anggota Polri yang diberi penghargaan dan penghormatan karena berprestasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu