3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40351

Wagub DKI Temui DPRD Bahas APBD

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bertemu DPRD setempat untuk melakukan pembahasan rencana pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 bersama DPRD DKI.

Hal tersebut dilakukan sekaligus dalam rangka silaturahmi dengan para anggota dewan legislatif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Bersama DPRD DKI, tadi kita sudah bahas rencana percepatan pengesahan APBD DKI 2015. Memang kita mau supaya APBD ini bisa disahkan secepatnya,” kata Djarot di Gedung DPRD, Jakarta, Jumat (19/12).

Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, rencananya, APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 baru dapat disahkan pada pertengahan Januari tahun depan.

“Namun sebelumnya harus didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini,” ujar Djarot.

Selain pembahasan rencana percepatan pengesahan APBD DKI 2015, dia juga memastikan melalui silaturahmi yang dilakukannya pada hari ini, hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI berjalan dengan baik.

“Dalam momen silaturahmi ini, saya bisa melihat bahwa sudah ada sinergitas yang baik antara eksekutif (Pemprov DKI) dengan legislatif (DPRD DKI),” tutur Djarot.

Melalui kunjugan itu, dia juga mengungkapkan bahwa saat ini, antara Pemprov dengan DPRD DKI sudah memiliki satu visi yang sama, yaitu membangun Jakarta Baru.

“Ini kan momen perkenalan. Mereka (DPRD) sangat welcome dengan kita. Jadi, sekarang kita sudah satu visi. Kita bisa mewujudkan Jakarta Baru,” ungkap Djarot. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Laporkan LHKPN ke KPK, Harta Denny Indrayana Ada Peningkatan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana usai menyambangi Gedung Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (19/12/2014). Kedatangannya untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dalam keterangnyya Denny akui hartanya ada peningkatan.

Diguyur Hujan, Jalan Dikawasan Rawa Belong Tergenang Air

Sejumlah pegendara terpaksa menerobos genangan air di kawasan Rawa Belong, Jakarta Barat, Jumat (19/12/2014). Genangan air yang diakibatkan hujan lebat yang menguyur wilayah Jakarta Barat mengakibatkan saluran air yang tidak normal menyebabkan genangan air. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Pakar: Evaluasi Kurikulum 2013 Upaya Perbaikan Kedepan

Semarang, Aktual.co — Rektor Universitas PGRI Semarang Prof Muhdi mengatakan bahwa penghentian kurikulum 2013 (K13) oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah  RI tidak perlu menjadi kekhawatiran publik yang mengarah pada sistem liberalisasi pendidikan. 
Penghentian sementara (K13) untuk sekolah yang sudah berjalan satu semester sebagai proses evaluasi terhadap kelemahan dan kelebihan model kurikulum tersebut.
“Penghentian kurikulum 2013 itu bukan dihentikan, tapi bersifat sementara. Khusus sekolah yang telah melaksanakan satu semester ditunda dulu. Artinya dihentikan sementara,” kata dia di kampus Universitas PGRI Semarang, jalan Dr Cipto Semarang, Jum’at (19/12).
Dari sekian ratus ribu sekolah yang sudah menghentikan kurikulum 2013, ada 6000 sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum tersebut selama 1,5 tahun. Sekolah yang ditunjuk tetap melaksanakan K13 berfungsi sebagai ‘pilot project’.
“Pemerintah lakukan evaluasi atas kelemehan dan kelebihan K13 tersebut. Sehingga ke depan akan diketahui bagaimana menerapkan kurikulum baru,” beber dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar: Evaluasi Kurikulum 2013 Upaya Perbaikan Kedepan

Semarang, Aktual.co — Rektor Universitas PGRI Semarang Prof Muhdi mengatakan bahwa penghentian kurikulum 2013 (K13) oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah  RI tidak perlu menjadi kekhawatiran publik yang mengarah pada sistem liberalisasi pendidikan. 
Penghentian sementara (K13) untuk sekolah yang sudah berjalan satu semester sebagai proses evaluasi terhadap kelemahan dan kelebihan model kurikulum tersebut.
“Penghentian kurikulum 2013 itu bukan dihentikan, tapi bersifat sementara. Khusus sekolah yang telah melaksanakan satu semester ditunda dulu. Artinya dihentikan sementara,” kata dia di kampus Universitas PGRI Semarang, jalan Dr Cipto Semarang, Jum’at (19/12).
Dari sekian ratus ribu sekolah yang sudah menghentikan kurikulum 2013, ada 6000 sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum tersebut selama 1,5 tahun. Sekolah yang ditunjuk tetap melaksanakan K13 berfungsi sebagai ‘pilot project’.
“Pemerintah lakukan evaluasi atas kelemehan dan kelebihan K13 tersebut. Sehingga ke depan akan diketahui bagaimana menerapkan kurikulum baru,” beber dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Bamsoet Tantang Bukti Keabsahan Munas

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menantang DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk saling membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pada penyelenggaraan Munas di Pengadilan.
“Saat ini bukan waktunya lagi untuk saling menggertak dan menuding siapa yang sah dan siapa yang tidak sah,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat.
Menurut Bambang, soal Munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah Pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan.
Karena itu, kata dia, saat ini hal penting yang dibutuhkan kedua kubu Partai Golkar adalah saling menahan diri dan masing-masing mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dibuktikan keabsahannya di Pengadilan.
“Kalau dalam istilah perang, saat ini sebaiknya melakukan gencatan senjata untuk mencari penyelesaian damai, bukannya angkat senjata,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini melihat, perselisihan di tubuh Partai Golkar sudah semakin kontraproduktif dan jauh dari substansi.
Hal ini, kata dia, jika tidak segera diantisipasi maka bisa menjadi sangat buruk bagi masa depan partai.
“Dalam pandangan saya, jalan terbaik yang perlu dilakukan kedua belah pihak saat ini adalah mempersiapkan diri dengan bukti-bukti hukum otentik untuk di buka di Pengadilan,” katanya.
Ia menjelaskan, bukti-bukti itu antara lain keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD I dan DPD II di seluruh Indonesia, daftar hadir peserta Munas, notulensi, rekaman, serta proses tahapan penyelengaraaan Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART partai, seperti laporan rapat pleno, rapat konsultasi nasional hingga Rapimnas yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia.
Menurut Bambang, saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam, karena hal itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.
“Sejak dulu Partai Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan, dan selalu berdasarkan aturan hukum,” katanya.
Bambang mengingatkan kedua kubu Partai Golkar untuk tidak saling menuding, pihak mana yang memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan “kuda troya” pihak ketiga untuk menghancurkan Partai Golkar dari dalam.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain