3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40352

Pemerintah Pusat Harus Bantu Pemprov DKI Tekan Jumlah Kendaraan

Jakarta, Aktual.co — Pakar transportasi Djoko Setijawarno mengatakan pemerintah pusat harus menekan jumlah kendaraan bermotor untuk mendukung dan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Caranya, pemerintah harus kembalikan kebijakan kepemilikan kendaraan seperti seblum tahun 2000,” kata Djoko di Jakarta, Jumat (19/12)

Menurut dia, kebijakan pada saat itu menerapkan uang muka pembelian kendaraan yang relatif tinggi sehingga jumlah kendaraan rendah.

“Pemerintah pusat harus bantu pemda seperti Jakarta sekarang yang mau terapkan larangan sepeda motor di jalan-jalan tertentu,” kata dia.

Ia mengatakan peraturan pelarangan sepeda motor di jalan tertentu dan kebijakan untuk kendaraan roda empat seperti electronic road pricing (ERP) dapat diberlakukan oleh kota-kota lain.

“Tapi pemerintah bantu percepat restrukturisasi manajemen transportasi perkotaan,” ujar Djoko.

Ia berpendapat restrukturisasi manjemen akan mempermudah bantuan insentif dan subsidi dari pemerintah maupun swasta.

Selain itu, lanjut Djoko, transportasi yang disediakan harus bisa menjangkau kawasan pemukiman dan perumahan.

“Pemda harus dapat menciptakan layanan transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman dengan murah, aman, nyaman dan terjadwal pasti,” ujar dia.

Djoko menekankan perbaikan transportasi publik dari jumlah armada, kondisi kendaraan, tarif yang murah, serta jalur yang menjangkau banyak wilayah sangat diperlukan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Intinya kebut program transportasi publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemerintah Pusat Harus Bantu Pemprov DKI Tekan Jumlah Kendaraan

Jakarta, Aktual.co — Pakar transportasi Djoko Setijawarno mengatakan pemerintah pusat harus menekan jumlah kendaraan bermotor untuk mendukung dan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Caranya, pemerintah harus kembalikan kebijakan kepemilikan kendaraan seperti seblum tahun 2000,” kata Djoko di Jakarta, Jumat (19/12)

Menurut dia, kebijakan pada saat itu menerapkan uang muka pembelian kendaraan yang relatif tinggi sehingga jumlah kendaraan rendah.

“Pemerintah pusat harus bantu pemda seperti Jakarta sekarang yang mau terapkan larangan sepeda motor di jalan-jalan tertentu,” kata dia.

Ia mengatakan peraturan pelarangan sepeda motor di jalan tertentu dan kebijakan untuk kendaraan roda empat seperti electronic road pricing (ERP) dapat diberlakukan oleh kota-kota lain.

“Tapi pemerintah bantu percepat restrukturisasi manajemen transportasi perkotaan,” ujar Djoko.

Ia berpendapat restrukturisasi manjemen akan mempermudah bantuan insentif dan subsidi dari pemerintah maupun swasta.

Selain itu, lanjut Djoko, transportasi yang disediakan harus bisa menjangkau kawasan pemukiman dan perumahan.

“Pemda harus dapat menciptakan layanan transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman dengan murah, aman, nyaman dan terjadwal pasti,” ujar dia.

Djoko menekankan perbaikan transportasi publik dari jumlah armada, kondisi kendaraan, tarif yang murah, serta jalur yang menjangkau banyak wilayah sangat diperlukan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Intinya kebut program transportasi publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemprov Bakal Bangun Flyover Permata Hijau

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memulai pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

“Rencananya, bulan Desember tahun ini akan dimulai pembangunan flyover di kawasan Permata Hijau, tepatnya di titik perlintasan kereta di wilayah itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Agus Priyono di Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut dia, pembangunan jalan layang tersebut bertujuan sebagai pemisah antara perlintasan kereta dengan jalan raya, sehingga tidak bersinggungan secara langsung.

“Flyover Permata Hijau dibangun karena kondisi persimpangan Jalan Permata Hijau dan Jalan Patal Senayan yang selalu padat dengan berbagai kendaraan, termasuk adanya lintasan kereta yang sering dilalui Commuter Line,” ujar Agus.

Dia menuturkan banyaknya kereta yang melintas sama dengan jumlah kendaraan lain yang lalu lalang di kawasan tersebut. Sehingga, ketika ada kereta yang akan lewat dan perlintasan ditutup, maka terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang.

“Dengan adanya flyover ini, maka diharapkan arus lalu lintas akan semakin lancar dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, termasuk kereta api karena sudah tidak ada lagi perlintasan sebidang,” tutur Agus.

Lebih lanjut, dia memaparkan nantinya flyover yang dibangun di kawasan Permata Hijau itu akan memiliki panjang sekitar 544 meter dan lebar 10 meter.

Sementara itu, kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan flyover tersebut, antara lain PT Brantas Abipraya, PT Multi Structure dan PT Lampiri Djaya Abadi.

“Masa pembangunannya diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan, sehingga pada Desember 2015, jembatan layang itu baru dapat dioperasikan,” ungkap Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pemprov Bakal Bangun Flyover Permata Hijau

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memulai pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

“Rencananya, bulan Desember tahun ini akan dimulai pembangunan flyover di kawasan Permata Hijau, tepatnya di titik perlintasan kereta di wilayah itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Agus Priyono di Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut dia, pembangunan jalan layang tersebut bertujuan sebagai pemisah antara perlintasan kereta dengan jalan raya, sehingga tidak bersinggungan secara langsung.

“Flyover Permata Hijau dibangun karena kondisi persimpangan Jalan Permata Hijau dan Jalan Patal Senayan yang selalu padat dengan berbagai kendaraan, termasuk adanya lintasan kereta yang sering dilalui Commuter Line,” ujar Agus.

Dia menuturkan banyaknya kereta yang melintas sama dengan jumlah kendaraan lain yang lalu lalang di kawasan tersebut. Sehingga, ketika ada kereta yang akan lewat dan perlintasan ditutup, maka terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang.

“Dengan adanya flyover ini, maka diharapkan arus lalu lintas akan semakin lancar dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, termasuk kereta api karena sudah tidak ada lagi perlintasan sebidang,” tutur Agus.

Lebih lanjut, dia memaparkan nantinya flyover yang dibangun di kawasan Permata Hijau itu akan memiliki panjang sekitar 544 meter dan lebar 10 meter.

Sementara itu, kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan flyover tersebut, antara lain PT Brantas Abipraya, PT Multi Structure dan PT Lampiri Djaya Abadi.

“Masa pembangunannya diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan, sehingga pada Desember 2015, jembatan layang itu baru dapat dioperasikan,” ungkap Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pertamina: HET Elpiji Melon Ditentukan Kepala Daerah

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyatakan kewenangan penuh penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi 3 kilogram berada di tangan kepala daerah.

“Penentuan HET merupakan wewenang pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota. Kalau harga dari Pertamina ke agen, tetap Rp11.550 per tabung,” papar Humas Pertamina Marketing Operation Region I Sumbagut Brasto Galih Nugroho melalui telepon seluler, Jumat (19/12).

Meski demikian, lanjut dia, harga Rp11.550 per tabung masih punya ketentuan sendiri jika jarak dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berada dibawah 60 kilometer, sedangkan diatas 60 kilometer bakal dilakukan perhitungan lagi dari agen ke pangkalan.

Data terakhir PT Pertamina Perwakilan Pemasaran Riau Sumbar menyatakan jumlah agen elpiji subsidi 3 kilogram di Provinsi Riau sebanyak 65 perusahaan dengan sekitar 2.200 pangkalan, sedangkan pangkalan terbanyak di Kota Pekanbaru dengan jumlah 600 pangkalan yang dipasok dari 12 agen.

Sebanyak 62 perusahaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di Provinsi Riau itu setiap bulan menyalurkan kepada 12 kabupaten/kota yang terdapat di daerah tersebut sekitar 3 juta tabung atau sebanyak 100 tabung per hari.

“HET itu akan mempengaruhi keuntugan agen serta pangkalan karena berdasarkan perhitungan biaya tranportasi dan lain-laian. Apalagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak subsidi bulan lalu, maka tergeruslah keuntungan mereka,” katanya.

Himpunan Pengusaha Swasta (Hiwana) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Provinsi Riau sebelumnya telah mengimbau kepada pemerintah daerah terutama kabupaten/kota di Riau untuk segera menetapkan harga eceran tertinggi gas elpiji subsidi 3 kilogram dalam waktu dekat.

“Pemprov (pemerintah provinsi) telah menetapkan harga acuan sebagai penyesuaian HET elpji subsidi 3 kilogram, hanya tinggal HET ini yang belum ditentukan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten,” ujar Sekretaris Hiswana Migas Provinsi Riau, Tuah Laksamana.

Menurut dia, HET gas elpiji subsidi belum pernah ditetapkan sejak pemerintah menaikan harga jual bahan bakar minyak subsidi pada Juni 2013 dan pada November 2014 yang secara otomatis menaikan berbagai biaya terutama transpotasi barang dan jasa.

“Kami sudah mendesak, agar cepat dilaksanakan HET terutama pemerintah kabupaten/kota. Perlu kami ingatkan bahwa di Riau ini tidak hanya memiliki daratan, tetapi juga pulau-pulau. Sehingga perlu dipikirkan berapa besar ongkos angkut dan menjadi harga elpiji subsidi dipasaran.” ucap Tuah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pertamina: HET Elpiji Melon Ditentukan Kepala Daerah

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyatakan kewenangan penuh penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi 3 kilogram berada di tangan kepala daerah.

“Penentuan HET merupakan wewenang pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota. Kalau harga dari Pertamina ke agen, tetap Rp11.550 per tabung,” papar Humas Pertamina Marketing Operation Region I Sumbagut Brasto Galih Nugroho melalui telepon seluler, Jumat (19/12).

Meski demikian, lanjut dia, harga Rp11.550 per tabung masih punya ketentuan sendiri jika jarak dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) berada dibawah 60 kilometer, sedangkan diatas 60 kilometer bakal dilakukan perhitungan lagi dari agen ke pangkalan.

Data terakhir PT Pertamina Perwakilan Pemasaran Riau Sumbar menyatakan jumlah agen elpiji subsidi 3 kilogram di Provinsi Riau sebanyak 65 perusahaan dengan sekitar 2.200 pangkalan, sedangkan pangkalan terbanyak di Kota Pekanbaru dengan jumlah 600 pangkalan yang dipasok dari 12 agen.

Sebanyak 62 perusahaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di Provinsi Riau itu setiap bulan menyalurkan kepada 12 kabupaten/kota yang terdapat di daerah tersebut sekitar 3 juta tabung atau sebanyak 100 tabung per hari.

“HET itu akan mempengaruhi keuntugan agen serta pangkalan karena berdasarkan perhitungan biaya tranportasi dan lain-laian. Apalagi dengan naiknya harga bahan bakar minyak subsidi bulan lalu, maka tergeruslah keuntungan mereka,” katanya.

Himpunan Pengusaha Swasta (Hiwana) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Provinsi Riau sebelumnya telah mengimbau kepada pemerintah daerah terutama kabupaten/kota di Riau untuk segera menetapkan harga eceran tertinggi gas elpiji subsidi 3 kilogram dalam waktu dekat.

“Pemprov (pemerintah provinsi) telah menetapkan harga acuan sebagai penyesuaian HET elpji subsidi 3 kilogram, hanya tinggal HET ini yang belum ditentukan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten,” ujar Sekretaris Hiswana Migas Provinsi Riau, Tuah Laksamana.

Menurut dia, HET gas elpiji subsidi belum pernah ditetapkan sejak pemerintah menaikan harga jual bahan bakar minyak subsidi pada Juni 2013 dan pada November 2014 yang secara otomatis menaikan berbagai biaya terutama transpotasi barang dan jasa.

“Kami sudah mendesak, agar cepat dilaksanakan HET terutama pemerintah kabupaten/kota. Perlu kami ingatkan bahwa di Riau ini tidak hanya memiliki daratan, tetapi juga pulau-pulau. Sehingga perlu dipikirkan berapa besar ongkos angkut dan menjadi harga elpiji subsidi dipasaran.” ucap Tuah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain