30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40364

SBY Maju Caketum, Pasek Ngaku Tak Gentar

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah kader partai Demokrat menyakini jika dalam kongres nanti SBY akan kembali menjabat sebagai ketua umum secara aklamasi. Alasannya, dikarenakan elektabilitas SBY yang masih mempuni sehingga menjadi kader terkuat nantinya.
Salah satu bakal calon (balon) ketua umum partai bintang mercy itu, Gede Pasek Suardika mempertanyakan sejumlah peryataan tersebut.  Menurut Pasek, bila seperti itu tidak perlu ada penggalangan tandatangan kepada para ketua DPD dan DPC se-Indonesia.
“Kalau sudah terkuat kan tdk perlu khawatir dong buat gerakan pengumpulan tanda tangan ke ketua DPC dan DPD pakai materai lagi. Kan lawan yg lain kecil dan sekedar pelengkap,” ucap Pasek ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat (19/12).
“Tapi apapun hasil survey dan gerakan tandatangan bermaterai nanti jawabannya kan di Kongres,” imbuhnya.
Kendati demikian, Pasek menegaskan, bila memang SBY sebagai calon terkuat dalam kongres Demokrat nanti, tentu tidak perlu ada kekhawatiran ikhwal majunya sejumlah kader lainnya dalam pemilihan nanti.
“Yang penting kalau sudah unggul jangan halangi kader lain untuk maju dan buat kompetisi yang terhormat dan indah disaksikan. Kepanitiaan juga kalau bisa bersama, tata tertib dibuat yang wajar. Kan sudah kuat sehingga tidak perlu merekayasa apa lagi. Kan sudah pasti menang,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengelolaan Dana BOS di Aceh Diduga Menyimpang

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Barat, karena banyaknya lembaga pendidikan yang menolak dilakukan uji akses pengelolaan dana tersebut.
“Kita mencurigai penolakan transparansi oleh sekolah dan madrasah ini mengindikasikan adanya ketidakberesan pengelolaan dana BOS. Mustahil akan ditutupi jika prosesnya dilakukan sesuai prosedur,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Baharudin Bahari di Meulaboh, Jumat (19/12).
Uji akses dengan melibatkan 25 orang petugas survey terhadap 49 sekolah tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai prosedur sehingga tidak terkesan tertutup.
Uji akses pengelolaan dana BOS menggunakan metode penyampaian permohonan informasi secara tertulis terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran 2013 dan 2014, serta laporan realisasi penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2013.
Dia menyebutkan, dari 49 sekolah dan madrasah yang diuji, tidak ada satupun yang bersedia membuka ases informasi kepada pemohonan, bahkan 13 sekolah dan satu madrasah tidak bersedia menerima surat permohonan informasi.
“Terhadap hasil uji akses ini GeRAK telah menyerahkan laporannya Bupati Aceh Barat. Kita mendesak pemda meningkatkan pengawasan dan mendorong pengelolaan dana BOS secara transparan dan partisipatif,” ujarnya.
GeRAK Aceh Barat bersama para assesor akan mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Aceh sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pihaknya meminta Pemda Aceh Barat mewajibkan setiap sekolah mengumumkan besarnya dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS tersebut sehingga dapat diketahui masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengelolaan Dana BOS di Aceh Diduga Menyimpang

Jakarta, Aktual.co — Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Aceh Barat, karena banyaknya lembaga pendidikan yang menolak dilakukan uji akses pengelolaan dana tersebut.
“Kita mencurigai penolakan transparansi oleh sekolah dan madrasah ini mengindikasikan adanya ketidakberesan pengelolaan dana BOS. Mustahil akan ditutupi jika prosesnya dilakukan sesuai prosedur,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Baharudin Bahari di Meulaboh, Jumat (19/12).
Uji akses dengan melibatkan 25 orang petugas survey terhadap 49 sekolah tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS sesuai prosedur sehingga tidak terkesan tertutup.
Uji akses pengelolaan dana BOS menggunakan metode penyampaian permohonan informasi secara tertulis terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran 2013 dan 2014, serta laporan realisasi penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2013.
Dia menyebutkan, dari 49 sekolah dan madrasah yang diuji, tidak ada satupun yang bersedia membuka ases informasi kepada pemohonan, bahkan 13 sekolah dan satu madrasah tidak bersedia menerima surat permohonan informasi.
“Terhadap hasil uji akses ini GeRAK telah menyerahkan laporannya Bupati Aceh Barat. Kita mendesak pemda meningkatkan pengawasan dan mendorong pengelolaan dana BOS secara transparan dan partisipatif,” ujarnya.
GeRAK Aceh Barat bersama para assesor akan mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Aceh sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pihaknya meminta Pemda Aceh Barat mewajibkan setiap sekolah mengumumkan besarnya dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS tersebut sehingga dapat diketahui masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Tingkatkan Ekspor Tak Mampu Kuatkan Rupiah

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar.
“Itu strategi normatif yang efeknya jangka panjang, bukan jangka pendek,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jakarta, Jumat (19/12).
Pemerintah telah menyusun rencana strategi dengan meningkatkan ekspor di sektor industri dan menekan laju impor.
Seharusnya Pemerintah mengeluarkan strategi jangka pendek, yaitu penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.
“Mestinya yang kita butuhkan sekarang adalah pemecahan jangka pendek, yaitu dengan menegakkan amanat UU No.7/2011 tentang Mata Uang. Pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan,” sebut politisi Gerindra itu.
Dikemukakan Heri, melemahnya rupiah sebetulnya juga karena tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia dalam waktu cepat. Apalagi, sambung Heri, investasi asing saat ini mayoritas menggunakan portofolio. Ditambah lagi industri makanan kita masih menggunakan bahan baku impor hingga 60-65 persen.
Melemahnya rupiah, lanjut Heri, bukti bahwa sistem ekonomi Indonesia benar-benar liberal. Industri dan perdagangan adalah dua sektor yang sangat terbuka disusupi liberalisme.
“Lalu, bagaimana dengan cita-cita Trisakti yang selalu diprogramkan pemerintah itu. Masa rupiah kita harus terus bergantung pad dollar. Itu artinya, ekonomi kita tidak mandiri,” pungkas Heri.

Artikel ini ditulis oleh:

Tingkatkan Ekspor Tak Mampu Kuatkan Rupiah

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar.
“Itu strategi normatif yang efeknya jangka panjang, bukan jangka pendek,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jakarta, Jumat (19/12).
Pemerintah telah menyusun rencana strategi dengan meningkatkan ekspor di sektor industri dan menekan laju impor.
Seharusnya Pemerintah mengeluarkan strategi jangka pendek, yaitu penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.
“Mestinya yang kita butuhkan sekarang adalah pemecahan jangka pendek, yaitu dengan menegakkan amanat UU No.7/2011 tentang Mata Uang. Pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan,” sebut politisi Gerindra itu.
Dikemukakan Heri, melemahnya rupiah sebetulnya juga karena tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia dalam waktu cepat. Apalagi, sambung Heri, investasi asing saat ini mayoritas menggunakan portofolio. Ditambah lagi industri makanan kita masih menggunakan bahan baku impor hingga 60-65 persen.
Melemahnya rupiah, lanjut Heri, bukti bahwa sistem ekonomi Indonesia benar-benar liberal. Industri dan perdagangan adalah dua sektor yang sangat terbuka disusupi liberalisme.
“Lalu, bagaimana dengan cita-cita Trisakti yang selalu diprogramkan pemerintah itu. Masa rupiah kita harus terus bergantung pad dollar. Itu artinya, ekonomi kita tidak mandiri,” pungkas Heri.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden: Media Boleh Menggigit, Asal Jangan Melukai

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini media sudah terbuka dan bebas sekali, apa pun dan siapapun bisa diberitakan, ada yang dapat berita baik, jelek dan sedang-sedang saja. Namun demikian, Presiden mengingatkan, berita media jangan melukai, menusuk.
“Berita media boleh menggigit tapi jangan melukai, menggigit tapi yang mendidik bukan yang membuat berdarah-darah,” pesan Jokowi saat menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Wisma ANTARA, Jalan Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta, Kamis (18/12) malam.
Menurut Kepala Negara, saat ini media sudah jadi industri sehingga yang dilihat adalah kebutuhan pasar. Diakuinya, pasar senang yang sensasional ya yang disampaikan yang sensasional. Namun untuk kebaikan Bangsa, Kepala Negara meminta agar media bisa menggerakan masyarakat ke arah yang mencerahkan dalam hal apa pun.
Untuk itu, lanjut Presiden, peran media sebagai sosial kontrol memang diperlukan. Namun Presiden mengharapkan agar hal itu jangan sampai menimbulkan rasa pesimisme di masyarakat.
Presiden meyakini, ke depan, Indonesia akan cerah, meski pun banyak hadangan, rintangan, dan hambatan. Karena itu, kalau ada yang masih pesimis itu tidak benar.
“Jangan sampai kita tiap hari disuguhi hal-hal yang menggigit, melukai, tajam tapi tidak mendidik, kalau hal seperti itu diteruskan yang terbangun adalah sebuah persepsi negara yang negatif, jadi sering pesimis padahal yang ingin kita bangun adalah harapan penuh optimisme,” kata Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain