Larangan Jilbab Kementerian BUMN, Wapres: Ada yang Bikin Isu!

19 Desember 2014, 07:54

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku geram dengan isu yang beredar terkait larangan berjilbab, celana katung dan berjenggot bagi pegawai Kementerian BUMN. Menurutnya hal itu hanya selintingan isu yang tidak benar adanya.
“Ah nggak benar itu pasti ada yang bikin isu itu,” kata JK singkat saat ditemui di Hotel Bidakara, Kamis (18/12) malam.
Sementara itu, Kementerian BUMN juga telah menepis rumor beredar itu. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
“Kalian (Wartawan) kan lihat sendiri banyak pegawai wanita kantor Kementerian BUMN yang menggunakan baju muslimah kalau ada larangan tentunya mereka pada lepas jilbab, iya gak? Semua surat edaran kami kan dipublikasikan di portal kami. Semua juga bisa melihat itu,” kata Imam melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/12).
Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya.
Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana menggantung.

Artikel ini ditulis oleh:

Larangan Jilbab Kementerian BUMN, Wapres: Ada yang Bikin Isu!

19 Desember 2014, 07:54

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku geram dengan isu yang beredar terkait larangan berjilbab, celana katung dan berjenggot bagi pegawai Kementerian BUMN. Menurutnya hal itu hanya selintingan isu yang tidak benar adanya.
“Ah nggak benar itu pasti ada yang bikin isu itu,” kata JK singkat saat ditemui di Hotel Bidakara, Kamis (18/12) malam.
Sementara itu, Kementerian BUMN juga telah menepis rumor beredar itu. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
“Kalian (Wartawan) kan lihat sendiri banyak pegawai wanita kantor Kementerian BUMN yang menggunakan baju muslimah kalau ada larangan tentunya mereka pada lepas jilbab, iya gak? Semua surat edaran kami kan dipublikasikan di portal kami. Semua juga bisa melihat itu,” kata Imam melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/12).
Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya.
Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana menggantung.

Artikel ini ditulis oleh:

PBB: Butuh Waktu Buat Keputusan Resolusi Palestina

19 Desember 2014, 07:50

Jakarta, Aktual.co — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perundingan soal rencana resolusi PBB, untuk menetapkan persyaratan bagi tercapainya kesepakatan damai antara Israel-Palestina, akan membutuhkan waktu.

“Akan perlu waktu,” kata duta besar PBB untuk Yordania Dina Kawar, dikutip AFP, Jumat (19/12).

Pernyataan Kawar ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Yordania yang mengatakan pihaknya terbuka untuk membahas rancanagan tersebut.

Yordania bersama Inggris dan Prancis berharap dapat membuat rancangan resolusi yang bisa disahkan dengan suara bulat di tingkat Dewan Keamanan dan tidak akan digugurkan oleh Amerika Serikat.

Rancangan resolusi Palestina itu menetapkan tenggat 12 bulan untuk menyelesaikan perundingan soal penyelesaian akhir serta akhir 2017 sebagai kerangka waktu bagi Israel untuk menyelesaikan langkah-langkah penarikan dari wilayah-wilayah Palestina.

Kesepakatan damai akhir itu akan membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara bersama, demikian menurut rancangan tersebut.

Namun, batas waktu yang disebutkan dalam rancangan resolusi bagi kesepakatan akhir serta penarikan Israel tampaknya tidak akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

Washington telah berulang kali menggunakan hak vetonya (hak penolakan) terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang dianggap merongrong Israel sang sekutu dekatnya.

Pemerintah AS menentang langkah-langkah untuk melumpuhkan para perunding melalui sebuah resolusi PBB –terutama terkait upaya untuk menetapkan tenggat bagi penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat.

“Ini bukan hal yang bisa dijadikan dasar untuk mencapai kesepakatan terhadap resolusi seperti yang dirancang itu dan karena itulah, kita perlu menjalankan tugas,” kata seorang diplomat Dewan Keamanan.

“Yang jadi masalah sekarang adalah, bagaimana kita mencapai sesuatu yang mengharuskan konsensus bisa tercapai. Tujuan yang kita miliki adalah mencapai kesepakatan, yang berarti bahwa kita menginginkan adanya resolusi yang bisa disetujui semua pihak,” kata diplomat tersebut.