Jakarta, Aktual.co — Anthurium termasuk keluarga (family) Araceae yang mempunyai perakaran yang banyak, batang dan daun yang kokoh, serta bunga berbentuk ekor. Yang berdaun indah adalah asli Indonesia. Sementara, untuk bunga potong berasal dari Eropa.

Jenis-jenis Anthurium di tanah air, misalnya, Anthurium crystallianum, variegata, jenmanii, gelombang cinta (wave of love), hookeri, macrolobium, adreanum, clavigerum, dan schezeranium.

Dasirun, salah satu penjual serta penghobi tanaman hias, mengatakan, bahwa tanaman Anthurium gelombang cinta harganya berkisar Rp300 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta. Perawatan tanaman ini cukup mudah.

“Di kios juga sama harganya. Untuk perawatannya simple. Disiram cukup 2 hari sekali nggak papa, biasanya selain dibeli untuk hiasan rumah juga bisa buat rental di kantor-kantor,” urainya, di kios bunga Pagi Ceria Landscaping, Jl. Srengseng Sawah Kav10-11 (Pintu Keluar UI), Depok.

Pria ramah dan murah senyum ini menyarankan kepada penghobi untuk menyiram Anthurium gelombang cinta dua hari sekali. “Perawatan gelombang cinta itu tidak terlalu sulit. Sebulan sekali diberi pupuk NPK. Serta jangan terlalu banyak disiram cukup 2 hari sekali, “ saran ia.

Agar terhindar dari hama, kata ia, pemilik bisa menyemprotkan zat anti hama insektisida produksi pabrik ke gelombang cinta miliknya. “Penyakit yang biasa sering terdapat di tanaman ini adalah kalau tidak dirawat bisa terkena kutu. Dan, ini harus disemprot dengan decis sebulan sekali,” ucapnya.

Dasirun kembali menjelaskan, pemilik biasanya menaruh tanaman wave of love di pojok ruangan rumah. “ Di rumah karena memang termasuk tanaman indoor yang tidak boleh terkena sinar Matahari. Selain itu, tanaman ini memang cocok untuk rental di kantor atau di area perbankan,” urainya lagi.

Pengalaman menarik saat menjual gelombang cinta tersebut, banyak pengunjung yang melihat tanaman ini bentuknya mirip ular memanjang. “Kalau biasanya sudah tumbuh besar kalau dipindah ke dalam pot yang lebih besar itu sangat menarik orang yang melihatnya,” kenangnya berbagi pengalamannya. .

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anthurium termasuk keluarga (family) Araceae yang mempunyai perakaran yang banyak, batang dan daun yang kokoh, serta bunga berbentuk ekor. Yang berdaun indah adalah asli Indonesia. Sementara, untuk bunga potong berasal dari Eropa.

Jenis-jenis Anthurium di tanah air, misalnya, Anthurium crystallianum, variegata, jenmanii, gelombang cinta (wave of love), hookeri, macrolobium, adreanum, clavigerum, dan schezeranium.

Dasirun, salah satu penjual serta penghobi tanaman hias, mengatakan, bahwa tanaman Anthurium gelombang cinta harganya berkisar Rp300 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta. Perawatan tanaman ini cukup mudah.

“Di kios juga sama harganya. Untuk perawatannya simple. Disiram cukup 2 hari sekali nggak papa, biasanya selain dibeli untuk hiasan rumah juga bisa buat rental di kantor-kantor,” urainya, di kios bunga Pagi Ceria Landscaping, Jl. Srengseng Sawah Kav10-11 (Pintu Keluar UI), Depok.

Pria ramah dan murah senyum ini menyarankan kepada penghobi untuk menyiram Anthurium gelombang cinta dua hari sekali. “Perawatan gelombang cinta itu tidak terlalu sulit. Sebulan sekali diberi pupuk NPK. Serta jangan terlalu banyak disiram cukup 2 hari sekali, “ saran ia.

Agar terhindar dari hama, kata ia, pemilik bisa menyemprotkan zat anti hama insektisida produksi pabrik ke gelombang cinta miliknya. “Penyakit yang biasa sering terdapat di tanaman ini adalah kalau tidak dirawat bisa terkena kutu. Dan, ini harus disemprot dengan decis sebulan sekali,” ucapnya.

Dasirun kembali menjelaskan, pemilik biasanya menaruh tanaman wave of love di pojok ruangan rumah. “ Di rumah karena memang termasuk tanaman indoor yang tidak boleh terkena sinar Matahari. Selain itu, tanaman ini memang cocok untuk rental di kantor atau di area perbankan,” urainya lagi.

Pengalaman menarik saat menjual gelombang cinta tersebut, banyak pengunjung yang melihat tanaman ini bentuknya mirip ular memanjang. “Kalau biasanya sudah tumbuh besar kalau dipindah ke dalam pot yang lebih besar itu sangat menarik orang yang melihatnya,” kenangnya berbagi pengalamannya. .

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
“Lelang jabatan Dirjen Pajak ini hampir mencapai titik nadir kegagalan karena jika nanti yang terpilih adalah orang yang salah, cacat hukum dan terindikasi korupsi, mau dibawa kemana keuangan negara ini,” kata Rahmat, di Jakarta, Kamis (18/12).
Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa lelang jabatan ini harus termonitor dari berbagai pihak dan masyarakat luas agar akuntabilitas dan transparansinya dapat dipertanggungjawabkan.
“PPATK, KPK, dan BIN menjadi tumpuan terakhir seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai Kemenkeu mengabaikan masukan masukan-masukan tersebut,” ujar dia.
Saat ini, setidaknya sudah ada 11 nama yang masih diseleksi Kementerian Keuangan untuk menduduki posisi strategis itu. Pengikutsertaan KPK, PPATK dan BIN menjadi penting untuk menelusuri rekam jejak para calon Dirjen Pajak.
“Seharusnya rekam jejak calon yang mendaftar diiventarisir dulu dan yang secara kapasitas dan kapabilitas memiliki kemampuan dalam mengurusi persoalan pajak yang dipilih,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
“Lelang jabatan Dirjen Pajak ini hampir mencapai titik nadir kegagalan karena jika nanti yang terpilih adalah orang yang salah, cacat hukum dan terindikasi korupsi, mau dibawa kemana keuangan negara ini,” kata Rahmat, di Jakarta, Kamis (18/12).
Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa lelang jabatan ini harus termonitor dari berbagai pihak dan masyarakat luas agar akuntabilitas dan transparansinya dapat dipertanggungjawabkan.
“PPATK, KPK, dan BIN menjadi tumpuan terakhir seluruh masyarakat Indonesia, jangan sampai Kemenkeu mengabaikan masukan masukan-masukan tersebut,” ujar dia.
Saat ini, setidaknya sudah ada 11 nama yang masih diseleksi Kementerian Keuangan untuk menduduki posisi strategis itu. Pengikutsertaan KPK, PPATK dan BIN menjadi penting untuk menelusuri rekam jejak para calon Dirjen Pajak.
“Seharusnya rekam jejak calon yang mendaftar diiventarisir dulu dan yang secara kapasitas dan kapabilitas memiliki kemampuan dalam mengurusi persoalan pajak yang dipilih,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Utama Pertamina EP Tri Siwindono enggan memberikan komentar seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap terkait jual beli gas alam pembangkit listrik, di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.
“Saya lagi pusing,” kata Tri seusai diperiksa KPK di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/12).
Pada Kamis Tri diperiksa setelah sebelumnya pada pemanggilan pertama pada Selasa (16/12), surat panggilan tidak diterima.
Tri yang saat ini menjabat sebagai komisaris independen PT Elnusa Tbk (ELSA) diperiksa bersama dengan mantan Direktur Utama Pertamina EP Cepu, Haposan Napitupulu.
Haposan juga irit bicara kepada wartawan usai diperiksa.
“Enggak, belum sampai ke sana, masih tahap awal,” kata Haposan.
Ia juga tidak menjelaskan mengenai kemungkinan adanya penyimpangan kontrak kerja terkait jalur pipa gas di Bangkalan.
“Enggak, belum (ditanyakan),” kata Haposan seraya masuk ke mobil Honda CRV hitam dengan nomor polisi B 1856 BJF.
Keduanya diperiksa untuk tersangka direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko yang diduga menyuap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi bupati Bangkalan pada periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013.
Fuad mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).
Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan.
Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.
Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasar PJBG tersebut, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP) atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur, Bangkalan, Madura.
Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Perjanjian yang mengatur Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS akibatnya, gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Direktur Utama Pertamina EP Tri Siwindono enggan memberikan komentar seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap terkait jual beli gas alam pembangkit listrik, di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.
“Saya lagi pusing,” kata Tri seusai diperiksa KPK di gedung KPK Jakarta, Kamis (18/12).
Pada Kamis Tri diperiksa setelah sebelumnya pada pemanggilan pertama pada Selasa (16/12), surat panggilan tidak diterima.
Tri yang saat ini menjabat sebagai komisaris independen PT Elnusa Tbk (ELSA) diperiksa bersama dengan mantan Direktur Utama Pertamina EP Cepu, Haposan Napitupulu.
Haposan juga irit bicara kepada wartawan usai diperiksa.
“Enggak, belum sampai ke sana, masih tahap awal,” kata Haposan.
Ia juga tidak menjelaskan mengenai kemungkinan adanya penyimpangan kontrak kerja terkait jalur pipa gas di Bangkalan.
“Enggak, belum (ditanyakan),” kata Haposan seraya masuk ke mobil Honda CRV hitam dengan nomor polisi B 1856 BJF.
Keduanya diperiksa untuk tersangka direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko yang diduga menyuap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi bupati Bangkalan pada periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013.
Fuad mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).
Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan.
Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.
Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasar PJBG tersebut, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP) atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur, Bangkalan, Madura.
Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Perjanjian yang mengatur Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS akibatnya, gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby