29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40407

‘Backlog’ Capai 15 Juta Unit, IPW: Lipatgandakan Anggaran Perumahan Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Property Watch (IPW) mendesak pemerintah melipatgandakan anggaran perumahan rakyat mengingat jumlah “backlog” (kekurangan rumah) mencapai lebih dari 15 juta unit.

“Sebagai salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, papan (perumahan) menjadi salah satu indikator kesejahteraan sebuah negara,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut Ali, dengan pengalihan subsidi BBM kepada sektor produktif (pembangunan), diperkirakan penambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada APBN-P 2015 sekitar Rp47,5 triliun.

Diperkirakan bahwa dari jumlah penambahan tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas Rp20 triliun, infrastruktur ketahanan pangan Rp12,5 triliun, infrastruktur air minum dan sanitasi Rp13 triliun, sehingga dicemaskan hanya menyisakan sekitar Rp2 triliun untuk perumahan rakyat.

“Dengan anggaran hanya sebesar itu tidak akan dapat meningkatkan program perumahan rakyat. Belum lagi bicara pilar perumahan yang belum juga terselesaikan,” katanya.

Menurut dia, fokus pemerintah untuk lebih mengembangkan infrastruktur cukup baik namun jangan dilupakan bahwa fundamental perumahan rakyat terkait Badan Perumahan dan Bank Tanah harus disiapkan karena sudah sangat mendesak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rekrut Orang Asing jadi Dirut BUMN, Tempatkan WNI Kelas Dua

Jakarta, Aktual.co — Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.
“Wacana yang dilontarkan oleh menteri BUMN ini seolah telah menjustifikasi bahwa WNA lebih berkualitas dan sebaliknya seolah WNI merupakan angkatan kerja yang tak kompeten. Janganlah kita kasih karpet merah untuk orang asing, sedangkan bangsa sendiri masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan,” kata politisi PKS, Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Kamis.
Kalau pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing, tentunya kita akan bertanya sebenarnya mereka bekerja untuk siapa.
“Saya kira sudah cukuplah mengimpor sapi, kapal hingga singkong, jangalah sekarang tenaga kerja kita import juga. Lantas dimana yang katanya mau mengimplementasikan trisakti dan nawa cita,” ujar Aboe Bakar.
Bila itu dilakukan, bagaimana kitaberdikari dalam bidang ekonomi sedangkan semuanya kita import bahkan tak percaya dengan SDM bangsa sendiri.

“Saya yakin masih banyak putera terbaik bangsa yang mampu mengelola BUMN. Yang tak perlu kita ragukan dari para putera pertiwi ini adalah rasa nasionalisme, mereka pasti lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri dibanding pihak lain. Hal ini tentunya tak kita dapatkan apabila kursi pimpinan BUMN diduduki oleh orang asing,” katanya.
Laporan: Adi Adrian.

Artikel ini ditulis oleh:

Rekrut Orang Asing jadi Dirut BUMN, Tempatkan WNI Kelas Dua

Jakarta, Aktual.co — Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.
“Wacana yang dilontarkan oleh menteri BUMN ini seolah telah menjustifikasi bahwa WNA lebih berkualitas dan sebaliknya seolah WNI merupakan angkatan kerja yang tak kompeten. Janganlah kita kasih karpet merah untuk orang asing, sedangkan bangsa sendiri masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan,” kata politisi PKS, Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Kamis.
Kalau pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing, tentunya kita akan bertanya sebenarnya mereka bekerja untuk siapa.
“Saya kira sudah cukuplah mengimpor sapi, kapal hingga singkong, jangalah sekarang tenaga kerja kita import juga. Lantas dimana yang katanya mau mengimplementasikan trisakti dan nawa cita,” ujar Aboe Bakar.
Bila itu dilakukan, bagaimana kitaberdikari dalam bidang ekonomi sedangkan semuanya kita import bahkan tak percaya dengan SDM bangsa sendiri.

“Saya yakin masih banyak putera terbaik bangsa yang mampu mengelola BUMN. Yang tak perlu kita ragukan dari para putera pertiwi ini adalah rasa nasionalisme, mereka pasti lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri dibanding pihak lain. Hal ini tentunya tak kita dapatkan apabila kursi pimpinan BUMN diduduki oleh orang asing,” katanya.
Laporan: Adi Adrian.

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh Desak Gubernur Jabar Putuskan Revisi UMK

Jakarta, Aktual.co — Massa dari berbagai organisasi buruh di Jawa Barat menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung, mendesak Gubernur Ahmad Heryawan untuk segera mengeluarkan surat keputusan revisi Upah Minimum Kabupaten Jabar 2015, Kamis (18/12).
Koordinator Aliansi Buruh Jabar Azhar Hariman menyampaikan, aksinya yang kesekian kali itu menuntut Gubernur Jabar merevisi UMK Jabar yang disesuaikan dengan dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Meminta kepada Gubernur Jabar untuk secepatnya mengeluarkan SK revisi UMK Jabar 2015 menyesuaikan dampak inflasi kenaikan BBM,” kata Azhar.
Dia berharap, Gubernur Jabar tidak membeda-bedakan penyesuaian dampak kenaikan BBM di 27 kota/kabupaten di Jabar. “Kenaikan inflasi dampak BBM di semua 27 kota/kabupaten se-Jabar tidak ada yang dianak tirikan,” katanya.
Ketua organisasi buruh lainnya KSPSI Jabar Roy Jinto menambahkan, aksinya itu akan terus dilakukan sampai Gubernur Jabar mengeluarkan revisi SK UMK 2015.
Dewan pengupahan, bersama para pakar, BI dan BPS telah membahas penyesuaian UMK 2015 yang mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Buruh Desak Gubernur Jabar Putuskan Revisi UMK

Jakarta, Aktual.co — Massa dari berbagai organisasi buruh di Jawa Barat menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung, mendesak Gubernur Ahmad Heryawan untuk segera mengeluarkan surat keputusan revisi Upah Minimum Kabupaten Jabar 2015, Kamis (18/12).
Koordinator Aliansi Buruh Jabar Azhar Hariman menyampaikan, aksinya yang kesekian kali itu menuntut Gubernur Jabar merevisi UMK Jabar yang disesuaikan dengan dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Meminta kepada Gubernur Jabar untuk secepatnya mengeluarkan SK revisi UMK Jabar 2015 menyesuaikan dampak inflasi kenaikan BBM,” kata Azhar.
Dia berharap, Gubernur Jabar tidak membeda-bedakan penyesuaian dampak kenaikan BBM di 27 kota/kabupaten di Jabar. “Kenaikan inflasi dampak BBM di semua 27 kota/kabupaten se-Jabar tidak ada yang dianak tirikan,” katanya.
Ketua organisasi buruh lainnya KSPSI Jabar Roy Jinto menambahkan, aksinya itu akan terus dilakukan sampai Gubernur Jabar mengeluarkan revisi SK UMK 2015.
Dewan pengupahan, bersama para pakar, BI dan BPS telah membahas penyesuaian UMK 2015 yang mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Pansel Serahkan 15 calon Hakim MK

Ketua Pansel Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bersama anggota pansel Refly Harun menyerahkan calon hakim MK kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (18/12/2014). Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi menyerahkan 15 nama calon hakim konstitusi kepada KPK agar bisa dilakukan penelusuran rekam jejak terhadap 15 calon hakim MK tersebut. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain