Jakarta, Aktual.co — Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Kabinet akan rapat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membahas soal berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai komisioner KPK.
“Kan Pak Busyro sudah berakhir, koordinasi itulah, ini kan kosong,” kata Menteri Yasona Laoly saat dikonfirmasi terkait kehadirannya di Gedung KPK, Kamis (18/12).
Menkumham Yasonna Laoly tiba di Gedung KPK pukul 14.48 WIB disusul oleh Seskab Andi Widjajanto sekitar dua menit kemudian dengan menumpangi mobil dinas bernomor polisi B 1194 RFS.
Berdasarkan Keppres Nomor 33/P Tahun 2011, jabatan Busyro telah berakhir pada 16 Desember 2014.
Untuk pengganti kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Busyro sebenarnya tengah diproses di DPR Komisi III, namun proses tersebut terbentur dengan masa reser DPR hingga Januari mendatang.
Dua nama calon pimpinan KPK yang telah diserahkan oleh panitia seleksi yakni Robby Arya Brata dan Busyro Muqodas sendiri, telah memasuki tahap uji kelayakan di DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Kabinet akan rapat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membahas soal berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai komisioner KPK.
“Kan Pak Busyro sudah berakhir, koordinasi itulah, ini kan kosong,” kata Menteri Yasona Laoly saat dikonfirmasi terkait kehadirannya di Gedung KPK, Kamis (18/12).
Menkumham Yasonna Laoly tiba di Gedung KPK pukul 14.48 WIB disusul oleh Seskab Andi Widjajanto sekitar dua menit kemudian dengan menumpangi mobil dinas bernomor polisi B 1194 RFS.
Berdasarkan Keppres Nomor 33/P Tahun 2011, jabatan Busyro telah berakhir pada 16 Desember 2014.
Untuk pengganti kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Busyro sebenarnya tengah diproses di DPR Komisi III, namun proses tersebut terbentur dengan masa reser DPR hingga Januari mendatang.
Dua nama calon pimpinan KPK yang telah diserahkan oleh panitia seleksi yakni Robby Arya Brata dan Busyro Muqodas sendiri, telah memasuki tahap uji kelayakan di DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan empat tersangka komplotan faktur pajak ilegal kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk diproses hukum.
Direktur Intelijen dan Penyidikan pada Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan, empat tersangka yang diserahkan itu U, S, R dan E atau seringkali disebut komplotan Cibinong yang melakukan tindakan penerbitan faktur pajak tidak sah melalui PT RNS, PT MPM dan PT SVA, dan beberapa perusahaan lainnya.
“Empat tersangka komplotan ini diduga telah membantu dan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam rangka menerbitkan faktur pajak tidak sah,” kata Yuli, Kamis (18/12).
Dia menuturkan, penyidikan terhadap empat tersangka itu berdasarkan pengembangan dari kasus Sumarno yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang diputuskan terbukti bersalah melakukan pidana menerbitkan faktur pajak tidak sah.
Perbuatan itu, lanjut dia, sudah dilakukan mulai tahun pajak 2008 sampai 2012, dengan cara tersangka U menerima penjualan faktur pajak tidak sah dari terpidana Sumarno seharga 16 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.
Selanjutnya tersangka U menjual kepada tersangka S seharga 22.5 persen, lalu dijual ke tersangka R seharga 25 persen kemudian dijual kembali ke perusahaan-perusahaan pengguna faktur seharga 40 persen.
“Uang hasil penjualan faktur fiktif tersebut ditampung di rekening atas nama tersangka E, katanya.
Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono mengaku, siap menindaklanjuti proses hukum kompolotan kejahatan faktur pajak tersebut.
Dia menegaskan, tersangka akan dikenakan Pasal 39A huruf (a) junto pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
“Empat tersangka sekarang ditahan dititipkan di Bareskrim, akan disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu