Keributan Antar Oknum Anggota Polisi, Sejumlah Korban Melapor ke Polres

18 Desember 2014, 13:22

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah korban penganiayaan anggota polisi di kawasan Harbour Bay, Jodoh, Batam, Rabu (17/12) dini hari, membuat laporan ke Mapolresta Barelang.
“Kami sudah buat laporan, sekarang tunggu diminta keterangan saja,” kata pelapor yang tak mau menyebutkan namanya.
Sebanyak lima korban penganiayaan, yang merupakan pekerja di kawasan Harbour Bay, membuat laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi.
Sebelumnya, terjadi keributan antara anggota polairud dengan anggota Polda Kepri di M One Pub dan KTV Harbour Bay, Batam, rabu dini hari. Salah satu anggota polairud bersentuhan badan dengan anggota Polda dan terjadi cekcok hingga menimbulkan keributan.
Imbas dari keributan ini, beberapa karyawan (petugas keamanan) setempat terkena sasaran bogem mentah dari puluhan anggota polairud.

Artikel ini ditulis oleh:

Keributan Antar Oknum Anggota Polisi, Sejumlah Korban Melapor ke Polres

18 Desember 2014, 13:22

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah korban penganiayaan anggota polisi di kawasan Harbour Bay, Jodoh, Batam, Rabu (17/12) dini hari, membuat laporan ke Mapolresta Barelang.
“Kami sudah buat laporan, sekarang tunggu diminta keterangan saja,” kata pelapor yang tak mau menyebutkan namanya.
Sebanyak lima korban penganiayaan, yang merupakan pekerja di kawasan Harbour Bay, membuat laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi.
Sebelumnya, terjadi keributan antara anggota polairud dengan anggota Polda Kepri di M One Pub dan KTV Harbour Bay, Batam, rabu dini hari. Salah satu anggota polairud bersentuhan badan dengan anggota Polda dan terjadi cekcok hingga menimbulkan keributan.
Imbas dari keributan ini, beberapa karyawan (petugas keamanan) setempat terkena sasaran bogem mentah dari puluhan anggota polairud.

Artikel ini ditulis oleh:

Kementerian BUMN Bantah Larang Pegawainya Pakai Jilbab

18 Desember 2014, 13:15

Jakarta, Aktual.co — Kementerian BUMN menepis rumor beredar yang mengatakan bahwa melarang pegawainya masuk kantor mengenakan jilbab, celana katung dan berjenggot. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
“Kalian kan lihat sendiri banyak pegawai wanita kantor Kementerian BUMN yang menggunakan baju muslimah kalau ada larangan tentunya mereka pada lepas jilbab, iya gak? Semua surat edaran kami kan dipublikasikan di portal kami. Semua juga bisa melihat itu,” kata Imam melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/12).
Seperti diberitakan di beberapa media, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana menggantung.

Artikel ini ditulis oleh:

Kementerian BUMN Bantah Larang Pegawainya Pakai Jilbab

18 Desember 2014, 13:15

Jakarta, Aktual.co — Kementerian BUMN menepis rumor beredar yang mengatakan bahwa melarang pegawainya masuk kantor mengenakan jilbab, celana katung dan berjenggot. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
“Kalian kan lihat sendiri banyak pegawai wanita kantor Kementerian BUMN yang menggunakan baju muslimah kalau ada larangan tentunya mereka pada lepas jilbab, iya gak? Semua surat edaran kami kan dipublikasikan di portal kami. Semua juga bisa melihat itu,” kata Imam melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/12).
Seperti diberitakan di beberapa media, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana menggantung.

Artikel ini ditulis oleh:

BPK Beri Mandat KAP Periksa Keuangan

18 Desember 2014, 13:12

Jakarta, Aktual.co — Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan keuangan di seluruh daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sumberdaya manusia di BPK belum bisa menjangkau seluruh lembaga dan instansi di daerah,

“BPK harus memprioritaskan pemeriksaan kinerja, sementara untuk pemeriksaan keuangan bisa dilakukan oleh KAP,” ujar Ketua BPK, Harry Azhar di Balai Kartini Jakarta, Kamis (18/12).

Lebh lanjut dikatakan dia, BPK akan memberikan wewenang sepenuhnya seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Selain itu, BPK juga akan terus memantau kinerja KAP.

“KAP sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan pengetahuan tentang peraturan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BPK Beri Mandat KAP Periksa Keuangan

18 Desember 2014, 13:12

Jakarta, Aktual.co — Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan keuangan di seluruh daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sumberdaya manusia di BPK belum bisa menjangkau seluruh lembaga dan instansi di daerah,

“BPK harus memprioritaskan pemeriksaan kinerja, sementara untuk pemeriksaan keuangan bisa dilakukan oleh KAP,” ujar Ketua BPK, Harry Azhar di Balai Kartini Jakarta, Kamis (18/12).

Lebh lanjut dikatakan dia, BPK akan memberikan wewenang sepenuhnya seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Selain itu, BPK juga akan terus memantau kinerja KAP.

“KAP sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan pengetahuan tentang peraturan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aktual.com

Keributan Antar Oknum Anggota Polisi, Sejumlah Korban Melapor ke Polres

Keributan Antar Oknum Anggota Polisi, Sejumlah Korban Melapor ke Polres

Kementerian BUMN Bantah Larang Pegawainya Pakai Jilbab

Kementerian BUMN Bantah Larang Pegawainya Pakai Jilbab

BPK Beri Mandat KAP Periksa Keuangan

BPK Beri Mandat KAP Periksa Keuangan

Berita Lain

Pemerintah Target Rampungkan 15.000 Hunian Warga Terdampak dalam Kurun Waktu 3...

BMKG Catat Tujuh Kali Gempa Bumi Guncang Agam

PBB Gelar Sidang Darurat Usai Israel Akui Somaliland

Penuhi Undangan Masdar Energy, Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Perluasan Investasi EBT

DPR Tekankan UMP 2026 Harus Jaga Daya Beli dan Dunia Usaha