29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40418

Genjot Proyek Infrastruktur, Jokowi Garap Trans KA dan Tol

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya sudah siap membangun proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritasnya mulai tahun depan.

Ia menyebutkan, proyek Trans Kereta Api (KA) di Sumatera siap dimulai pembangunannya pada Februari hingga Maret mendatang.

“Trans Tol di Sumatera juga awal tahun sudah akan kita mulai. Kita minta Bupati, Walikota, Gubernur terkait pembebasaan lahan dibantu,” kata Jokowi dalam acara pembukaan Musrenbangnas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Trans KA dan proyek tol di Kalimantan juga akan dimulai tahun depan. Anggarannya akan dikombinasikan antara APBN dan swasta.

“Karena sudah ada investor yang akan masuk ke sana,” tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan membangun proyek Trans KA di Sulawesi mulai tahun depan. Dirinya juga mendorong proses feasibility study (uji kelayakan) mengenai KA di Papua, yang ditargetkan enam bulan mendatang telah selesai.

“Sehingga pelaksanaan di lapangan sudah mulai. Karena konektivitas antar pulau untuk mengatur distribusi logistik,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain berbagai proyek infrastruktur yang akan digenjotnya tahun depan, pembangunan karakter manusia yang menjadi kunci kesuksesan megaproyek tersebut juga perlu ditingkatkan.

“Sebab itu saya minta Walikota, Gubernur lakukan perbaikan merubah pola pikir, revolusi karakter, serangan-serangan nilai baik pelanggaran birokrasi, masyarakat, yang pola pikirnya silabat, dibangun sistem agar diubah menjadi cepat pelayanannya,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Genjot Proyek Infrastruktur, Jokowi Garap Trans KA dan Tol

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya sudah siap membangun proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritasnya mulai tahun depan.

Ia menyebutkan, proyek Trans Kereta Api (KA) di Sumatera siap dimulai pembangunannya pada Februari hingga Maret mendatang.

“Trans Tol di Sumatera juga awal tahun sudah akan kita mulai. Kita minta Bupati, Walikota, Gubernur terkait pembebasaan lahan dibantu,” kata Jokowi dalam acara pembukaan Musrenbangnas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Trans KA dan proyek tol di Kalimantan juga akan dimulai tahun depan. Anggarannya akan dikombinasikan antara APBN dan swasta.

“Karena sudah ada investor yang akan masuk ke sana,” tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan membangun proyek Trans KA di Sulawesi mulai tahun depan. Dirinya juga mendorong proses feasibility study (uji kelayakan) mengenai KA di Papua, yang ditargetkan enam bulan mendatang telah selesai.

“Sehingga pelaksanaan di lapangan sudah mulai. Karena konektivitas antar pulau untuk mengatur distribusi logistik,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain berbagai proyek infrastruktur yang akan digenjotnya tahun depan, pembangunan karakter manusia yang menjadi kunci kesuksesan megaproyek tersebut juga perlu ditingkatkan.

“Sebab itu saya minta Walikota, Gubernur lakukan perbaikan merubah pola pikir, revolusi karakter, serangan-serangan nilai baik pelanggaran birokrasi, masyarakat, yang pola pikirnya silabat, dibangun sistem agar diubah menjadi cepat pelayanannya,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Lahan Bogor Ditiga Lokasi

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tukar-menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor, dengan tersangka Direktur Utama PT Sentul City sekaligus Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala (KCK) di tiga lokasi di Jakarta.
“Terkait penyidikan kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka KCK, penyidik hari ini melakukan rekonstruksi di tiga lokasi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (18/12).
Tiga lokasi itu adalah Menara Sudirman lantai 27, Hotel Golden Jalan Akasia dan PT Fajar Abadi Masindo Pulogadung. “Kegiatan dilakukan secara urutan di ke-3 lokasi tersebut.”
Selain mengikutsertakan Cahyadi Kumala sebagai tersangka, penyidik melibatkan 65 orang saksi untuk kebutuhan rekonstruksi. Sebelumnya, KPK sudah melakukan penggeledahan di ruangan Direktorat Jenderal Planalogi Kementerian Kehutanan.
“Dari penggeledahan ditemukan dokumen terkait dengan tukar-menukar kawasan hutan dan pinjam pakai,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (17/12).
KPK sebelumnya sudah beberapa kali memanggil Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto dalam kasus yang sama.
KPK menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selanjutnya KPK juga menyangkakan dugaan perbuatan menghalang-halangi penyidikan berdasarkan pasal 21 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Lahan Bogor Ditiga Lokasi

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tukar-menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor, dengan tersangka Direktur Utama PT Sentul City sekaligus Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala (KCK) di tiga lokasi di Jakarta.
“Terkait penyidikan kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka KCK, penyidik hari ini melakukan rekonstruksi di tiga lokasi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (18/12).
Tiga lokasi itu adalah Menara Sudirman lantai 27, Hotel Golden Jalan Akasia dan PT Fajar Abadi Masindo Pulogadung. “Kegiatan dilakukan secara urutan di ke-3 lokasi tersebut.”
Selain mengikutsertakan Cahyadi Kumala sebagai tersangka, penyidik melibatkan 65 orang saksi untuk kebutuhan rekonstruksi. Sebelumnya, KPK sudah melakukan penggeledahan di ruangan Direktorat Jenderal Planalogi Kementerian Kehutanan.
“Dari penggeledahan ditemukan dokumen terkait dengan tukar-menukar kawasan hutan dan pinjam pakai,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (17/12).
KPK sebelumnya sudah beberapa kali memanggil Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto dalam kasus yang sama.
KPK menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selanjutnya KPK juga menyangkakan dugaan perbuatan menghalang-halangi penyidikan berdasarkan pasal 21 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ITW: Larangan Motor, Kebijakan Diskriminatif dan Arogan

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kebijakan yang sangat diskriminatif dan arogan telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pasalnya dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, membuat masyarakat pengendara sepeda motor bersusah payah dan meliuk-liuk di ruas jalan penghubung hanya untuk menuju jalan Thamrin –Merdeka Barat. 
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, kepada aktual.co, Kamis (18/12).
“Tidak hanya itu, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar ongkos parkir dan  tambahan penggunaan bahan bakar minyak, karena menempuh jarak yang lebih jauh,” tegasnya.
Menurut Edison Siahaan, kebijakan ini selain sangat tidak pro rakyat, juga belum dilengkapi sarana prasarana seperti lahan parkir gratis. Kebijakan ini  juga tidak berdampak pada upaya mengatasi kemacetan. Sebab, kondisi ruas jalan di Thamrin dan Merdeka Barat hingga Sudirman tetap macet karena dipadati kendaraan roda empat. 
“Justru kesemrautan dan kemacetan semakin hebat di sejumlah ruas jalan yang menuju Thamrin dan Merdeka Barat,” paparnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ITW: Larangan Motor, Kebijakan Diskriminatif dan Arogan

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai kebijakan yang sangat diskriminatif dan arogan telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pasalnya dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, membuat masyarakat pengendara sepeda motor bersusah payah dan meliuk-liuk di ruas jalan penghubung hanya untuk menuju jalan Thamrin –Merdeka Barat. 
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, kepada aktual.co, Kamis (18/12).
“Tidak hanya itu, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar ongkos parkir dan  tambahan penggunaan bahan bakar minyak, karena menempuh jarak yang lebih jauh,” tegasnya.
Menurut Edison Siahaan, kebijakan ini selain sangat tidak pro rakyat, juga belum dilengkapi sarana prasarana seperti lahan parkir gratis. Kebijakan ini  juga tidak berdampak pada upaya mengatasi kemacetan. Sebab, kondisi ruas jalan di Thamrin dan Merdeka Barat hingga Sudirman tetap macet karena dipadati kendaraan roda empat. 
“Justru kesemrautan dan kemacetan semakin hebat di sejumlah ruas jalan yang menuju Thamrin dan Merdeka Barat,” paparnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain