Jakarta, Aktual.co — Kapolda Bali Irjen Pol Benny Mokalou mengimbau agar seluruh Kapolres dan jajarannya tetap waspada dan tidak lengah dari setiap ancaman yang mungkin terjadi. 
“Ingat pengacau punya tujuan dan sasaran. Jadi jangan lengah, karena mereka tahu kita dan kita tidak tahu mereka,” kata Mokalou di Gedung Rupatama Mapolda Bali, Selasa (30/12).
Dia mengatakan, para pengacau baik teroris maupun kelompok ISIS tentu sudah memantau dan berusaha menyusup ke wilayah Indonesia, tidak terkecuali ke Pulau Bali. 
“Jangan merasa Bali aman. Justru aman berarti ancaman. Siaga dan kontrol setiap jalur-jalur celah terkecil apapun.”
Dia juga menuturkan, kepada jajaran Polres agar mengawal ketat setiap jalur masuknya para pengacau. Termasuk juga tempat pangkalan nelayan, juga harus di waspadai karena tidak menutup kemungkinan bisa masuk lewat jalur itu.
Apalagi, sambung Mokalou pihak pengacau sangat cerdas. “Ingat mereka itu sangat cerdas dan licin. Bahkan mereka lebih cerdas dari kita, karena tentu mereka mempelajari sistem dan ruang gerak kita sekecil apapun. Bahkan kita tidak tau siapa mereka. Karenanya kita harus waspada,” kata Mokalou.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Imam Anshori Saleh lebih memilih untuk menolak hukuman mati bagi para terdakwa tindak pidana. 
Dalam seleksi wawancara tahap II calon hakim MK di Aula Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/12) itu, Refly Harun menanyakan kepada Imam soal banyaknya pandangan yang berpendapat posisi negara dengan mayoritas warga beragama muslim akan mendukung hukuman mati. Namun berbeda dengan negara yang berbasis agama katholik yang cenderung menolak. Refly, dalam penuturannya, mencontohkan negara-negara barat melalui Konvensi Hak Asasi Manusia. 
“Kalau judicial review diajukan kembali soal hukuman mati, apa yang dilakukan?” tanya Refly Harun saat tahap wawancara.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Imam menolak hukuman mati. Menurut dia, hukuman mati tak berkorelasi dengan basis agama. Dia mencontohkan kapada dirinya sendiri yang seorang muslim. Sebagai seorang muslim, dia mengaku ingin mengakomodir nilai kemanusiaan.
“Walaupun agama membenarkan, agama dinamis tidak statis sesuai dengan perkembangan. Nyawa yang dihilangkan saya kira penghilangan hak asasi yang fundamental.”
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani mengajukan pertanyaan terkait upaya perlindungan konstitusional soal peniadaan hukuman mati. Pertanyaan tersebut dilontarkan menanggapi sikap pribadi Imam soal hukuman mati. 
“Bagaimana upaya lebih lanjut terkait hukuman mati secara eksplisit dalam konstitusi?” kata dia.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Imam menyarankan untuk adanya revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ancaman hukuman mati. “DPR bisa merevisi KUHP dengan menghapuskan hukuman mati. Kalau pengujian di MK agak sulit, karena sudah pernah diuji,” katanya. Dalam Pasal 55 KUHP, ancaman hukuman mati diakui secara legal.
Sebelumnya, MK telah mengeluarkan putusan soal uji materi hukuman mati dalam Undang-undang. Dalam putusannya, majelis berpendapat menjatuhkan hukuman mati dilindungi oleh konstitusi.
Merujuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati kepada produsen dan pengedar narkoba yang termaktub dalam pasal 113, 114. 116, 118, 119, dan 121. Selain itu, hukuman mati juga untuk tindak pidana korupsi.
Contoh peraturan lain yang masih menerapkan sistem hukuman mati adalah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dalam peraturan tersebut, koruptor dapat dihukum mati sepanjang mengambil dana korupsi di antaranya dari penanganan benacana alam, konflik sosial dan apabila melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.
Kendati demikian, beragam kontroversi mencuat. Kelompok anti hukuman mati menganggap penerapan vonis tersebut bertentangan dengan Konvensi HAM. Selain itu, vonis tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti jaminan perlindungan hak atas hidup yang terdapat pada artikel 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyampaikan refleksi dan catatan akhir tahun 2014 terhadap pencapaian hukum di Indonesia.

Dalam catatannya, PDIP merefleksikan sejumlah isu hukum dan HAM sepanjang tahun 2014.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan ada sejumlah catatan hukum seperti, proses pencapaian hukum saat gelaran pemilu legislatif dan presiden 2014 yang berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini sesuai mandat kongres III PDIP di Bali tahun 2010 yang bertekad ikut menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi seluas-luasnya demi kemasalahatan masyarakat,” kata Trimedya dalam ‘Konfrensi Pers Peluncuran Catatan Hukum dan HAM akhir Tahun PDI Perjuangan’ di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Dalam catatan akhir tahun yang dibarengi peluncuran buku berjudul ‘Bersama Jokowi Mengawal Penegakan Hukum’ ini, lanjut Trimedya, pihaknya juga memberikan catatan lain terkait hukum di Indonesia.

Antara lain, kata dia, soal kebijakan di bidang hukum yang dikeluarkan pemerintah dan DPR terkait pengesahan Rancangan Undang-undang MD3 (MPR, DPD, DPR dan DPRD). Kata dia, PDIP sendiri mengaku sejak awal menolak UU MD3 tersebut.

“PDIP ‘ngotot’ agar UU MD3 bisa dianulir. Bidang hukum PDIP pun melakukan gugatan atau pengajuan formil ke MK untuk membatalkan UU MD3,” ucapnya.

Trimedya pun berpendapat, munculnya UU MD3 dinilai telah melanggar prosedur pembuatan UU sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2009 tentang tata tertib DPR RI

“Sayangnya, perjuangan hukum ini kandas di meja hijau. Secara mengejutkan MK menolak permohonan pengujian UU MD3 tanpa memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan saksi ahli yang sudah disiapkan,” pungkasnya.

Selain itu, anggota komisi III DPR RI itu, juga menyoroti sejumlah isu hukum lain yang menjadi catatan PDIP. Seperti, dukungan terhadap lembaga KPK terkait fungsi serta rencana pergantian pimpinan KPK yang tengah berlangsung dan akan kembali dilakukan tahun 2015 mendatang, kasus penuntasan HAM di Indonesia medio tahun 66-98. Serta catatan hukum terhadap lembaga hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga hukum lain.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang