Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR dari fraksi Demokrat, Agus Hermanto setuju dengan usualan bila teknologi Air Traffic Control (ATC) yang ada di bandara-bandara di tanah air agar segera diupgrade.

Menyusul pengakuan lembaga pelayanan navigasi (AIrNav) Indonesia, jika ATC yang ada saat ini tidak bisa membaca kondisi cuaca.

“Pertalatan lebih canggih memang dibutuhkan. Harus disesuaikan dengan teknologi penerbangan yang terus berkembang. ATC yang masih ketinggalan perlu diupgrade,” kata Agus, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (30/12).

Bahkan, sambung Agus meminta, agar  pemerintah membicarakan hal ini dengan DPR, terutama yang berkaitan dengan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan teknologi yang memadai bagi penerbangan Indonesia. Kendati demikian, dia tidak sependapat bila ATC kuno ini dianggap sebagai penyebab hilangnya kontak dengan pesawat AirAsia.

“Ini perlu dibicarakan dengan DPR, masalah budgetingnya. Peralatan yang berkaitan dengan perhubungan memang penting, tapi hilang kontaknya AirAsia bukan itu penyebabnya. Kan sebelum hilang kontak masih ada komunikasi dengan ATC,” pungkas wakil ketua umum DPP Demokrat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana buka cabang di daerah. Dia meminta KPK memaparkan wacananya itu kepadanya selaku orang nomor satu dikorps Adhyaksa.
“Saya tidak dalam posisi untuk mengomentari itu. Tanyakan kesana apa pertimbangannya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Selasa (30/12).
Prasetyo mengatakan penanganan kasus-kasus korupsi di daerah sejatinya sudah ditangani oleh kepolisian serta Kejaksaan. Sehingga dia mempertanyakan maksud dan tujuan lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu berkeinginan membuka cabang.
“Di daerah kan sudah ada kami dan Polisi.”
Seperti diketahui Ketua KPK Abraham Samad menginisiasi pembangunan kantor cabang KPK di daerah. Rencananya Kantor cabang KPK itu akan dibagi dalam tiga zona. Diantaranya meliputi. Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.
Zona barat akan dibangun di Medan, Sumatera Utara. Sementara zona tengah di Balikpapan, Kalimantan Timur dan zona timur di Makassar, Sulawesi Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Cianjur, Jawa Barat mulai memasang tujuh closed-circuit televison (CCTV) di beberapa tempat terutama daerah rawan kemacetan lalu lintas. Pemasangan CCTV tersebut guna mempermudah petugas dalam melakukan tindakan dan pencegahan.
Kapolres Cianjur AKBP Dedy Kusuma Bakti mengatakan, ketujuh CCTV itu terhubung dengan jaringan internet, sehingga petugas dapat memantau situasi dan kondisi di sejumlah tempat setiap saat.
Selain itu, dia juga memerintahkan jajarannya untuk memasang sejumlah CCTV di pos pantau dan pengamanan Operasi Lilin Lodaya 2014.
“Ada yang memasang 3 hingga 4 kamera CCTV, namun cctv tersebut tidak terkoneksi dengan internet karena kebutuhannya lebih ke internal kepolisian dan bukan konsumsi publik. Jika ditotal secara keseluruhan, sudah 16 buah kamera CCTV dipasang Polres Cianjur di sejumlah titik,” kata dia di Cianjur, Selasa (30/12).
Dia menuturkan, tempat yang menjadi pantauan adalah wilayah hasil evaluasi, analisis serta hasil operasi dinilai sebagai pusat trouble spot, seperti di Pasar Ciranjang, Tugu Pramuka, Pasar Cipanas, DSE, Segar Alam dan persimpangan Tugu Ngaos, Mamaos, Maenpo.
“Tiga CCTV dipasang di Jalur Cipanas-Puncak Pasar Cipanas-DSE-Segar Alam. Dua untuk Tugu Pramuka di Jalan Raya Bandung-Cianjur dan di Pasar Ciranjang dan persimpangan Pos 8 Cepu masing-masing satu.”
Ke depannya, tambah dia, penggunaan CCTV tidak hanya digunakan untuk momentum tertentu, namun dapat dilakukan secara stasioner dan seterusnya, termasuk dengan memperluas jangkauan titik pemasangan di wilayah yang jaraknya cukup jauh, seperti di kawasan pantai di Cianjur selatan.
“Kami telah koodinasikan dengan Polda Jabar. Usulan tersebut disambut baik karena tujuannya untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan, di samping tujuan awalnya, yakni memantau lalu lintas serta mengurai kemacetan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Lambannya penuntasan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai akibat kurangnya sinergi antara KPK dengan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan ataupun Kepolisian.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, di sela-sela acara ‘Konfrensi Pers Peluncuran Catatan Hukum dan HAM akhir Tahun PDI Perjuangan’, di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

“Menurut saya menjadi bahan pemikiran KPK kedepan, selesaikan dulu kasus pertama yang ada, sehingga tidak mengambil kasus yang lain. Artinya, berikanlah kesempatan kepada penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian dengan bersinergi,” kata dia.

“Toh KPK tetap bisa melakukan supervisi. Tujuannya, agar tidak terjadi over loading dalam menangani suatu perkara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sambung dia, lembaga adhoc pimpinan Abraham Samad Cs itu, dalam prosesnya terlihat melakukan proses tebang pilih dan seakan ikut bermain politik di sejumlah penanganan kasus.

“Seperti di kasus Suryadharma Ali (SDA), beliau sudah lama jadi tersangka, tetapi kenapa KPK membiarkan sampai beliau (SDA) ikut berpolitik padahal dia tersangka. Padahal, setahu saya dari setiap sesorang telah ditetapkan sebagai tersangka, (KPK) langsung melakukan tindakan,” tandasnya.

Untuk diketahui, setidaknya ada sekitar delapan kasus yang diduga mandek dalam penanganannya oleh KPK, seperti, kasus Innospec, kasus pencucian uang pembelian saham Garuda Indonesia, Kasus Mantan Dewan Pertimbangan Presiden, Siti Fadillah Supari, Kasus Pajak Bank BCA, Kasus dugaan korusi e-KTP, Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah Haji Suryadharma Ali, kasus Sutan Bhatoegana, kasus Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang