Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2014-2017, Suwarjono menentang keras adanya pengalokasian dana oleh pemerintah kepada media massa.
Tanggapan ini menyusul pengalokasian dana sebesar Rp 1,4 miliar oleh pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Metro TV.
“Kalau di kami (AJI), kita mendorong kepada pemda atau DPRD untuk tidak mengalokasikan dana untuk media, bahkan kalau perlu jangan ada satu pun dana untuk media,” kata Suwarjono ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Ia berpandangan, sebuah media itu cukup diberikan bantuan dengan dipermudahnya mengkses wilayah liputannya, sehingga mendapat berita yang menarik dan layak untuk dijadikan informasi kepada khalayak.
“Media cukup diberikan informasi, pemberitaan yang menarik, kemudian ide-ide dan difasilitasi liputan yang bagus sudah cukup, kan konteksnya untuk pembuatan atau agar dimuat di media,” ucapnya.
“Kalau ingin dimuat dimedia, jangan dengan cara mengalokasikan dana, tetapi bagaimana membuat wilayah atau daerah dengan memfasilitasi media untuk bisa memberikan akses liputan secara mudah. Sehingga bila wilayah itu punya potensi yang sangat bagus, dikembangkan dan dinaikan dengan kelayakan beritanya, bukan karena uangnya,” tandas dia.

Seperti diketahui, Sebanyak enam Fraksi  DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak pengalokasian dana sebesar Rp 1,4 miliar oleh pemerintah daerah setempat untuk Metro TV, karena dipandang belum mendesak dan model kerjasamanya belum diekspose ke dewan.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTT Tahun Anggaran 2015 pada rapat paripurna Dewan di  Kupang, Rabu (17/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2014-2017, Suwarjono menentang keras adanya pengalokasian dana oleh pemerintah kepada media massa.
Tanggapan ini menyusul pengalokasian dana sebesar Rp 1,4 miliar oleh pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Metro TV.
“Kalau di kami (AJI), kita mendorong kepada pemda atau DPRD untuk tidak mengalokasikan dana untuk media, bahkan kalau perlu jangan ada satu pun dana untuk media,” kata Suwarjono ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Ia berpandangan, sebuah media itu cukup diberikan bantuan dengan dipermudahnya mengkses wilayah liputannya, sehingga mendapat berita yang menarik dan layak untuk dijadikan informasi kepada khalayak.
“Media cukup diberikan informasi, pemberitaan yang menarik, kemudian ide-ide dan difasilitasi liputan yang bagus sudah cukup, kan konteksnya untuk pembuatan atau agar dimuat di media,” ucapnya.
“Kalau ingin dimuat dimedia, jangan dengan cara mengalokasikan dana, tetapi bagaimana membuat wilayah atau daerah dengan memfasilitasi media untuk bisa memberikan akses liputan secara mudah. Sehingga bila wilayah itu punya potensi yang sangat bagus, dikembangkan dan dinaikan dengan kelayakan beritanya, bukan karena uangnya,” tandas dia.

Seperti diketahui, Sebanyak enam Fraksi  DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak pengalokasian dana sebesar Rp 1,4 miliar oleh pemerintah daerah setempat untuk Metro TV, karena dipandang belum mendesak dan model kerjasamanya belum diekspose ke dewan.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTT Tahun Anggaran 2015 pada rapat paripurna Dewan di  Kupang, Rabu (17/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perindustrian, Saleh Husin datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (17/12). Kedatangannya guna menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
“Untuk kerjasama dengan KPK, hanya melaporkan sesuai dengan aturan sebagai penyelenggara negara,” kata Saleh Husin saat keluar dari lobi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politisi Partai Hanura ini, tidak mau menyebutkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya saat ini. “Enggak, enggak, masih sama kaya yang lalu,” ujarnya.
Selain kedatangannya untuk memberi LHKPN kepada KPK, dia juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja. “Dia (Menperin) melaporkan harta kekayaan dan juga diselingi diskusi membangun sinergi Kementerian (Kemenperin),” terang Kepala Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP.
Menurut Johan, Menteri Perindustrian ini mendiskusikan tentang rencana pembentukan unit gratifikasi dan pembentukan pelaporan harta kekayaan di Kementeriannya. “Diskusinya juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan,” tandasnya.
Deputi Pencegahan KPK ini juga tidak mengetahui jumlah kekayaan yang dilaporkan Saleh. “Belum tahu, masih dalam proses pemeriksaan. Tadi baru diserahkan tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah menyerahkan LHKPN,” kata Johan.
Dari data yang diperoleh di laman pelaporan LHKPN milik KPK disebutkan bahwa Saleh terakhir kali melaporkan LHKPN pada Oktober 2013, saat itu dirinya menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014.
Dari data tersebut tercatat jika total harta yang dimiliki Saleh adalah  Rp 19.677.179.779. Total harta tidak bergerak terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki Saleh senilai Rp 8.084.446.000 sementara harta bergerak yang dimilikinya senilai Rp 1.965.000.000.
Harta tesebut terdiri dari alat transportasi bergerak yakni dua unit kapal laut masing-masing senilai Rp 500.000.000, mobil merk Honda CR-V Rp 265.000.000, Toyota Alpahard Rp 700.000.000 dan harta bergerak lainnya senilai Rp 3.931.000.000, surat berharga senilai Rp 1.485.000.000 dan giro dan setara kas lainnya senilai Rp 4.211.733.779.Sementara utang politikus Partai Hanura itu adalah Rp 382.558.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby