29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40466

Pengadaan Buku Kurikulum 2013, Disdik Jogja Sudah Anggarkan 15 Miliar

Yogyakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Swasana menyatakan kesiapannya dalam mendukung kelanjutan penerapan kurikulum 2013 bagi 344 sekolah tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK di kota Yogyakarta. 
Selain terkait persoalan SDM pendukung atau guru, kesiapan tersebut terutama karena penyediaan buku kurikulum 2013.
“Untuk buku, kita sudah siap 100 persen. Bahkan buku sudah kita siapkan mulai untuk pembelajaran pada semester II (tahun ajaran 2014/2015) mendatang hingga pembelajran 1 tahun depan (tahun ajaran 2015/2016) dengan anggaran semua dari APBD,” katanya.
Sejak mulai diberlakuannya kurikulum 2013 secara nasional, Kota Yogyakarta langsung menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk tahun 2014 dan Rp 11,8 miliar untuk tahun 2015 guna pengadaan buku pelajaran bagi semua sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang murni berasal dari dana APBD.
Edy menjelaskan pengadaan buku pendukung kurikulum 2013 pada semester pertama memang didanai oleh pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
Namun, untuk semester dua dan seterusnya pengadaan buku tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah. Sehingga, sebagai kota yamg menjadi pilot project penerapan kurikulum 2013, pihaknya beberapa waktu lalu telah memesan buku bagi semua sekolah untuk semester II.
“Untuk pengadaan buku semester II, kita anggarkan dana dari APBD tahun 2014 sebesar Rp3,2 miliar. Dana itu baru mencukupi untuk pengadaan 50 persen buku yang saat ini sebagian telah disalurkan ke sejumlah sekolah,” katanya.
Sementara itu 50 persen sisanya akan disalurkan pada Januari 2015 mendatang dengan tambahan anggaran Rp11,8 miliar dari dana APBD 2015, yang juga dianggarkan untuk keperluan pengadaan buku kurikulum 2013 pada pembelajaran satu tahun kedepan atau tahun ajaran 2015/2016.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengadaan Buku Kurikulum 2013, Disdik Jogja Sudah Anggarkan 15 Miliar

Yogyakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Swasana menyatakan kesiapannya dalam mendukung kelanjutan penerapan kurikulum 2013 bagi 344 sekolah tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK di kota Yogyakarta. 
Selain terkait persoalan SDM pendukung atau guru, kesiapan tersebut terutama karena penyediaan buku kurikulum 2013.
“Untuk buku, kita sudah siap 100 persen. Bahkan buku sudah kita siapkan mulai untuk pembelajaran pada semester II (tahun ajaran 2014/2015) mendatang hingga pembelajran 1 tahun depan (tahun ajaran 2015/2016) dengan anggaran semua dari APBD,” katanya.
Sejak mulai diberlakuannya kurikulum 2013 secara nasional, Kota Yogyakarta langsung menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk tahun 2014 dan Rp 11,8 miliar untuk tahun 2015 guna pengadaan buku pelajaran bagi semua sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang murni berasal dari dana APBD.
Edy menjelaskan pengadaan buku pendukung kurikulum 2013 pada semester pertama memang didanai oleh pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
Namun, untuk semester dua dan seterusnya pengadaan buku tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah. Sehingga, sebagai kota yamg menjadi pilot project penerapan kurikulum 2013, pihaknya beberapa waktu lalu telah memesan buku bagi semua sekolah untuk semester II.
“Untuk pengadaan buku semester II, kita anggarkan dana dari APBD tahun 2014 sebesar Rp3,2 miliar. Dana itu baru mencukupi untuk pengadaan 50 persen buku yang saat ini sebagian telah disalurkan ke sejumlah sekolah,” katanya.
Sementara itu 50 persen sisanya akan disalurkan pada Januari 2015 mendatang dengan tambahan anggaran Rp11,8 miliar dari dana APBD 2015, yang juga dianggarkan untuk keperluan pengadaan buku kurikulum 2013 pada pembelajaran satu tahun kedepan atau tahun ajaran 2015/2016.

Artikel ini ditulis oleh:

Gempa 5,8 SR Guncang Mentawai

Jakarta, Aktual.co — Gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Kepuluan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (17/12) sekitar pukul 13.10 WIB.
“Kami mendapatkan laporan telah terjadi gempa bumi di Mentawai dengan kekuatan 5,8 SR,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kepuluan Mentawai, Hati Samaura, di Pariaman.
Masyarakat tidak panik ketika terjadi gempa tersebut, karena gempa tak terasa kuat goncangannya, hanya dalam skala kecil.
“Masyarakat sudah terbiasa merasakan gempa. Saat gempa terjadi (warga) sempat keluar rumah serta melihat kondisi air laut apakah ada gelombang tsunami akibat gempa,” kata dia.
Meskipun gempa kekuatan 5,8 SR tidak menimbulkan gelombang tsunami, namun masyarakat diminta untuk tetap waspada.
Berdasarkan laporan sementara, gempa kekuatan 5,8 SR tidak ada menimbulkan rumah rusak maupun korban jiwa.
Gempa terjadi pada koordinat 3.88 Lintang Selatan dan 100.07 Bujur Timur. Gempa berpusat 192 Km Tenggara Kabupaten Kepuluan Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa tidak menimbulkan gelombang tsunami.

Artikel ini ditulis oleh:

Gempa 5,8 SR Guncang Mentawai

Jakarta, Aktual.co — Gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Kepuluan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (17/12) sekitar pukul 13.10 WIB.
“Kami mendapatkan laporan telah terjadi gempa bumi di Mentawai dengan kekuatan 5,8 SR,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kepuluan Mentawai, Hati Samaura, di Pariaman.
Masyarakat tidak panik ketika terjadi gempa tersebut, karena gempa tak terasa kuat goncangannya, hanya dalam skala kecil.
“Masyarakat sudah terbiasa merasakan gempa. Saat gempa terjadi (warga) sempat keluar rumah serta melihat kondisi air laut apakah ada gelombang tsunami akibat gempa,” kata dia.
Meskipun gempa kekuatan 5,8 SR tidak menimbulkan gelombang tsunami, namun masyarakat diminta untuk tetap waspada.
Berdasarkan laporan sementara, gempa kekuatan 5,8 SR tidak ada menimbulkan rumah rusak maupun korban jiwa.
Gempa terjadi pada koordinat 3.88 Lintang Selatan dan 100.07 Bujur Timur. Gempa berpusat 192 Km Tenggara Kabupaten Kepuluan Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa tidak menimbulkan gelombang tsunami.

Artikel ini ditulis oleh:

Iperindo: Sekitar 10.579 Kapal Indonesia Masih Impor

Jakarta, Aktual.co — Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo)  mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari 13.224 unit kapal niaga yang beroperasi di Indonesia merupakan kapal impor dari Tiongkok, Jepang, dan Korea, bahkan kapal buatan dalam negeri memiliki kandungan komponen impor 60 persen-70 persen.

“Pembelian kapal impor mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun. Ini sangat disayangkan,” kata Ketua Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, Eddy Kurniawan di Jakarta, Rabu (17/12).

Penyebabnya, kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal 10 persen-30 persen dibanding yang impor, selain itu waktu produksi relatif lebih lama, karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang.

“Untuk membuat sebuah kapal di galangan domestik, modal dari lembaga keuangan dalam negeri juga sulit diperoleh, ditambah lagi suku bunga relatif tinggi dibanding dengan lembaga pembiayaan luar negeri,” tambahnya.

Ditambah lagi galangan kapal untuk pembuatan maupun reparasi kapal yang jumlahnya 198 galangan di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Menurut dia, jika Indonesia ingin memajukan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri, langkah pertama adalah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri ini dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan pembangunan kapal dari 10 persen menjadi nol persen.

“Juga menghapus PPN penyerahan impor/pembelian komponen kapal dari 10 persen menjadi nol persen dan bea masuk komponen kapal dari 5-12,5 persen menjadi nol persen. Karena di dunia semua ini tidak lazim,” katanya.

Setelah pemerintah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri galangan kapal, maka negara akan mendapat keuntungan yakni menghentikan potensi devisa yang hilang ke luar negeri dari pembelian kapal impor yang mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun, katanya.

Pakar hukum kelautan Dr Chandra Motik menyatakan rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 500-2.500 kapal dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan program Tol Laut akan menganaktirikan industri kapal nasional.

“Segala peraturan yang menghambat perkembangan industri kapal nasional direvisi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Iperindo: Sekitar 10.579 Kapal Indonesia Masih Impor

Jakarta, Aktual.co — Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo)  mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari 13.224 unit kapal niaga yang beroperasi di Indonesia merupakan kapal impor dari Tiongkok, Jepang, dan Korea, bahkan kapal buatan dalam negeri memiliki kandungan komponen impor 60 persen-70 persen.

“Pembelian kapal impor mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun. Ini sangat disayangkan,” kata Ketua Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, Eddy Kurniawan di Jakarta, Rabu (17/12).

Penyebabnya, kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal 10 persen-30 persen dibanding yang impor, selain itu waktu produksi relatif lebih lama, karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang.

“Untuk membuat sebuah kapal di galangan domestik, modal dari lembaga keuangan dalam negeri juga sulit diperoleh, ditambah lagi suku bunga relatif tinggi dibanding dengan lembaga pembiayaan luar negeri,” tambahnya.

Ditambah lagi galangan kapal untuk pembuatan maupun reparasi kapal yang jumlahnya 198 galangan di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Menurut dia, jika Indonesia ingin memajukan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri, langkah pertama adalah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri ini dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan pembangunan kapal dari 10 persen menjadi nol persen.

“Juga menghapus PPN penyerahan impor/pembelian komponen kapal dari 10 persen menjadi nol persen dan bea masuk komponen kapal dari 5-12,5 persen menjadi nol persen. Karena di dunia semua ini tidak lazim,” katanya.

Setelah pemerintah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri galangan kapal, maka negara akan mendapat keuntungan yakni menghentikan potensi devisa yang hilang ke luar negeri dari pembelian kapal impor yang mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun, katanya.

Pakar hukum kelautan Dr Chandra Motik menyatakan rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 500-2.500 kapal dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan program Tol Laut akan menganaktirikan industri kapal nasional.

“Segala peraturan yang menghambat perkembangan industri kapal nasional direvisi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain