Jadi Wagub, Djarot Janji Lanjutkan ‘Blusukan’ Ala Jokowi

17 Desember 2014, 18:26

Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berjanji akan implementasikan program ‘blusukan’ yang kerap dilakukan Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo, dalam bertugas.
“Saya akan ke kampung-kampung untuk berdialog dengan warga mengenai program Pemprov DKI,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (17/12).
Dengan melakukan dialog ke warga, mantan Walikota Blitar itu yakin akan terjadi komunikasi langsung antara pemimpin dengan rakyatnya. Sehingga pemerintah bisa segera merespon keluhan warga.
Selain itu, dia juga berjanji akan memperkuat komunikasi antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Terutama untuk mempercepat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) agar segera diketok jadi APBD 2015.
Djarot secara keseluruhan akan membangun Jakarta menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Di mana masyarakatnya terpenuhi secara materi dan rohani. “Jadi otaknya pinter, perutnya kenyang dan dompetnya terisi,” ujarnya.
Dia resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI untuk sisa jabatan tahun 2012-2017 pukul 13.10 WIB tadi di Balaikota DKI.
Pelantikan dirinya sebagai Wagub DKI atas usul dari DPP PDI-P dan juga atas usul dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dalam berbagai kesempatan mengaku yakin bisa bekerjasama dengan Djarot untuk membangun Jakarta hingga tahun 2017 mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jadi Wagub, Djarot Janji Lanjutkan ‘Blusukan’ Ala Jokowi

17 Desember 2014, 18:26

Jakarta, Aktual.co —Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berjanji akan implementasikan program ‘blusukan’ yang kerap dilakukan Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo, dalam bertugas.
“Saya akan ke kampung-kampung untuk berdialog dengan warga mengenai program Pemprov DKI,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (17/12).
Dengan melakukan dialog ke warga, mantan Walikota Blitar itu yakin akan terjadi komunikasi langsung antara pemimpin dengan rakyatnya. Sehingga pemerintah bisa segera merespon keluhan warga.
Selain itu, dia juga berjanji akan memperkuat komunikasi antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Terutama untuk mempercepat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) agar segera diketok jadi APBD 2015.
Djarot secara keseluruhan akan membangun Jakarta menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Di mana masyarakatnya terpenuhi secara materi dan rohani. “Jadi otaknya pinter, perutnya kenyang dan dompetnya terisi,” ujarnya.
Dia resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI untuk sisa jabatan tahun 2012-2017 pukul 13.10 WIB tadi di Balaikota DKI.
Pelantikan dirinya sebagai Wagub DKI atas usul dari DPP PDI-P dan juga atas usul dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dalam berbagai kesempatan mengaku yakin bisa bekerjasama dengan Djarot untuk membangun Jakarta hingga tahun 2017 mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Larangan Motor di Thamrin, DPR RI Nilai Ahok Bebani Rakyat Kecil

17 Desember 2014, 18:22

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol, sepanjang jalan Thamrin- jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuai kecaman dari politisi senayan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana mengatakan bahwa kebijakan pelarangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tersebut, seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
“Bikin kebijakan harus ada kajian dulu, coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah BBM,” kata Yudi ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, setiap kebijakan jangan sampai malah membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah dengan soal kenaikan BBM bersubsidi.
“Transportasi publik belum ada, jangan seenak-enaknya. Coba tanya polisi dan lain-lain. Indonesia banyak membuat Undang-Undang tapi pemerintah tidak laksanakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Larangan Motor di Thamrin, DPR RI Nilai Ahok Bebani Rakyat Kecil

17 Desember 2014, 18:22

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol, sepanjang jalan Thamrin- jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuai kecaman dari politisi senayan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana mengatakan bahwa kebijakan pelarangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tersebut, seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
“Bikin kebijakan harus ada kajian dulu, coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah BBM,” kata Yudi ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, setiap kebijakan jangan sampai malah membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah dengan soal kenaikan BBM bersubsidi.
“Transportasi publik belum ada, jangan seenak-enaknya. Coba tanya polisi dan lain-lain. Indonesia banyak membuat Undang-Undang tapi pemerintah tidak laksanakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

BPPT: Peran Teknologi Indonesia Masih Rendah

17 Desember 2014, 18:21

Jakarta, Aktual.co — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah, karena hanya mencapai 26,3 persen, padahal standar negara maju sebesar 49 persen.

“Namun dari hasil kajian, diketahui angka ini sudah meningkat dibanding sebelumnya,” kata Socio yang menjadi Ketua Tim Penyusun buku ‘Peranan Teknologi dalam Pertumbuhan Koridor Ekonomi Indonesia’ dalam bedah buku itu di Gedung BPPT di Jakarta, Rabu (17/12).

Ia mengatakan untuk melompat menjadi seperti negara maju diperlukan pertumbuhan peran teknologi sampai separuh dari pertumbuhan ekonomi, yakni 3,5 persen, dari angka selama ini hanya 1,76 persen.

“Caranya perlu ada kebijakan yang mendukung penguatan riset dan teknologi seperti meningkatkan anggaran riset, termasuk dari sektor swasta seperti di negara maju yang 80 persen risetnya ada di swasta,” katanya.

Peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, ujarnya, diukur melalui Total Factor Productivity (TFP) yang biasa digunakan oleh berbagai negara di dunia dengan variabel selain modal dan tenaga kerja, juga teknologi yang dipakai.

Kajian tersebut selain secara nasional juga dihitung oleh timnya berdasarkan masing-masing provinsi dan koridor seperti koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku-Papua.

“Jawa memiliki pertumbuhan TPF terbesar dengan kontribusi sebanyak 47,9 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sementara itu, Managing Director Akademika Center for Public Policy Analysis, Edy Priyono, mengatakan yang disebut sebagai teknologi selain harus mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas, juga harus meningkatkan efisiensi yang menurunkan biaya produksi.

“Kalau di Indonesia pakai teknologi suatu barang malah jadi mahal, kalau di luar negeri coffee maker justru membuat proses pembuatan kopi jadi murah, harga jadi murah, kalau di Indonesia malah jadi mahal,” katanya.

Penyebabnya, menurut dia, karena teknologi yang dipakai adalah teknologi impor dan adanya biaya birokrasi.

“Pabrik Acer itu dulunya pabrik untuk buat komponen merk Compaq, tapi setelah perjanjian habis, tidak diperpanjang dan membuat merk sendiri, jadi ada alih teknologi. Mestinya pabrik motor Honda di Indonesia bisa buat merk sendiri, karena 95 persen komponen motor Honda di sini sudah produk Indonesia,” katanya.