Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai sikap Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui keabsahan Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol, dan mengembalikan penyelesaian konflik melalui partai, justru akan mempertajam dan memperluas area konflik di Golkar.
“Mestinya pemerintah melalui Kemenkumham mendorong penyelesaian masalah Golkar melalui pengadilan, dan pemerintah akan mengakui salah satu kubu berdasarkan putusan pengadilan,” kata Ahmad Atang di Kupang, Rabu (17/12).
“Keputusan Kemenkumham ini akan memperluas area konflik di tubuh Golkar. Seharusnya pemerintah mendorong penyelesaian melalui pengadilan,” sambungnya.
Dia mengatakan dengan sikap pemerintah yang mengakui keabsahan dua kubu ini, maka Partai Golkar akan mengalami prahara yang memakan waktu yang cukup lama, dan jika kondisi ini tidak diselesaikan akan merembes ke daerah-daerah.
Artinya, bukan tidak mungkin masing-masing pimpinan di tingkat pusat maupun daerah akan saling memecat.
Seperti diketahui, Menkumham Yasona Laoly menyarankan konflik antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono bisa diselesaikan sesuai mekanismenya ke mahkamah partai. Kalau tidak selesai, bisa melalui pengadilan.
Namun bila ada munas islah maka akan lebih baik. Dengan keputusan tersebut pemerintah mengaku tak berpihak ke kubu mana pun seperti dijanjikan sebelumnya, katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai sikap Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui keabsahan Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol, dan mengembalikan penyelesaian konflik melalui partai, justru akan mempertajam dan memperluas area konflik di Golkar.
“Mestinya pemerintah melalui Kemenkumham mendorong penyelesaian masalah Golkar melalui pengadilan, dan pemerintah akan mengakui salah satu kubu berdasarkan putusan pengadilan,” kata Ahmad Atang di Kupang, Rabu (17/12).
“Keputusan Kemenkumham ini akan memperluas area konflik di tubuh Golkar. Seharusnya pemerintah mendorong penyelesaian melalui pengadilan,” sambungnya.
Dia mengatakan dengan sikap pemerintah yang mengakui keabsahan dua kubu ini, maka Partai Golkar akan mengalami prahara yang memakan waktu yang cukup lama, dan jika kondisi ini tidak diselesaikan akan merembes ke daerah-daerah.
Artinya, bukan tidak mungkin masing-masing pimpinan di tingkat pusat maupun daerah akan saling memecat.
Seperti diketahui, Menkumham Yasona Laoly menyarankan konflik antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono bisa diselesaikan sesuai mekanismenya ke mahkamah partai. Kalau tidak selesai, bisa melalui pengadilan.
Namun bila ada munas islah maka akan lebih baik. Dengan keputusan tersebut pemerintah mengaku tak berpihak ke kubu mana pun seperti dijanjikan sebelumnya, katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelarangan yang diterapkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno terhadap pegawai wanitanya untuk tidak menggunakan jilbab panjang, menuai kecamanan dari politisi senayan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Daulay menilai jika sikap anak buah Presiden Joko Widodo itu sudah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tetang kebebasan beragama.
“Menteri BUMN telah melanggar UU khususnya lewat pasal 29 (UUD 1945). Menteri BUMN semestinya memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman itu tidak saja terlihat dari sisi suku bangsa, agama, dan adat istiadat, tetapi juga dari sisi cara berpakaian,” kata dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, sebagian besar masyarakat berpakaian sebagai salah satu bentuk pengamalan agama. Dari sisi itu, sambung dia, tidak pantas jika ada aturan yang melarang pemakaian jilbab tersebut.
Tak hanya itu, politisi PAN ini juga menilai tidak ada sinkronisasi pelarangan penggunaan jilbab yang dapat dibuat sebagai indikator kerja seseorang.
“Saya kira tidak berpengaruh sama sekali pada kualitas kerja seorang karyawan. Selama pakaian yang dipakai memenuhi nilai-nilai kepantasan dan kesopanan, tidak perlu dipersoalkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, aturan yang dibuat pemerintah semestinya tidak menimbulkan prasangka dan juga polemik di kalangan masyarakat.
Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang