28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40488

BPH Migas Yakin Kuota BBM Tidak Akan Jebol

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng meyakini bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan ‘jebol’ hingga akhir tahun 2014 ini.

“Belum tentu jebol, kan sudah ada kenaikan harga,” katanya singkat saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12).

Selain itu, kata dia, kondisi harga minyak dunia yang turun juga turut mendukung perkiraan bahwa kuota BBM subsidi tak akan ‘jebol’.

“Kan ada harga minyak yang turun, ada nelayan di atas 30 GT (grosston) yang juga sudah tidak boleh menerima BBM Subsidi,” tukasnya.

Padahal sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengatakan, meski harga BBM Subsidi naik dan sebagian masyarakat telah beralih ke BBM non subsidi jenis Pertamax, besaran jebolnya kuota BBM subsidi tetap masih besar. Pasalnya, harga minyak jenis ini baru dinaikkan jelang akhir tahun sehingga konsumsi BBM subsidi hanya dapat ditekan 300.000 kiloliter (KL). Setelah ada kenaikan harga BBM Rp2000 per liter,diperkirakan ada penurunan defisit jatah BBM subsidi sebanyak 1,6-1,7 juta KL.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BPH Migas Yakin Kuota BBM Tidak Akan Jebol

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng meyakini bahwa kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan ‘jebol’ hingga akhir tahun 2014 ini.

“Belum tentu jebol, kan sudah ada kenaikan harga,” katanya singkat saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12).

Selain itu, kata dia, kondisi harga minyak dunia yang turun juga turut mendukung perkiraan bahwa kuota BBM subsidi tak akan ‘jebol’.

“Kan ada harga minyak yang turun, ada nelayan di atas 30 GT (grosston) yang juga sudah tidak boleh menerima BBM Subsidi,” tukasnya.

Padahal sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengatakan, meski harga BBM Subsidi naik dan sebagian masyarakat telah beralih ke BBM non subsidi jenis Pertamax, besaran jebolnya kuota BBM subsidi tetap masih besar. Pasalnya, harga minyak jenis ini baru dinaikkan jelang akhir tahun sehingga konsumsi BBM subsidi hanya dapat ditekan 300.000 kiloliter (KL). Setelah ada kenaikan harga BBM Rp2000 per liter,diperkirakan ada penurunan defisit jatah BBM subsidi sebanyak 1,6-1,7 juta KL.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPRD Sambut Baik Rencana Pembelian Gedung Kementerian BUMN

Jakarta, Aktual.co —Ketua Fraksi DPRD DKI dari Partai Nasdem Bestari Barus mengatakan dirinya menyambut baik wacana penjualan gedung BUMN kepada Pemprov DKI. Ia menyambut baik perencanaan gedung tersebut untuk pasar rakyat.
‪”Bagus dong. Kita dan Pemprov DKI memang sedang memprogramkan pembelian lahan di Jakarta sebanyak mungkin dengan semampunya keuangan daerah,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (17/12).
Ia mengatakan Pemprov DKI memiliki anggaran senilai Rp 3 triliun untuk pembelian lahan dari APBD 2014. Lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti ruang terbuka hijau, rumah susun, atau pasar rakyat.
‪”Jadi bukan semata-mata membangun gedung saja tapi perlu peruntukan untuk masyarakat seperti  lahan hijau diperbanyak,” ujarnya.
Lanjutnya, jika tujuan Pemprov DKI membeli gedung tersebut untuk menampung para PKL yang tidak memiliki tempat dagang maka dinilai tepat.
‪”Pokoknya kita dukung kepentingan masyarakat. Kan kasian PKL lagi sedang ditertibkan, kalau mau dikasih tempat ya kita dukung,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dengan alasan gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.
“Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit,” ujarnya di Jakarta, Senin lalu (15/12).
“Kami hanya butuh 3-4 lantai saja. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh. Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset BUMN yang tidak terpakai,” tambahnya.
Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku bendahara umum negara. “Pak Bambang responnya bagus kok,” ujarnya.
Ia pun berniat akan menawarkannya ke Pemprov DKI Jakarta. “Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

DPRD Sambut Baik Rencana Pembelian Gedung Kementerian BUMN

Jakarta, Aktual.co —Ketua Fraksi DPRD DKI dari Partai Nasdem Bestari Barus mengatakan dirinya menyambut baik wacana penjualan gedung BUMN kepada Pemprov DKI. Ia menyambut baik perencanaan gedung tersebut untuk pasar rakyat.
‪”Bagus dong. Kita dan Pemprov DKI memang sedang memprogramkan pembelian lahan di Jakarta sebanyak mungkin dengan semampunya keuangan daerah,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (17/12).
Ia mengatakan Pemprov DKI memiliki anggaran senilai Rp 3 triliun untuk pembelian lahan dari APBD 2014. Lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti ruang terbuka hijau, rumah susun, atau pasar rakyat.
‪”Jadi bukan semata-mata membangun gedung saja tapi perlu peruntukan untuk masyarakat seperti  lahan hijau diperbanyak,” ujarnya.
Lanjutnya, jika tujuan Pemprov DKI membeli gedung tersebut untuk menampung para PKL yang tidak memiliki tempat dagang maka dinilai tepat.
‪”Pokoknya kita dukung kepentingan masyarakat. Kan kasian PKL lagi sedang ditertibkan, kalau mau dikasih tempat ya kita dukung,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dengan alasan gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.
“Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit,” ujarnya di Jakarta, Senin lalu (15/12).
“Kami hanya butuh 3-4 lantai saja. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh. Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset BUMN yang tidak terpakai,” tambahnya.
Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku bendahara umum negara. “Pak Bambang responnya bagus kok,” ujarnya.
Ia pun berniat akan menawarkannya ke Pemprov DKI Jakarta. “Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Objek Wisata Eksotis, Sabang Jadi Tempat ‘Tampung Dolar’ Pariwisata

Jakarta, Aktual.co — Tugu Nol Kilometer Indonesia, panorama alam bawah laut, benteng peninggalan Portugis dan Jepang serta aneka kuliner khas Aceh itu menyebabkan Sabang menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

Akrabnya Sabang di telinga wisatawan, menyebabkan setiap orang rasanya tidak lengkap jika belum menginjakkan kakinya ke Pulau Weh, kalau sudah berkunjung ke Aceh.

Sejumlah objek lain yang menarik dan menjadi tujuan untuk dikunjungi di Sabang, seperti Pantai Iboih, Pulau Rubiah, Pantai Gapang, wisata selam, air terjun, dan wisata vulkanik.

Namun, Sabang tidak hanya menarik karena keindahan panorama alamnya, tapi pulau yang berjarak sekitar 14 mil laut dari Kota Banda Aceh itu juga dikenal sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.

Predikat kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu disandangnya setelah pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Dengan status tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Sabang bisa lebih cepat.

Di kawasan Sabang yang wilayahnya juga mencakup Pulau Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan anggaran rata-rata mencapai Rp250 miliar untuk dikelola BPKS.

Sebagian besar dana pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu terserap untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan dan pembebasan lahan.

Namun, alokasi dana untuk menjadikan Sabang sebagai kota pelabuhan dinilai tidak cocok dengan pertimbangan antara lain masih besar biaya dibutuhkan guna mewujudkannya, selain juga areal yang dibutuhkan kurang cukup.

Komisi VI DPR RI memberikan dukungan terhadap pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang.

“Kita memberikan dukungan penuh terutama terkait program pembangunan di kawasan Sabang untuk memacu pertumbuhan ekonomi Aceh secara menyeluruh,” kata ketua tim Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya, belum lama ini.

Azam mengatakan, kawasan pelabuhan dan perdagangan Sabang memiliki potensi yang cukup besar khususnya bidang pariwisata, dan itu harus serius dikembangkan terutama oleh pemerintah daerah dan BPKS.

“Tinggal bagaimana Gubernur Aceh harus berbicara dengan Pemerintah Pusat. Kita juga berharap program pengembangan kawasan Sabang ini harus benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya Sabang tapi juga Aceh,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Namun, kata dia, Pemerintah Aceh dan BPKS perlu mengkaji ulang proyek dermaga sepanjang 425 meter yang awalnya akan diperuntukkan bagi pelabuhan internasional di Sabang.

“Coba dikaji kembali apakah dermaga ini cocok untuk Hub Port atau tidak. Itu perlu dikaji kembali, mungkin lebih cocok untuk pelabuhan sandar bagi kapal-kapal pesiar,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, syarat lain untuk Hub Port adalah memiliki areal penumpukan peti kemas minimal seluas 15 hektare, sementara yang ada saat ini hanya enam hektar.

Khusus untuk pembangunan dermaga ini saja, pemerintah melalui APBN telah menggelontorkan anggaran hampir mencapai Rp1 triliun dari total dana yang dialokasikan untuk BPKS sebesar Rp2,8 triliun, kata dia.

Undang-Undang Nomor 37/2000, Azam menyebutkan telah memberikan kebebasan bagi BPKS untuk mengelola.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan sebaiknya pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu fokus pada pengembangan sektor pariwisata.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Aceh dan Pemkot Sabang sebaiknya fokus di sektor pariwisata daripada mengembangkan kawasan itu sebagai pelabuhan internasional,” katanya.

Apalagi, kata politisi Partai Demokrat itu, Sabang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Karenanya, Kota Sabang juga berpotensi dijadikan “pintu gerbang” bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh.

“Sabang banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dan bisa memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, saya sependapat jika Sabang fokus pariwisatwa. Kalau yang lain, misalnya perdagangan dan pelabuhan, saya rasa sulit bisa berkembang,” katanya.

Azam menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya pengembangan sektor pariwisata khususnya di Sabang. “Saya berharap, Gubernur Aceh dan BPKS untuk mengajukan anggaran pengembangan sektor pariwisata kawasan Sabang. Kami akan mendukung jika ada program untuk itu,” katanya.
 
Di pihak lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menyatakan kurang yakin jika kawasan Sabang itu dijadikan sebagai pelabuhan internasional dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki BPKS di kawasan Teluk Sabang.

“Investasi untuk pembangunan dermaga saja sudah menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun. Itu baru 50 persen realisasinya. Sementara lahan penumpukan barang atau gudang sangat terbatas yakni sekitar enam hektare. Idealnya lahan untuk itu dibutuhkan 50 hektare,” katanya.

Harus Fokus Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdurrahman Ahmad mengatakan Pemerintah Aceh harus fokus membangun pariwisata Sabang agar kepulauan tersebut benar-benar bisa berkembang dengan baik untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan di masa mendatang.

“Kita mendukung sepenuhnya pengembangan Sabang menjadi daerah tujuan wisata. Karena itu, diharapkan Pemerintah Aceh lebih fokus membangun berbagai fasilitas pendukungnya,” katanya.

Apalagi, politisi Partai Gerindra itu mengatakan arus kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sabang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kondisi tersebut menjadi modal awal untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Weh itu.

Menurutnya, keseriusan Pemerintah Aceh, dan Pemkot Sabang serta BPKS sangat menentukan Pulau Weh itu berkembang dengan baik, terutama di sektor pariwisata.

“Siapkan program yang detail dan terencana dengan matang, serta juga penyediaan dana cukup untuk membangun berbagai fasilitas pendukung kemajuan sektor pariwisata Sabang,” kata dia.

Meningkatnya kunjungan wisatawan itu karena Sabang memang memiliki potensi besar untuk sektor periwisata, misalnya terkait keindahan alam, pantai yang berpasir putih, situs peninggalan zaman Portugis, Belanda dan Jepang.

“Namun, dari berbagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, keindahan alam bawah laut Sabang cukup menjadi daya pikat lain bagi wisatawan,” katanya.

Karena itu, Abdurrahman menjelaskan potensi alam yang merupakan modal tersebut harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan berkunjung ke Sabang.

Untuk itu, tugas pemerintah, kata dia, membangun fasilitas pendukung, termasuk kelancaran transportasi laut dari Kota Banda Aceh ke Sabang, serta pembukaan rute penerbangan ke pulau tersebut.

“Jangan sampai, wisatawan dalam jumlah banyak, misalnya yang menggunakan paket tur itu mau ke Sabang, ternyata tidak ada kapal untuk menyeberangkan mereka. Itu jangan sampai terjadi. Karenanya, pemerintah perlu meyakinkan swasta untuk berinvestasi bidang transportasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Reza Pahlevi mendukung usulan anggota DPR RI agar Sabang dapat dijadikan sebagai “pintu gerbang” masuknya wisatawan ke Aceh.

“Kita dukung mewujudkan Sabang sebagai kawasan wisata untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, namun perlu juga alokasi anggaran yang cukup untuk membangun berbagai fasilitas pendukungnya,” katanya.

Menurutnya, idealnya memang Sabang dijadikan sebagai kawasan wisata menyusul meningkatnya setiap tahun arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang menyebutkan sedikitnya 234.000 lebih wisatawan nusantara dari berbagai daerah di Tanah Air mengunjungi pulau itu periode Januari-Oktober 2013.

“Arus kunjungan wisatawan terutama dari berbagai daerah baik di Aceh maupun provinsi lain di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Reza.

Sabang telah dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir atau pascatsunami melanda Aceh 26 Desember 2004.

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kota Sabang, di antaranya dari komunitas, selain keluarga. Lama menginap wisatawan di Pulau Weh rata-rata tiga sampai empat hari.

Selain itu, juga disebutkan tercatat 4.100 wisatawan mancanegara berkunjung ke Sabang pada Januari-Oktober 2013. Kunjungan wisatawan mancanegara itu juga terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sabang itu rata-rata dari Eropa dan Malaysia. Mereka dari berbagai profesi, dan memiliki hobi melakukan penyelaman di perairan laut Sabang.

Untuk 2014, Reza memperkirakan terjadinya kenaikan arus kunjungan wisatawan ke Sabang. Tahun ini, pertumbuhan sektor pariwisata Sabang cukup mengembirakan yang ditandai meningkatnya usaha perhotelan, dan penginapan yang dikelola masyarakat.

Meski demikian, pengembangan sektor pariwisata Sabang tidak berjalan mulus, tapi tetap menghadapi tantangan, terutama terkait pelayanan dan infrastruktur yang belum memadai, termasuk transportasi dan informasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Objek Wisata Eksotis, Sabang Jadi Tempat ‘Tampung Dolar’ Pariwisata

Jakarta, Aktual.co — Tugu Nol Kilometer Indonesia, panorama alam bawah laut, benteng peninggalan Portugis dan Jepang serta aneka kuliner khas Aceh itu menyebabkan Sabang menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

Akrabnya Sabang di telinga wisatawan, menyebabkan setiap orang rasanya tidak lengkap jika belum menginjakkan kakinya ke Pulau Weh, kalau sudah berkunjung ke Aceh.

Sejumlah objek lain yang menarik dan menjadi tujuan untuk dikunjungi di Sabang, seperti Pantai Iboih, Pulau Rubiah, Pantai Gapang, wisata selam, air terjun, dan wisata vulkanik.

Namun, Sabang tidak hanya menarik karena keindahan panorama alamnya, tapi pulau yang berjarak sekitar 14 mil laut dari Kota Banda Aceh itu juga dikenal sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.

Predikat kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu disandangnya setelah pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Dengan status tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Sabang bisa lebih cepat.

Di kawasan Sabang yang wilayahnya juga mencakup Pulau Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan anggaran rata-rata mencapai Rp250 miliar untuk dikelola BPKS.

Sebagian besar dana pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu terserap untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan dan pembebasan lahan.

Namun, alokasi dana untuk menjadikan Sabang sebagai kota pelabuhan dinilai tidak cocok dengan pertimbangan antara lain masih besar biaya dibutuhkan guna mewujudkannya, selain juga areal yang dibutuhkan kurang cukup.

Komisi VI DPR RI memberikan dukungan terhadap pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang.

“Kita memberikan dukungan penuh terutama terkait program pembangunan di kawasan Sabang untuk memacu pertumbuhan ekonomi Aceh secara menyeluruh,” kata ketua tim Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya, belum lama ini.

Azam mengatakan, kawasan pelabuhan dan perdagangan Sabang memiliki potensi yang cukup besar khususnya bidang pariwisata, dan itu harus serius dikembangkan terutama oleh pemerintah daerah dan BPKS.

“Tinggal bagaimana Gubernur Aceh harus berbicara dengan Pemerintah Pusat. Kita juga berharap program pengembangan kawasan Sabang ini harus benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya Sabang tapi juga Aceh,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Namun, kata dia, Pemerintah Aceh dan BPKS perlu mengkaji ulang proyek dermaga sepanjang 425 meter yang awalnya akan diperuntukkan bagi pelabuhan internasional di Sabang.

“Coba dikaji kembali apakah dermaga ini cocok untuk Hub Port atau tidak. Itu perlu dikaji kembali, mungkin lebih cocok untuk pelabuhan sandar bagi kapal-kapal pesiar,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, syarat lain untuk Hub Port adalah memiliki areal penumpukan peti kemas minimal seluas 15 hektare, sementara yang ada saat ini hanya enam hektar.

Khusus untuk pembangunan dermaga ini saja, pemerintah melalui APBN telah menggelontorkan anggaran hampir mencapai Rp1 triliun dari total dana yang dialokasikan untuk BPKS sebesar Rp2,8 triliun, kata dia.

Undang-Undang Nomor 37/2000, Azam menyebutkan telah memberikan kebebasan bagi BPKS untuk mengelola.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan sebaiknya pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang itu fokus pada pengembangan sektor pariwisata.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Aceh dan Pemkot Sabang sebaiknya fokus di sektor pariwisata daripada mengembangkan kawasan itu sebagai pelabuhan internasional,” katanya.

Apalagi, kata politisi Partai Demokrat itu, Sabang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Karenanya, Kota Sabang juga berpotensi dijadikan “pintu gerbang” bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Aceh.

“Sabang banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dan bisa memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, saya sependapat jika Sabang fokus pariwisatwa. Kalau yang lain, misalnya perdagangan dan pelabuhan, saya rasa sulit bisa berkembang,” katanya.

Azam menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya pengembangan sektor pariwisata khususnya di Sabang. “Saya berharap, Gubernur Aceh dan BPKS untuk mengajukan anggaran pengembangan sektor pariwisata kawasan Sabang. Kami akan mendukung jika ada program untuk itu,” katanya.
 
Di pihak lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menyatakan kurang yakin jika kawasan Sabang itu dijadikan sebagai pelabuhan internasional dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki BPKS di kawasan Teluk Sabang.

“Investasi untuk pembangunan dermaga saja sudah menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun. Itu baru 50 persen realisasinya. Sementara lahan penumpukan barang atau gudang sangat terbatas yakni sekitar enam hektare. Idealnya lahan untuk itu dibutuhkan 50 hektare,” katanya.

Harus Fokus Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Abdurrahman Ahmad mengatakan Pemerintah Aceh harus fokus membangun pariwisata Sabang agar kepulauan tersebut benar-benar bisa berkembang dengan baik untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan di masa mendatang.

“Kita mendukung sepenuhnya pengembangan Sabang menjadi daerah tujuan wisata. Karena itu, diharapkan Pemerintah Aceh lebih fokus membangun berbagai fasilitas pendukungnya,” katanya.

Apalagi, politisi Partai Gerindra itu mengatakan arus kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sabang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kondisi tersebut menjadi modal awal untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Weh itu.

Menurutnya, keseriusan Pemerintah Aceh, dan Pemkot Sabang serta BPKS sangat menentukan Pulau Weh itu berkembang dengan baik, terutama di sektor pariwisata.

“Siapkan program yang detail dan terencana dengan matang, serta juga penyediaan dana cukup untuk membangun berbagai fasilitas pendukung kemajuan sektor pariwisata Sabang,” kata dia.

Meningkatnya kunjungan wisatawan itu karena Sabang memang memiliki potensi besar untuk sektor periwisata, misalnya terkait keindahan alam, pantai yang berpasir putih, situs peninggalan zaman Portugis, Belanda dan Jepang.

“Namun, dari berbagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, keindahan alam bawah laut Sabang cukup menjadi daya pikat lain bagi wisatawan,” katanya.

Karena itu, Abdurrahman menjelaskan potensi alam yang merupakan modal tersebut harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan berkunjung ke Sabang.

Untuk itu, tugas pemerintah, kata dia, membangun fasilitas pendukung, termasuk kelancaran transportasi laut dari Kota Banda Aceh ke Sabang, serta pembukaan rute penerbangan ke pulau tersebut.

“Jangan sampai, wisatawan dalam jumlah banyak, misalnya yang menggunakan paket tur itu mau ke Sabang, ternyata tidak ada kapal untuk menyeberangkan mereka. Itu jangan sampai terjadi. Karenanya, pemerintah perlu meyakinkan swasta untuk berinvestasi bidang transportasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Reza Pahlevi mendukung usulan anggota DPR RI agar Sabang dapat dijadikan sebagai “pintu gerbang” masuknya wisatawan ke Aceh.

“Kita dukung mewujudkan Sabang sebagai kawasan wisata untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, namun perlu juga alokasi anggaran yang cukup untuk membangun berbagai fasilitas pendukungnya,” katanya.

Menurutnya, idealnya memang Sabang dijadikan sebagai kawasan wisata menyusul meningkatnya setiap tahun arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang menyebutkan sedikitnya 234.000 lebih wisatawan nusantara dari berbagai daerah di Tanah Air mengunjungi pulau itu periode Januari-Oktober 2013.

“Arus kunjungan wisatawan terutama dari berbagai daerah baik di Aceh maupun provinsi lain di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Reza.

Sabang telah dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir atau pascatsunami melanda Aceh 26 Desember 2004.

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kota Sabang, di antaranya dari komunitas, selain keluarga. Lama menginap wisatawan di Pulau Weh rata-rata tiga sampai empat hari.

Selain itu, juga disebutkan tercatat 4.100 wisatawan mancanegara berkunjung ke Sabang pada Januari-Oktober 2013. Kunjungan wisatawan mancanegara itu juga terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sabang itu rata-rata dari Eropa dan Malaysia. Mereka dari berbagai profesi, dan memiliki hobi melakukan penyelaman di perairan laut Sabang.

Untuk 2014, Reza memperkirakan terjadinya kenaikan arus kunjungan wisatawan ke Sabang. Tahun ini, pertumbuhan sektor pariwisata Sabang cukup mengembirakan yang ditandai meningkatnya usaha perhotelan, dan penginapan yang dikelola masyarakat.

Meski demikian, pengembangan sektor pariwisata Sabang tidak berjalan mulus, tapi tetap menghadapi tantangan, terutama terkait pelayanan dan infrastruktur yang belum memadai, termasuk transportasi dan informasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain