Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 40489

Massa Mengamuk di Papua, Kantor Bupati Hangus Dibakar

Jakarta, Aktual.co —Kantor bupati Maybrat, Papua, hangus dibakar oleh sekelompok massa dari Kampung Komokek dan Awasih pada Senin (15/12) malam.
Selain membakar kantor bupati, massa yang mengamuk juga membakar kantor DPRD Maybrat. amuk massa disebabkan meninggalnya salah seorang tokoh pemekaran.
“Salah seorang tokoh pemekaran kesayangan daerah itu bernama Paskalis Baru sakit selama 6 bulan dan dibiarkan begitu saja hingga akhirnya meninggal dunia di Jakarta pada Senin (15/12) malam,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono.
Pudjo menyebutkan kantor bupati dan DPRD dibakar dengan cara menyiramkan bensin dan minyak tanah. Anggota kepolisian dan koramil yang berjaga tak bisa mencegah aksi massa karena kalah jumlah.
Puluhan massa ini juga membawa senjata tajam seperti parang, panah dan tombak.

Artikel ini ditulis oleh:

Massa Mengamuk di Papua, Kantor Bupati Hangus Dibakar

Jakarta, Aktual.co —Kantor bupati Maybrat, Papua, hangus dibakar oleh sekelompok massa dari Kampung Komokek dan Awasih pada Senin (15/12) malam.
Selain membakar kantor bupati, massa yang mengamuk juga membakar kantor DPRD Maybrat. amuk massa disebabkan meninggalnya salah seorang tokoh pemekaran.
“Salah seorang tokoh pemekaran kesayangan daerah itu bernama Paskalis Baru sakit selama 6 bulan dan dibiarkan begitu saja hingga akhirnya meninggal dunia di Jakarta pada Senin (15/12) malam,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono.
Pudjo menyebutkan kantor bupati dan DPRD dibakar dengan cara menyiramkan bensin dan minyak tanah. Anggota kepolisian dan koramil yang berjaga tak bisa mencegah aksi massa karena kalah jumlah.
Puluhan massa ini juga membawa senjata tajam seperti parang, panah dan tombak.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Hanya Kedepankan Sensasi

Jakarta, Aktual.co — Pakar Kebijakan Publik dari  Founding Father House (FFH), Jack Yanda tidak menampik bila dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan ‘sensasi’, tanpa mengukur efek yang akan terjadi di publik nantinya.
Ia mencontohkan, seperti kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Ada benarnya juga (cari sensasi),  seperti kasus BBM, itu dinaikan sedangkan harga minyak dunia turun. Yang tidak pernah dipikirkan oleh timnya Jokowi termasuk Jokowi itu, bahwa keuntungan yang didapatkan baru tahun depan, sedangkan pemerintah sudah menagih kepada  masyarakat sekarang,” ucap dia ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa bang Jack ini menilai, jika sikap kepemimpinan yang ditunjukan oleh mantan gubernur DKI itu, sangat berbeda dengan gaya presiden sebelumnya.
Ia berpandangan, meski sama-sama membuat pencitraan dalam memimpin pemerintahannya, Jokowi berbeda jauh dengan pencitraan yang dilakukan oleh SBY ketika menjabat.
“Sama-sama soal pencitraanya, karena akibatnya sama, SBY juga ada yang tidak tepat juga (dalam pengambilan kebijakan) tetapi SBY pintar. Artinya, dia (SBY) berbasis riset. Kalau Jokowi ini risetnya ga ada, dia sudah menentukan sikap.”
“Sebab kebijakan itu, memang betul perlu keceptan, tetapi juga musti difikirkan dampaknya, sebaiknya by riset lah, karena sudah banyak riset itu dan banyak ahli yng sudah memberi tahu, sehingga Jokowi tidak ada alasan mengatakan saya tidak tahu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengamat: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Hanya Kedepankan Sensasi

Jakarta, Aktual.co — Pakar Kebijakan Publik dari  Founding Father House (FFH), Jack Yanda tidak menampik bila dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan ‘sensasi’, tanpa mengukur efek yang akan terjadi di publik nantinya.
Ia mencontohkan, seperti kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Ada benarnya juga (cari sensasi),  seperti kasus BBM, itu dinaikan sedangkan harga minyak dunia turun. Yang tidak pernah dipikirkan oleh timnya Jokowi termasuk Jokowi itu, bahwa keuntungan yang didapatkan baru tahun depan, sedangkan pemerintah sudah menagih kepada  masyarakat sekarang,” ucap dia ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa bang Jack ini menilai, jika sikap kepemimpinan yang ditunjukan oleh mantan gubernur DKI itu, sangat berbeda dengan gaya presiden sebelumnya.
Ia berpandangan, meski sama-sama membuat pencitraan dalam memimpin pemerintahannya, Jokowi berbeda jauh dengan pencitraan yang dilakukan oleh SBY ketika menjabat.
“Sama-sama soal pencitraanya, karena akibatnya sama, SBY juga ada yang tidak tepat juga (dalam pengambilan kebijakan) tetapi SBY pintar. Artinya, dia (SBY) berbasis riset. Kalau Jokowi ini risetnya ga ada, dia sudah menentukan sikap.”
“Sebab kebijakan itu, memang betul perlu keceptan, tetapi juga musti difikirkan dampaknya, sebaiknya by riset lah, karena sudah banyak riset itu dan banyak ahli yng sudah memberi tahu, sehingga Jokowi tidak ada alasan mengatakan saya tidak tahu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Soal Penjualan Gedung BUMN, Ahok: Belum Ada Komunikasi Dengan Menteri

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan belum ada komunikasi apapun dengan pihak Kementerian BUMN terkait dengan wacana pembelian gedung BUMN kepada Pemprov DKI.
“Belum lah, belum ada. Itu kan wacana dari Menteri BUMN,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (17/12).
Namun Ahok mengatakan boleh-boleh saja jika gedung tersebut dijual kepada Pemprov DKI. Nantinya gedung itu akan digunakan sebagai cafe, pasar rakyat atau tempat penjualan barang-barang UMKM.
“Ya macam-macam sih. Bisa dibuat mall rakyat buat PKL, atau bikin cafe,” ujarnya.
Secara garis besar, dirinya belum memastikan pembelian gedung tersebut karena belum ada wacana dengan Menteri terkait. Ia juga belum memastikan kalaupun jadi dibeli oleh Pemprov akan diperuntukkan menjadi tempat apa. Namun, ia mengatakan akan membuat tempat tersebut sebagai tempat yang berorientasi ke kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dengan alasan gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.
“Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit,” ujarnya di Jakarta, Senin lalu (15/12).
“Kami hanya butuh 3-4 lantai saja. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh. Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset bumn yang tidak terpakai,” tambahnya.
Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku bendahara umum negara. “Pak Bambang responnya bagus kok,” ujarnya.
Ia pun berniat akan menawarkannya ke Pemprov DKI Jakarta. “Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Soal Penjualan Gedung BUMN, Ahok: Belum Ada Komunikasi Dengan Menteri

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan belum ada komunikasi apapun dengan pihak Kementerian BUMN terkait dengan wacana pembelian gedung BUMN kepada Pemprov DKI.
“Belum lah, belum ada. Itu kan wacana dari Menteri BUMN,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (17/12).
Namun Ahok mengatakan boleh-boleh saja jika gedung tersebut dijual kepada Pemprov DKI. Nantinya gedung itu akan digunakan sebagai cafe, pasar rakyat atau tempat penjualan barang-barang UMKM.
“Ya macam-macam sih. Bisa dibuat mall rakyat buat PKL, atau bikin cafe,” ujarnya.
Secara garis besar, dirinya belum memastikan pembelian gedung tersebut karena belum ada wacana dengan Menteri terkait. Ia juga belum memastikan kalaupun jadi dibeli oleh Pemprov akan diperuntukkan menjadi tempat apa. Namun, ia mengatakan akan membuat tempat tersebut sebagai tempat yang berorientasi ke kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dengan alasan gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.
“Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit,” ujarnya di Jakarta, Senin lalu (15/12).
“Kami hanya butuh 3-4 lantai saja. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh. Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset bumn yang tidak terpakai,” tambahnya.
Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku bendahara umum negara. “Pak Bambang responnya bagus kok,” ujarnya.
Ia pun berniat akan menawarkannya ke Pemprov DKI Jakarta. “Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...40,48840,48940,490...43,124Halaman 40,489 dari 43,124

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya