Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun.

Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, kata Yuddy, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar dari tidak menyelenggarakan rapat di hotel.

“Jika dikalikan jumlah Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, penghematannya dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun,” kata Yuddy dalam keterangan yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Kamis (25/12).

Yuddy Chrisnandi menyampaikan penjelasan itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Rabu (24/12), saat menerima Wali Kota Bogor Arya Bima bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Sosial dan pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Bogor yang meminta penjelasan mengenai kebijakan Kementerian PANRB terkait larangan pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel.

Arya Bima mengungkapkan bahwa kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel berdampak pada penurunan pendapatan Pemerintah Kota Bogor, meskipun dia mendukung agenda reformasi birokrasi terkait efisiensi dan potongan biaya-biaya yang tidak logis seperti biaya perjalanan dinas, studi banding, pengadaan mobil dinas, dan pengadaan operasional kepala daerah.

Namun, kata Arya, kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel memiliki dampak yang berkelanjutan, mengingat pendapatan Kota Bogor paling besar dari sektor perhotelan, di mana lebih dari 50 persen bergantung pada kegiatan pemerintahan.

Selain itu, menurut Bima, kebijakan itu juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perhotelan.

“Saat ini saja sudah ada 200 pekerja yang kena PHK karena hotel sudah tidak mampu lagi menampung mereka dengan pendapatan yang semakin berkurang,” kata Arya.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memahami permasalahan yang dihadapi oleh Wali Kota Bogor dan PHRI. Ia mengungkapkan, seusai menerbitkan peraturan tersebut, banyak protes yang diterimanya, khususnya dari pihak yang memiliki bisnis perhotelan.

“Saya memahaminya karena rekan-rekan saya yang memiliki bisnis perhotelan juga mengeluhkan hal yang sama. Ibarat minum obat yang rasanya pahit dan bahkan bisa sampai muntah, tapi nanti pasti akan sembuh. Begitu pula dengan kebijakan ini, karena manfaatnya akan sangat besar untuk rakyat,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, dana penghematan itu bisa dipakai untuk program yang lebih bermanfaat langsung untuk rakyat banyak. “Belum lagi dari pengurangan subsidi BBM,” katanya.

Yuddy memberikan sejumlah solusi mengurangi dampak yang sangat signifikan itu.

Pertama, Menteri Pariwisata sudah merancang serangkaian program menggenjot wisatawan domestik dan asing untuk mengejar target 10 juta wisatawan pada 2015.

“Jadi, tiga sampai empat bulan ke depan situasi yang masih ‘berdarah-darah’ ini nantinya akan sembuh sendiri,” kata Yuddy.

Kedua, Yuddy menyarankan Pemerintah Kota Bogor membuat kegiatan wisata nusantara yang dapat menarik para wisatawan domestik dan asing, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, Wonosobo, Banyuwangi, dan sejumlah kota lainnya yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan nasional dan internasional.

“Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak untuk sektor perhotelan. Karena kalau ‘event’ di tingkat nasional di mana Pemda sebagai ‘event organizer’ dan mengakomodasi kehadiran turis asing dengan bekerja sama dengan pihak hotel maka saya yakin itu bisa mendongkrak pendapatan daerah,” katanya.

Ia menegaskan revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi ini memang merupakan terapi kejut (shock therapy).

“Dulu setiap ganti menteri bisa ganti mobil, sekarang sudah berubah. Jadi jalankan saja yang menjadi kebijakan pemerintah ini,” ujar Yuddy.

Seusai mendengarkan penjelasan Menteri, Wali Kota Bogor dapat memahami kebijakan tersebut dan melakukan langkah-langkah kreatif mengatasi masalah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kembali menemukan dua jenazah korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Catur Subandrio mengatakan bahwa jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut ditemukan di dalam mobil yang tertimbun longsor.

“Awalnya, petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat hendak mengangkat mobil yang tertimbun longsor, namun ternyata di dalamnya terdapat dua jenazah. Saat ini, teman-teman di lapangan sedang berusaha mengidentifikasi,” katanya, Kamis (25/12).

Dengan ditemukannya dua jenazah tersebut, kata dia, secara keseluruhan jenazah korban longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, yang ditemukan sebanyak 97 orang.

Terkait penanganan terhadap pengungsi, dia mengatakan bahwa saat ini, warga yang tidak terdampak langsung bencana tanah longsor telah meninggalkan tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa titik salah satunya Kantor Kecamatan Karangkobar.

Sementara warga yang terdampak langsung bencana longsor, kata dia, saat ini telah menempati hunian sementara (huntara) berupa rumah-rumah warga yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

“Hanya saja, saat ini kami kesulitan mencari lahan untuk relokasi. Ada yang cocok tapi warga tidak setuju karena lokasinya terlalu jauh, ada yang dekat tetapi harganya selangit,” katanya.

Menurut dia, lahan untuk relokasi yang dinilai masyarakat terlalu jauh dari Dusun Jemblung berlokasi di Desa Karanggondang, Kecamatan Karangkobar.

Sementara untuk lahan di Karangkobar Gunung dan Desa Ambal, kata dia, masih dalam tahap negosiasi karena harganya mendadak naik melampaui nilai jual objek pajak (NJOP).

Bencana tanah longsor yang melanda Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, pada hari Jumat (12/12), sekitar pukul 17.30 WIB, menimbun sekitar 35 rumah warga.

Sementara jumlah warga Dusun Jemblung yang tertimbun longsor diperkirakan mencapai 108 orang. Jumlah tersebut belum termasuk warga luar Dusun Jemblung yang kebetulan melintas saat bencana itu terjadi.

Dalam operasi pencarian korban longsor yang dilaksanakan hingga hari Minggu (21/12) sebanyak 95 jenazah berhasil ditemukan, 64 jenazah di antaranya teridentifikasi sebagai warga Dusun Jemblung.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pada libur panjang perayaan hari Natal dan tahun baru, PT. Kereta Api Indonesia menambah 7 kereta api tambahan untuk mobilisasi penumpang. Tujuh kereta api yang memuat 3.666 kursi tersebut akan dioperasikan setiap hari.
“Jadi memang ada tambahan 3.666 kursi setiap hari,” ujar Humas PT. KAI Daerah Operasi I, Agung Kommarudin di Jakarta, Kamis (25/12).
Untuk data laju penumpang hari ini, ia mengatakan masih melakukan pendataan karena masih berlangsung hingga tengah malam. Namun, ia hanya mengatakan penumpang yang akan berangkat didominasi ke beberapa daerah tujuan yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan diprediksi 29.874 penumpang setiap harinya.
Sebagai informasi, PT. KAI berencana akan mengoperasikan 1.516 kereta api yang terdiri dari kereta stamformasi (siap untuk dijalankan) dan 152 kereta cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang tersebut. Untuk lokomotif, PT. KAI menyediakan 371 lokomotif dinas dan 40 lokomotif cadangan.
Untuk tiket, hampir ludes terjual. Untuk hari ini saja, di Pasar Senen tiket kereta api untuk semua kelas, tujuan dan jam keberangkatan sudah habis.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid