Jakarta, Aktual.co — Wacana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membuka peluang  direksi BUMN diisi oleh warga negara asing (WNA) menuai kecaman.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pernyataan menteri BUMN tersebut meremehkan kepintaran orang Indonesia dalam mengurus perusahaan milik negara tersebut.
“Menurut saya agak meremehkan. Seolah orang Indonesia ga ada yang sanggup dan pinter,” kata dia, di Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta. Selasa (16/12).
Menurut dia, seharusnya tetep mencari putra-putri terbaik Indonesia, mereka kan ada di perusahaan-perusahan. Bila perlu digaji lebih besar dari menteri ya tidak masalah. “Gunakan pengalaman mereka untuk memimpin. Kecuali sudah tidak ada lagi baru cari orang asing,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan di tahun depan Direktur Utama perusahaan BUMN berasal dari negara lain. Hal ini karena adanya pasar terbuka ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wacana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membuka peluang  direksi BUMN diisi oleh warga negara asing (WNA) menuai kecaman.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pernyataan menteri BUMN tersebut meremehkan kepintaran orang Indonesia dalam mengurus perusahaan milik negara tersebut.
“Menurut saya agak meremehkan. Seolah orang Indonesia ga ada yang sanggup dan pinter,” kata dia, di Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta. Selasa (16/12).
Menurut dia, seharusnya tetep mencari putra-putri terbaik Indonesia, mereka kan ada di perusahaan-perusahan. Bila perlu digaji lebih besar dari menteri ya tidak masalah. “Gunakan pengalaman mereka untuk memimpin. Kecuali sudah tidak ada lagi baru cari orang asing,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan di tahun depan Direktur Utama perusahaan BUMN berasal dari negara lain. Hal ini karena adanya pasar terbuka ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai kebijakan yang diambil oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar, Anis Baswedan yang menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 ke 2006 sangat serampangan.
Pasalnya, terkait perubahan itu mengakibatkan adanya potensi anggaran yang terbuang, sebab dalam penyusunan kurikulum itu menggunakan biaya yang cukup besar.
“Ya pasti ada (potensial lost anggaran), misalnya kurikulum itu dihentikan, sementara untuk pembuatan kurikulum itu plus implementasi dari kurikulum itu termasuk pencetakan buku, lalu bila dihentikan buku-buku yang sudah di cetak menjadi otomatis tidak terpakai,” kata Fadli kepada wartawan, di Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12).
“Lalu yang mau bertanggung jawab siapa?, jadi pemerintah tidak bisa sembarangan harus ada konsultasi dengan komisi terkait, dan jangan asal bicara dulu,” imbuh dia.
Ia pun berpandangan, bila seharusnya dalam mengambil kebijakan anak buah Presiden Jokowi itu melalui sebuaha kajian yang mendalam, dan bertukar fikiran dengan sejumlah pakar pendidikan. Atau, sambung dia, berkonsultasi dengan pembuat kurikulum 2013, yakni mantan menteri pendidikan M. Nuh.
“Menurut saya agak serampangan (langkah pemerintah itu), mestinya menteri pendidikan itu melakukan satu kajian yang mendalam, setidaknya berbicara dengan menteri sebelumnya dan jajaran sebelumnya terkait dengan bagaimana proses kurikulum 2013, dan undang para pakar pendidilkan. Sebab, para pakar-pakar itu juga melakukan perbaikan terhadap kurikulum itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang