5 April 2026
Beranda blog Halaman 40542

Polri Siap Antisipasi Teror Natal

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jendral Sutarman memastikan Polri siap mengantisipasi aksi teror yang mungkin terjadi pada perayaan Natal 2014 dan menjelang pergantian tahun baru 2015.
Menurut dia, bila sebelumnya teroris itu menyerang dulu dan Polri kemudian melakukan penangkapan, kondisi saat ini disebutnya berbanding terbalik. 
“Polisi saat ini lebih hebat, kami menangkap lebih dulu sebelum bom diledakkan,” kata Sutarman usai Apel Kesiapan Operasi Lilin 2014 di Polda Metro Jaya, Selasa (23/12).
Kapolri mengakui, saat ini masih ada ancaman teror, khususnnya jelang Natal dan tahun baru. Meski demikian dirinya menekankan hal itu tidak signifikan dan diyakini dapat diatasi Polri sebelum aksi dilakukan.
“Komunikasi dari intelijen kita, mereka (teroris) masih bergerak tapi tidak signifikan. Pada Natal dan tahun baru kita tidak mengurangi kewaspadaan. Sudah dicover dan diikuti oleh tim kita,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

SVLK Ditunda, Kredibilitas Indonesia Diuji

Jakarta, Aktual.co — Direktur Program Tata Kepemerintahan Pembangunan Berkelanjutan Kemitraan Sita Supomo menyatakan penundaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada 1 Januari 2015 dapat berdampak pada kredibilitas pemerintah Indonesia.

“Kewajiban industri kehutanan untuk mendapatkan sertifikat SVLK per tanggal 1 Januari 2015 selayaknya diteruskan, dan tidak mengalami penundaan lagi,” katanya di Jakarta, Selasa (23/12).

Untuk itu, katanya, Kemitraan sangat mendukung rencana pemerintah untuk mewajibkan semua ekspor produk kayu dan industri kehutanan menjalankan SVLK per tanggal 1 Januari 2015. Penundaan juga dapat merusak eksistensi dan dan akuntabilitas SVLK serta Pemerintah Indonesia.

“Baik di mata pelaku usaha, maupun negara-negara ‘buyer’ (pembeli) yang telah berkomitmen menerima SVLK,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penundaan lebih banyak akan menciptakan keraguan pelaku usaha atas pemberlakuan sebuah peraturan, dan akhirnya sistem ini akan lebih sulit diterapkan di masa yang akan datang.

Menurut dia, perbaikan atas berbagai hal yang masih kurang dan dianggap masih menjadi kendala dalam pemenuhan SVLK bisa dilakukan sejalan dan paralel dengan pemberlakuan wajib ekspor tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kasus Fuad Amin, KPK Sasar Tangan Kanan Jero Wacik

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus suap bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin terkait jual beli gas di Bangkalan dan Gresik.
Penyidikan atas kasus tersebut pun merembet ke Kementerian ESDM. Penyidik KPK, Selasa (23/12), memeriksa tangan kanan eks Menteri ESDM Jero Wacik, I Ketut Wiryadinata.
Dalam agenda pemeriksaan, I Ketut Wiryadinata akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan staf khusus Menteri ESDM. Ketut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka penyuap Fuad Amin, Antonio Bambang Djatmiko yang merupakan bos PT Media Karya Sentosa, perusahaan yang bergerak di bidang gas alam.
Namun, belum diketahui apa kaitan kasus Fuad Amin ini dengan Kementerian ESDM. Pasalnya, baru kali pertama ada pihak dari Kementerian ESDM yang diperiksa untuk kasus suap jual beli gas alam ini.
Sebagai informasi, semenjak Jero Wacik menjabat sebagai Menteri ESDM, Ketut memang tercatat sebagai staf khusus menteri.‎ Bahkan Ketut diketahui sebagai teman akrab Jero semenjak kecil.
Saat Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, I Ketut Wiryadinata menjadi salah satu dari tiga saksi pertama yang diperiksa KPK. Sebagai tangan kanan, Ketut jelas sangat tahu apa saja yang dilakukan Jero Wacik.
Namun sekali lagi, belum diketahui apa kaitan kasus Fuad Amin dengan Kementerian ESDM. Memang dalam perjalanan kasus ini, menyeret beberapa instansi yang bergerak di bidang Migas, seperti Pertamina EP dan BP Migas.
Selain Ketut, ada dua saksi lain yang diperiksa untuk kasus yang sama. Dua saksi itu berasal dari pihak swasta, yakni Agnes Menayang dan Gunawan Saniskoro.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Wawan Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Choisyah.
Wawan sedianya, akan diperiksa sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Pengadaan Alat Kesehatan di Tangerang Selatan.
“Dia akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala pemberitaan dan publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (23/12).
Wawan telah tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.15 WIB dengan diantar mobil tahanan.
Sambil berjalan masuk ke lobi Gedung KPK, Wawan mengatakan hari ini diperiksa lagi oleh penyidik. “Diperiksa lagi, seperti biasanya,” kata dia.
Menurut terpidana kasus suap sengketa Pilkada di MK ini, berkas-berkas pemeriksaan dalam kasus TPPU pengadaan Alkes di Tangsel belum P21. “Belum belum, masih dilengkapi” kata Wawan
Dalam kasus Alkes sendiri, Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP‎.
Seperti diketahui, dalam sidang banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hakim menguatkan putusan Wawan dengan vonis 5 tahun penjara ‎dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terkait suap penanganan sengketa pemilu kepala daerah Lebak dan Banten di Mahkamah Konstitusi. 
Menurut hakim, Wawan terbukti menyuap Akil sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak. Uang itu diberikan untuk memengaruhi keputusan sengketa Pilkada Lebak yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Amir Hamzah-Kasmin. 
Hakim juga menyatakan Wawan terbukti memberikan hadiah atau janji Rp 7,5 miliar kepada Akil terkait sengketa Pilkada Banten yang dimenangkan pasangan Atut-Rano Karno. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

1.300 Personil Polres Bogor Siap Kawal Perayaan Natal dan Tahun Baru

Jakarta, Aktual.co — Polres Bogor mengerahkan 1.300 personel untuk mengawal pengamanan perayaan Natal 2014 dan pergantian tahun baru 2015. Kepolisian siap menggelar Operasi Lilin Lodaya 2014 di seluruh wilayah hukum Polres Bogor, Jawa Barat.
“Para personel polisi itu dibantu TNI dan mitra polisi siap mengamankan perayan Natal dan tahun baru di wilayah hukum Polres Bogor,” kata AKBP Sony Mulvianto Utomo di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/12).
Dia mengatakan, ada 14 pos jaga Oprasi Lilin Lodaya 2014. Namun yang menjadi titik pusat perhatian ada di tempat keramaian seperti, tempat ibadah, pasar, wisata dan jalan raya.
“Semua gereja tempat perayaan Natal mendapat prioritas pengamanan saat malam natal.”
Namun, kata Sonny, personel akan lebih banyak ada di kawasan Puncak Bogor, karena Puncak merupakan kawasan wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat saat liburan sekolah dan perayaan tahun baru.
“Jalur ke Pucak akan ditutup mulai 31 Desember 2014 pukul 16.00 WIB hingga 1 Januari 2015. CCTV sudah terpasang di kawasan menujun Puncak dan tersambung langsung dengan MMCTV Polda.”
Personel Oprasi Lilin Lodaya Polres Bogor, kata Sonny, tetap siaga menjaga semua pusat wisata bukan hanya di Puncak, Namun Jungleand, Jungle BnR, Mekarsari dan lokasi pusat keramaian lainnya.
Sementara itu, kata Sonny, Oprasi Lilin Lodaya 2014 wilayah hukum Polres Bogor berlangsung mulai 24 Desember 2014 hingga 2 Januari 2015. “Tetapi hari ini sudah mulai gerak.”
“Melalui apel gelar pasukan operasi lilin lodaya 2014, Kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan natal 2014 dan tahun baru 2015,” kata Kapolres Bogor.
Sonny mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan kenyaman di wilayah hukum Polres Bogor. “Jika ada tindakan melanggar hukum langsung melapor ke pos jaga yang sudah disiapkan agar pencegahan pelanggaran hukum bisa terdeteksi cepat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Penggusuran Marak Dilakukan Pemprov, Ini Alasan Ahok

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Ahok mengakui tingginya angka penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI pada tahun ini. Ia beralasan tujuannya itu semata-mata untuk membebaskan Jakarta dari masalah banjir.
“Ya memang. Anda mau bebasin Jakarta gak dari banjir?” ujarnya di Balai Kota, Selasa (23/12).
Usaha Pemprov DKI untuk mengatasi banjir salah satunya adalah dengan melakukan normalisasi sungai. Tetapi, masalahnya di pinggir sungai banyak ditempati rumah-rumah tinggal. Untuk itu, Pemprov terpaksa untuk melakukan penggusuran.
“Kita udah pernah pasang sheet pile, kita udah bayar tapi mereka (warga) balik lagi (tinggal),” ujarnya.
Terkait dengan kesiapan rumah susun untuk menampung warga yang digusur, Ahok salahkan warga yang menyewakan unit rusun.
“Kami kalau ada 500 rumah yang kami rusun, kami sediakan 500 rusun. Ternyata ini lebih dari setengahnya penyewa. Sama mereka dijual lagi,” ujarnya.
Lanjutnya, ia tidak akan melakukan penundaan penggusuran karena biasanya ada taktik dari warga yang mem’booking’ dengan ditempati saudaranya yang ber-KTP DKI agar bisa memiliki dua unit rusun sekaligus.
“Jadi dia masukin saudaranya, temennya yang KTP DKI supaya dapet jatah. Misalnya kamu punya sewaan 10 kamar, dulu 9 orang KTP non-Jakarta, kalo ada gusuran enggak dapet dong. Nah 9 itu kalo kamu minta tunda gusur, kamu usir dulu yang non KTP, kamu mau ganti dulu, saudaramu, temenmu duduk dulu. Bukan sewain. Supaya “ngetep” dapat 10 unit rusun,” ujarnya.
“Nah begitu dapat 10 unit rusun, kamu mau gak tinggal di rusun? Enggak mau juga. Karena kamu memang punya rumah kan. Itu tujuannya buat disewain,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain