Jakarta, Aktual.co — Kasatreskrim Polres Batanghari AKP Ghulam mengatakan, berkas kasus dugaan korupsi uang makan dan minum di Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT) dengan Yuninta Asmara akan dilimpahkan ke Kejari Batanghari.
“Untuk tersangka Yuninta kita akan tetap melanjutkannya dan berkasnya akan kita serahkan pada Selasa (16/12) ini ke Kejaksaan” kata Ghulam saat dikonfirmasi, Selasa (16/12).
Di tempat terpisah, Kanit Pidsus Polres Batanghari Ipda Maranata Zebua mengatakan, selama ini pihak Polres sering terbentur oleh kurang sikap kejaksaan dalam menangani kasus itu.
“Ya, kurangnya kerja sama yang baik yang dijalin oleh kejaksaan dengan pihak kepolisian selama ini, berpengaruh terhadap lambatnya proses kelengkapan berkas dalam setiap kasus yang ditangani Polres,” katanya.
Hal itu lah, sambung dia membuat persepsi publik bahwa pihak kepolisian lamban dalam bekerja. Padahal, dia mencontohkan seperti proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi BKMT ini yang melibatkan Yuninta Asmara yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Batanghari.
Kasus dugaan korupsi anggaran makan minum BKMT di Setda Batanghari telah menyeret beberapa mantan pejabat Batanghari yang berkasnya sudah lengkap dan akan menjalani proses peradilan, yakni mantan Sekda Batanghari Erpan.
Dalam perkara dugaan kasus korupsi ini, Polres Batanghari telah menerima angka kerugian negara berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jambi yang menyebutkan ada kerugian negara yang dialirkan ke organisasi BKMT dibawah pimpinan Yuninta Asmara sebesar Rp790 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mendalami mandegnya pembangunan Pembangkit Berbahan bakar gas (PLTG), dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.
“Justru itu yang kita dalami, kenapa duitnya diterima tapi tidak dibangun. Kalau uang diterima kan pasti masuk ke kas perusahaan,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Selasa (16/12).
Adnan membenarkan adanya keanehan kontrak kerja antara PT Media Karya Sentosa dengan Pertamina EP, sehingga mendapatkan alokasi gas alam sebesar 40 BBTU sejak 2007. “Misalnya kenapa kok tidak dibangun-bangun padahal sudah ada kontraknya tapi duitnya dibayar.”
Adnan menyebut, pembangunan PLTG tidak dilaksanakan karena investasinya terlalu besar. “Itu yang kita dalami kenapa tidak dibangun-bangun, katanya investasinya terlalu besar.”
Kasus ini diawali dengan penangkapan mantan Kepala DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron pada Selasa (2/12) dinihari di rumahnya Bangkalan. Sebelumnya, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mencokok Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf di gedung AKA Jalan Bangka Raya No 2 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta pada Senin (1/12) siang, dan menyita Rp700 juta dari Rauf.
Selanjutnya KPK juga mengamankan Kopral Satu TNI AL Darmono selaku perantara pemberi di gedung Energy Building di Sudirman Central Bussiness District (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-43 Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mendalami mandegnya pembangunan Pembangkit Berbahan bakar gas (PLTG), dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.
“Justru itu yang kita dalami, kenapa duitnya diterima tapi tidak dibangun. Kalau uang diterima kan pasti masuk ke kas perusahaan,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Selasa (16/12).
Adnan membenarkan adanya keanehan kontrak kerja antara PT Media Karya Sentosa dengan Pertamina EP, sehingga mendapatkan alokasi gas alam sebesar 40 BBTU sejak 2007. “Misalnya kenapa kok tidak dibangun-bangun padahal sudah ada kontraknya tapi duitnya dibayar.”
Adnan menyebut, pembangunan PLTG tidak dilaksanakan karena investasinya terlalu besar. “Itu yang kita dalami kenapa tidak dibangun-bangun, katanya investasinya terlalu besar.”
Kasus ini diawali dengan penangkapan mantan Kepala DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron pada Selasa (2/12) dinihari di rumahnya Bangkalan. Sebelumnya, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mencokok Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf di gedung AKA Jalan Bangka Raya No 2 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta pada Senin (1/12) siang, dan menyita Rp700 juta dari Rauf.
Selanjutnya KPK juga mengamankan Kopral Satu TNI AL Darmono selaku perantara pemberi di gedung Energy Building di Sudirman Central Bussiness District (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-43 Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu