Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memfokuskan penelusuran dugaan rekening gendut yang disinyalir milik Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Dalam upaya yang dibangun, Korps Adhyaksa itu melakukan penyelidikan hingga ke Hongkong.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Suyadi mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun, Nur Alam diduga menerima sejumlah uang dari salah satu perusahaan Rich Corp. Meski begitu, Kejagung belum dapat membuktikan dugaan tersebut, lantaran perusahaan asing tersebut sudah tak beroperasi.
“Dari informasi terakhir, perusahaan di Hongkong itu sudah tidak beroperasi lagi. Di situ disebutkan bahwa ada pengiriman sejumlah dana masuk kepada NA dalam rekening. Kemudian uang tersebut masuk ke AXA Mandiri, lalu diasuransi kan,” kata Suyadi di Jakarta, Selasa (23/12).
Suyadi mengaku saat ini pihaknya terus berupaya mencari bukti-bukti pendukung lainnya itu. Apabila ditemukan bukti kuat, tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan. Baik dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Disitu nanti kita lihat. Apakah transaksi tersebut bisa menimbulkan predicate crime-nya (masalah pokok). Sejauh ini masih kita upayakan. Tim penyelidik tidak akan menyerah. Kita akan panggil beberapa pihak yang terkait guna mendapatkan fakta yang kemungkinan bisa mengerucut,” ujarnya.
Rich Corp International Limited merupakan perusahaan yang bergerak di usaha pertambangan dan berpusat di Hong Kong. Perusahaan ini diduga telah  mentransfer uang sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) ke rekening Nur Alam akhir tahun 2010.‎
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung R Widyo Pramono mengaku, belum dapat memastikan kemungkinan peningkatan status penyelidikan ke penyidikan. Dia beralasan itu bagian dari rahasia (confidential).
“Selain Kejagung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) daerah juga ikut menangani dugaan rekening gendut, seperti yang dilaporkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Widyo di Kejagung, Senin (22/12) malam.
Meski begitu, Widyo memastikan, pihaknya bakal memanggil Nur Alam guna dimintai keterangan. “Semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Tidak menutup kemungkinan akan kita tindaklanjuti kembali,” ujarnya.
Terkait tindaklanjut Nur Alam, Widyo mengatakan pihaknya tak ingin tergesa-gesa, lantaran semua proses masih dilakukan penyidik. Meski demikian, Widyo berjanji, Kejagung bakal membuat kejutan di awal Januari 2015.
“Tunggu saja. Semua masih dalam proses penyidik. Awal Januari akan ada status baru. Nanti Jaksa Agung yang akan mengukuhkan adanya status baru itu,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 707 dari 1.428 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia akan dipulangkan secepatnya sementara sisanya masih harus menyelesaikan verifikasi administratif sebelum dapat dipulangkan.
Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin malam untuk membahas pemulangan tersebut.
“Kita melakukan koordinasi untuk rencana pemulangan dalam dua hari kedepan. Koordinasi teknis bagaimana pemulangan dari Malaysia sampai ke daerah,” ujar Menaker usai pertemuan.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius serta perwakilan dari Bappenas, TNI AU dan Kementerian Dalam Negeri.
Menlu Retno Marsudi mengatakan setelah dilakukan verifikasi terhadap 1.428 TKI ilegal yang berada di 16 lokasi depot tahanan imigrasi Malaysia, hanya 707 orang yang bisa dipulangkan segera.
“Hingga beberapa menit lalu, teman-teman di Kuala Lumpur masih melakukan verifikasi. Malam ini daftar lengkapnya baru akan dikirim dari Kuala Lumpur ke RI,” ujar Menlu.
Pemulangan akan dilakukan menggunakan armada pesawat dari TNI AU dalam dua gelombang yakni tanggal Selasa (23/12) dan Rabu (24/12) dari bandara Subang, Kuala Lumpur ke bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sementara untuk sisanya yang belum bisa dipulangkan segera, Menaker mengaku belum bisa memastikan kapan dapat dipulangkan.
“Mereka kan berada di penjara imigrasi, setelah dilakukan verifikasi administrasi, ada diantara mereka yang memiliki masalah. Ini tidak bisa langsung dipulangkan, harus diselesaikan dulu masalahnya,” ujar Hanif.
Beberapa TKI itu disebut Menaker terlibat permasalahan hukum selain permasalahan administrasi baik menjadi tersangka atau menjadi saksi dalam kasus hukum.
“Yang bisa cepat dipulangkan adalah yang memiliki masalah administratif. Bagi yang memiliki masalah hukum harus menunggu kasusnya selesai dulu,” ujar Hanif.
Penyebab TKI ilegal itu ditahan pihak imigrasi Malaysia antara lain karena tidak memiliki permit atau izin kerja resmi, melebihi batas tinggal, melanggar aturan dokumen dan pemalsuan dokumen.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menyepakati untuk bekerja sama mempercepat proses pemulangan TKI ilegal yang ditahan di depot-depot tahanan imigrasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: